Kompas.com - 27/04/2021, 09:55 WIB
Sejumlah pekerja menggunakan masker berjalan kaki setelah meninggalkan perkantorannya di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Klaster perkantoran penularan Covid-19 di Jakarta kini menjadi sorotan. Data resmi hingga Selasa (28/7/2020) kemarin, ada 440 karyawan di 68 perkantoran di Ibu Kota yang terinfeksi virus corona. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSejumlah pekerja menggunakan masker berjalan kaki setelah meninggalkan perkantorannya di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Klaster perkantoran penularan Covid-19 di Jakarta kini menjadi sorotan. Data resmi hingga Selasa (28/7/2020) kemarin, ada 440 karyawan di 68 perkantoran di Ibu Kota yang terinfeksi virus corona.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada sejumlah hal terkait lonjakan penularan kasus Covid-19 di klaster perkantoran di Jakarta yang belum terungkap. Salah satunya adalah penyebab meningkatnya klaster perkantoran itu.

Hingga kini Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta belum bisa memastikan penyebab terjadinya lonjakan itu. Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, untuk memastikan penyebab klaster perkantoran meningkatkan, perlu penelitian lebih dalam.

"Terkait masalah sebab musababnya memang harus ada penelitian lebih detail," kata Andri, Senin (26/4/2021).

Baca juga: Pemprov DKI Sulit Terapkan Kembali WFH 100 Persen meski Klaster Perkantoran Meningkat

Menurut Andri, saat ini Disnakertrans DKI Jakarta hanya bisa menerka-nerka kemungkinan penyebab meningkatnya Covid-19 di klaster perkantoran.

"Mungkin yang pertama karena vaksin, seakan dia sudah kebal, padahal dia tidak seperti itu. Kedua mungkin karena sudah kelamaan, bosan juga nih. Orang ketika masuk kantor cuci tangan itu sudah jarang, padahal kita tetap memberikan, menyediakan itu," ujar dia.

2.107 perkantoran dalam 4 bulan terakhir

Disnakertrans DKI Jakarta baru saja merilis data bahwa 2.107 perkantoran pernah ditutup sementara karena kasus Covid-19 selama sekitar empat bulan terakhir. Data tersebut merupakan laporan yang masuk selama 11 Januari-23 April 2021, yaitu periode mulai diberlakukannya pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait peningkatan jumlah kasus, Pemprov DKI Jakarta merilis data peningkatan klaster perkantoran dalam dua pekan terakhir. Pada 5-11 April 2021 terdapat 157 kasus positif Covid-19 di 78 perkantoran. Sementara pada 12-18 April 2021, jumlah positif Covid-19 meningkat menjadi 425 kasus dari 177 perkantoran.

Disnakertrans DKI sulit mengidentifikasi penyebab meningkatnya klaster perkantoran lantaran kurangnya petugas pengawasan.

Andri Yansyah mengatakan, pihaknya juga kesulitan melakukan pengawasan seiring dengan banyaknya kasus aduan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi Covid-19 dan  pada saat mendekati Hari Raya Lebaran Disnakertrans DKI sibuk mengurus permasalahan pembayaran THR.

"Jumlah pengawas yang ada di kita hanya 59 orang," kata Andri.

Jumlah tersebut, kata dia, merupakan jumlah maksimal yang saat ini bisa diturunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan.

Dari 500 pengawas yang ada di Disnakertrans DKI Jakarta, ujar Andri, tidak semuanya bisa dikerahkan karena ada yang work from offcie (WFO) atau kerja dari kantor dan work from home (WFH) atau kerja dari rumah.

Baca juga: Klaster Perkantoran di Jakarta Meningkat karena Euforia Vaksinasi Covid-19

Belum lagi beban kasus sengketa PHK antara buruh/karyawan dan perusahaan swasta yang banyak diterima di masa pandemi Covid-19.

"Jadi memang konsentrasi kami bagi dua, sebagian kami lakukan pengawasan lapangan, sebagian lagi kami menindaklanjuti pengaduan para pekerja," ucap dia.

Sulit kembali terapkan WFH penuh

Saran agar WFH kembali diberlakukan secara penuh sempat diusulkan ahli epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman.

Dia meminta Pemprov DKI mempertimbangkan WFH secara penuh untuk mengurangi penyebaran Covid-19 melalui klaster perkantoran yang meningkat pesat seminggu terakhir.

