Lonjakan Klaster Perkantoran Kasus Covid-19 dan Kurangnya Petugas Pengawasan di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada sejumlah hal terkait lonjakan penularan kasus Covid-19 di klaster perkantoran di Jakarta yang belum terungkap. Salah satunya adalah penyebab meningkatnya klaster perkantoran itu.

Hingga kini Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta belum bisa memastikan penyebab terjadinya lonjakan itu. Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, untuk memastikan penyebab klaster perkantoran meningkatkan, perlu penelitian lebih dalam.

"Terkait masalah sebab musababnya memang harus ada penelitian lebih detail," kata Andri, Senin (26/4/2021).

Baca juga: Pemprov DKI Sulit Terapkan Kembali WFH 100 Persen meski Klaster Perkantoran Meningkat

Menurut Andri, saat ini Disnakertrans DKI Jakarta hanya bisa menerka-nerka kemungkinan penyebab meningkatnya Covid-19 di klaster perkantoran.

"Mungkin yang pertama karena vaksin, seakan dia sudah kebal, padahal dia tidak seperti itu. Kedua mungkin karena sudah kelamaan, bosan juga nih. Orang ketika masuk kantor cuci tangan itu sudah jarang, padahal kita tetap memberikan, menyediakan itu," ujar dia.

2.107 perkantoran dalam 4 bulan terakhir

Disnakertrans DKI Jakarta baru saja merilis data bahwa 2.107 perkantoran pernah ditutup sementara karena kasus Covid-19 selama sekitar empat bulan terakhir. Data tersebut merupakan laporan yang masuk selama 11 Januari-23 April 2021, yaitu periode mulai diberlakukannya pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Terkait peningkatan jumlah kasus, Pemprov DKI Jakarta merilis data peningkatan klaster perkantoran dalam dua pekan terakhir. Pada 5-11 April 2021 terdapat 157 kasus positif Covid-19 di 78 perkantoran. Sementara pada 12-18 April 2021, jumlah positif Covid-19 meningkat menjadi 425 kasus dari 177 perkantoran.

Disnakertrans DKI sulit mengidentifikasi penyebab meningkatnya klaster perkantoran lantaran kurangnya petugas pengawasan.

Andri Yansyah mengatakan, pihaknya juga kesulitan melakukan pengawasan seiring dengan banyaknya kasus aduan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi Covid-19 dan  pada saat mendekati Hari Raya Lebaran Disnakertrans DKI sibuk mengurus permasalahan pembayaran THR.

"Jumlah pengawas yang ada di kita hanya 59 orang," kata Andri.

Jumlah tersebut, kata dia, merupakan jumlah maksimal yang saat ini bisa diturunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan.

Dari 500 pengawas yang ada di Disnakertrans DKI Jakarta, ujar Andri, tidak semuanya bisa dikerahkan karena ada yang work from offcie (WFO) atau kerja dari kantor dan work from home (WFH) atau kerja dari rumah.

Baca juga: Klaster Perkantoran di Jakarta Meningkat karena Euforia Vaksinasi Covid-19

Belum lagi beban kasus sengketa PHK antara buruh/karyawan dan perusahaan swasta yang banyak diterima di masa pandemi Covid-19.

"Jadi memang konsentrasi kami bagi dua, sebagian kami lakukan pengawasan lapangan, sebagian lagi kami menindaklanjuti pengaduan para pekerja," ucap dia.

Sulit kembali terapkan WFH penuh

Saran agar WFH kembali diberlakukan secara penuh sempat diusulkan ahli epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman.

Dia meminta Pemprov DKI mempertimbangkan WFH secara penuh untuk mengurangi penyebaran Covid-19 melalui klaster perkantoran yang meningkat pesat seminggu terakhir.

"Imbauan saya adalah, semua instansi mau itu Jakarta, (kantor) pemda maupun kementerian. Pokoknya (kantor) yang ada di Jakarta termasuk kota besar lainnya di Indonesia, berlakukan WFH itu," kata Dicky hari Minggu lalu.

Menurut Dicky, WFH sangat penting untuk menekan klaster perkantoran di DKI Jakarta. Sebab, WFH bisa mengurangi interaksi dan potensi orang untuk tertular.

Dia juga mengingatkan kepada kepala instansi baik pemerintah maupun swasta yang mulai mewajibkan pegawai atau karyawannya untuk bekerja di kantor agar tidak lupa dengan bahaya Covid-19.

Terlebih jika berpikir apabila sudah divaksin, berarti karyawan sudah boleh masuk sepenuhnya.

"Orang sudah divaksin bukan berarti tidak bisa terinfeksi, karena orang yang divaksin itu selain bisa terinfeksi juga bisa menularkan," kata dia.

Namun, Andri mengatakan tidak mudah mengembalikan (WFH) 100 persen meskipun penyebaran Covid-19 klaster perkantoran meningkat.

Pasalnya, kebijakan WFH harus dikaji terlebih dahulu dan melibatkan banyak pihak.

"Terkait masalah WFH WFO ini kan nggak bisa kita tentukan sendiri, kita ada Satgas. Nah, Satgas itu nanti yang meminta pendapat-pendapat dari berbagai macam ahli," kata Andri.

Dia mengatakan, keputusan harus melalui kajian yang komprehensif sehingga dampak dari WFH secara penuh bisa diprediksi dan diantisipasi.

Selain itu, beragam aspek juga harus dipertimbangkan jika Pemprov DKI hendak menerapkan WFH 100 persen kembali.

"Dia betul-betul komprehensif, semua (kalangan) didengar pendapatnya dari berbagai macam aspek sehingga diputuskanlah seperti A, B, dan C," kata dia.