Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan di Tengah Isu Reshuffle, Bima Arya Ungkap Pembicaraan dengan Jokowi

Kompas.com - 27/04/2021, 13:43 WIB
Ivany Atina Arbi

Penulis

Sumber Kompas TV

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi lagi-lagi santer terdengar.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, sebelumnya mengatakan bahwa perombakan segera dilakukan. Namun, hingga kini, reshuffle belum juga terjadi.

Hanya saja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memanggil beberapa tokoh politik ke istana di tengah ramainya pembicaraan tentang perombakan kabinet tersebut.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Kota Bogor Meningkat, Bima Arya Khawatir Terjadi Gelombang Kedua

Salah satu figur yang dipanggil adalah Wali Kota Bogor Bima Arya.

Jurnalis Kompas TV Aiman Witjaksono mendatangi kantor Bima Arya untuk, di antaranya, menanyakan perihal obrolannya dengan Presiden Jokowi di istana dan adakah sangkut pautnya dengan reshuffle.

Berikut jawaban Bima Arya

Bima Arya membenarkan bahwa dirinya sempat dipanggil dua kali oleh Presiden di tengah isu perombakan kabinet.

Ia membeberkan sejumlah hal yang dibicarakan, di antaranya terkait pelaksanaan vaksin Covid-19 di Kota Bogor, yang menurut Jokowi berjalan dengan bagus.

"Saya cerita kenapa angka (infeksi Covid-19 di Bogor) bisa turun, yang dilakukan apa. Kolaborasi antara (Pemkot Bogor) Kapolres dan Dandim luar biasa. Kita sama-sama mengawal dari bawah," ujarnya.

Baca juga: Momen Rizieq Shihab Murka dengan Bima Arya: Sebut Pembohong hingga Kesal Dilaporkan ke Polisi

Selain itu, Jokowi juga menanyakan rencana Bima Arya ke depan dalam penataan Kota Bogor.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, ia menyodorkan beberapa program, termasuk pembangunan moda transportasi trem di Kota Bogor.

"Proposalnya saya tunjukkan ke Pak Jokowi dan Pak Jokowi ngasih beberapa masukan dan saran," tutur Bima.

Ketika ditanya tentang kemungkinan diangkat menjadi menteri saat perombakan kabinet nanti, Bima mengatakan bahwa ia enggan berspekulasi.

Baca juga: Merasa Berjasa Menangkan Bima Arya, Rizieq Shihab Sesalkan Kenapa Pakai Jalur Hukum

Halaman:
Sumber Kompas TV
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Berencana Terapkan Sistem Satu Arah di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Siapkan Jalur Alternatif

Berencana Terapkan Sistem Satu Arah di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Siapkan Jalur Alternatif

Megapolitan
Ketua RW di Pondok Pinang Takut Kebanjiran Usai Saluran Air Jalan RA Kartini Diperbaiki

Ketua RW di Pondok Pinang Takut Kebanjiran Usai Saluran Air Jalan RA Kartini Diperbaiki

Megapolitan
Perampokan Minimarket di Bekasi, Warga: Polisi Jarang Patroli

Perampokan Minimarket di Bekasi, Warga: Polisi Jarang Patroli

Megapolitan
Pengamen di Cakung Pukul Pemuda Disabilitas karena Kesal Tak Diberi Uang

Pengamen di Cakung Pukul Pemuda Disabilitas karena Kesal Tak Diberi Uang

Megapolitan
Pengamat: Mestinya Oknum yang Disebut Aiman Diperiksa atau Melapor

Pengamat: Mestinya Oknum yang Disebut Aiman Diperiksa atau Melapor

Megapolitan
Minimarket di Bekasi Dirampok Komplotan Bersenjata, Warga Takut Jadi Korban

Minimarket di Bekasi Dirampok Komplotan Bersenjata, Warga Takut Jadi Korban

Megapolitan
Tekan Kemacetan di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Bakal Terapkan Sistem Satu Arah

Tekan Kemacetan di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Bakal Terapkan Sistem Satu Arah

Megapolitan
RSJ Dr Soeharto Heerdjan Tidak Siapkan Pelayanan Khusus bagi Pasien 'Caleg Gagal'

RSJ Dr Soeharto Heerdjan Tidak Siapkan Pelayanan Khusus bagi Pasien "Caleg Gagal"

Megapolitan
Warga: Dari Zaman Gubernur DKI Jokowi, Baru Sekarang Saluran Air di Jalan RA Kartini Diperbaiki

Warga: Dari Zaman Gubernur DKI Jokowi, Baru Sekarang Saluran Air di Jalan RA Kartini Diperbaiki

Megapolitan
Soal Wacana Gubernur Jakarta Akan Ditunjuk Presiden, F-PKS: Seperti Kembali ke Orba

Soal Wacana Gubernur Jakarta Akan Ditunjuk Presiden, F-PKS: Seperti Kembali ke Orba

Megapolitan
Fraksi PDI-P DKI Sebut Biaya Pilkada Jangan Jadi Alasan Atur Penunjukan Langsung Gubernur Jakarta

Fraksi PDI-P DKI Sebut Biaya Pilkada Jangan Jadi Alasan Atur Penunjukan Langsung Gubernur Jakarta

Megapolitan
Sebut Aiman Pantas Protes atas Laporannya, Pengamat: Ini Pasal Karet

Sebut Aiman Pantas Protes atas Laporannya, Pengamat: Ini Pasal Karet

Megapolitan
Minimarket di Sebelah Tokonya Dirampok, Alamsyah: Ini Baru Pertama Kali Terjadi

Minimarket di Sebelah Tokonya Dirampok, Alamsyah: Ini Baru Pertama Kali Terjadi

Megapolitan
Kritik Wacana Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Fraksi PDI-P: Jangan Kebiri Hak Warga!

Kritik Wacana Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Fraksi PDI-P: Jangan Kebiri Hak Warga!

Megapolitan
Tolak RUU DKJ soal Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, F-PKS: Harus Kembali ke Semula

Tolak RUU DKJ soal Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, F-PKS: Harus Kembali ke Semula

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com