Lonjakan Klaster Perkantoran Kasus Covid-19 dan Kurangnya Petugas Pengawasan di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada sejumlah hal terkait lonjakan penularan kasus Covid-19 di klaster perkantoran di Jakarta yang belum terungkap. Salah satunya adalah penyebab meningkatnya klaster perkantoran itu.

Hingga kini Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta belum bisa memastikan penyebab terjadinya lonjakan itu. Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, untuk memastikan penyebab klaster perkantoran meningkatkan, perlu penelitian lebih dalam.

"Terkait masalah sebab musababnya memang harus ada penelitian lebih detail," kata Andri, Senin (26/4/2021).

Baca juga: Pemprov DKI Sulit Terapkan Kembali WFH 100 Persen meski Klaster Perkantoran Meningkat

Menurut Andri, saat ini Disnakertrans DKI Jakarta hanya bisa menerka-nerka kemungkinan penyebab meningkatnya Covid-19 di klaster perkantoran.

"Mungkin yang pertama karena vaksin, seakan dia sudah kebal, padahal dia tidak seperti itu. Kedua mungkin karena sudah kelamaan, bosan juga nih. Orang ketika masuk kantor cuci tangan itu sudah jarang, padahal kita tetap memberikan, menyediakan itu," ujar dia.

2.107 perkantoran dalam 4 bulan terakhir

Disnakertrans DKI Jakarta baru saja merilis data bahwa 2.107 perkantoran pernah ditutup sementara karena kasus Covid-19 selama sekitar empat bulan terakhir. Data tersebut merupakan laporan yang masuk selama 11 Januari-23 April 2021, yaitu periode mulai diberlakukannya pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Terkait peningkatan jumlah kasus, Pemprov DKI Jakarta merilis data peningkatan klaster perkantoran dalam dua pekan terakhir. Pada 5-11 April 2021 terdapat 157 kasus positif Covid-19 di 78 perkantoran. Sementara pada 12-18 April 2021, jumlah positif Covid-19 meningkat menjadi 425 kasus dari 177 perkantoran.

Disnakertrans DKI sulit mengidentifikasi penyebab meningkatnya klaster perkantoran lantaran kurangnya petugas pengawasan.

Andri Yansyah mengatakan, pihaknya juga kesulitan melakukan pengawasan seiring dengan banyaknya kasus aduan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi Covid-19 dan  pada saat mendekati Hari Raya Lebaran Disnakertrans DKI sibuk mengurus permasalahan pembayaran THR.

"Jumlah pengawas yang ada di kita hanya 59 orang," kata Andri.