"Imbauan saya adalah, semua instansi mau itu Jakarta, (kantor) pemda maupun kementerian. Pokoknya (kantor) yang ada di Jakarta termasuk kota besar lainnya di Indonesia, berlakukan WFH itu," kata Dicky hari Minggu lalu.

Menurut Dicky, WFH sangat penting untuk menekan klaster perkantoran di DKI Jakarta. Sebab, WFH bisa mengurangi interaksi dan potensi orang untuk tertular.

Dia juga mengingatkan kepada kepala instansi baik pemerintah maupun swasta yang mulai mewajibkan pegawai atau karyawannya untuk bekerja di kantor agar tidak lupa dengan bahaya Covid-19.

Terlebih jika berpikir apabila sudah divaksin, berarti karyawan sudah boleh masuk sepenuhnya.

"Orang sudah divaksin bukan berarti tidak bisa terinfeksi, karena orang yang divaksin itu selain bisa terinfeksi juga bisa menularkan," kata dia.

Namun, Andri mengatakan tidak mudah mengembalikan (WFH) 100 persen meskipun penyebaran Covid-19 klaster perkantoran meningkat.

Pasalnya, kebijakan WFH harus dikaji terlebih dahulu dan melibatkan banyak pihak.

"Terkait masalah WFH WFO ini kan nggak bisa kita tentukan sendiri, kita ada Satgas. Nah, Satgas itu nanti yang meminta pendapat-pendapat dari berbagai macam ahli," kata Andri.

Dia mengatakan, keputusan harus melalui kajian yang komprehensif sehingga dampak dari WFH secara penuh bisa diprediksi dan diantisipasi.

Selain itu, beragam aspek juga harus dipertimbangkan jika Pemprov DKI hendak menerapkan WFH 100 persen kembali.

"Dia betul-betul komprehensif, semua (kalangan) didengar pendapatnya dari berbagai macam aspek sehingga diputuskanlah seperti A, B, dan C," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Metro Periksa Rachel Vennya Kamis Depan

Polda Metro Periksa Rachel Vennya Kamis Depan

Megapolitan
Jenazah Perempuan Tergeletak di Pinggir Jalan Tol Arah Bandara Soekarno-Hatta

Jenazah Perempuan Tergeletak di Pinggir Jalan Tol Arah Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Anies: IMB Kampung Tanah Merah Jadi Izin untuk Kawasan Pertama di Indonesia

Anies: IMB Kampung Tanah Merah Jadi Izin untuk Kawasan Pertama di Indonesia

Megapolitan
Anies: Jakarta Bersiap untuk Formula E 4 Juni 2022

Anies: Jakarta Bersiap untuk Formula E 4 Juni 2022

Megapolitan
Cek Sumur Resapan, Pemkot Jakpus Akan Inspeksi ke Gedung Pemerintah dan Swasta

Cek Sumur Resapan, Pemkot Jakpus Akan Inspeksi ke Gedung Pemerintah dan Swasta

Megapolitan
Kebakaran Permukiman Padat di Krendang, Ratusan Warga Mengungsi

Kebakaran Permukiman Padat di Krendang, Ratusan Warga Mengungsi

Megapolitan
Jakarta Resmi Ditetapkan Jadi Tuan Rumah Formula E 2022

Jakarta Resmi Ditetapkan Jadi Tuan Rumah Formula E 2022

Megapolitan
Kasus Kabur dari Karantina, Oknum TNI Sudah Ditindak, Rachel Vennya Belum Diperiksa

Kasus Kabur dari Karantina, Oknum TNI Sudah Ditindak, Rachel Vennya Belum Diperiksa

Megapolitan
UPDATE 15 Oktober: 7 Kasus Baru Covid-19 di Depok

UPDATE 15 Oktober: 7 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Megapolitan
Kisah Heroik Petugas Damkar Selamatkan Siswi dari Reruntuhan Beton, Tangis Pecah Saat Misi Selesai

Kisah Heroik Petugas Damkar Selamatkan Siswi dari Reruntuhan Beton, Tangis Pecah Saat Misi Selesai

Megapolitan
Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Megapolitan
Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Megapolitan
Korban Kebakaran di Krendang Mengungsi di Dua Lokasi

Korban Kebakaran di Krendang Mengungsi di Dua Lokasi

Megapolitan
Orangtua Belum Izinkan Anaknya Belajar di Sekolah, 5 SMP Swasta di Kota Tangerang Belum Gelar PTM

Orangtua Belum Izinkan Anaknya Belajar di Sekolah, 5 SMP Swasta di Kota Tangerang Belum Gelar PTM

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.