Keluh Kesah dan Harapan Warga Sambut HUT Ke-22 Kota Depok

DEPOK, KOMPAS.com - Kota Depok, Jawa Barat, memasuki hari jadi atau hari ulang tahun (HUT) ke-22, Selasa (27/4/2021) ini. Memasuki usianya yang semakin dewasa, Depok mempunyai beberapa masalah yang harus diselesaikan.

Beragam keluh kesah sekaligus harapan disampaikan warga seiring bertambahnya usia kota yang berada tepat di selatan Jakarta itu.

Amadea Fahdinda (24), warga Sukmajaya, Depok, berharap transportasi di Depok bisa dibenahi agar lebih terintegrasi antara satu moda dengan moda lainnya. Jika integrasi terwujud, hal itu akan mempermudah warga yang mobilitasnya bergantung pada transportasi umum.

Baca juga: Sejarah Hari Ini: 22 Tahun Terbentuknya Kota Depok dan Kisah Si Tuan Tanah Belanda

"Sebagai salah satu warga yang kerjanya di Jakarta, saya berharap transportasi di Depok bisa lebih banyak dan terhubung," kata Amadea, Senin (26/4/2021).

Sebagai pengguna transportasi umum, Amadea tahu betapa sulitnya bepergian di wilayah Kota Depok. Dia merasakan itu tiap kali berangkat bekerja ke kantornya di Jakarta Barat.

Selama ini, warga yang tinggal di luar kawasan Margonda kesulitan mengakses transportasi massal seperti kereta rel listrik (KRL) dan bus Transjabodetabek (TJ) yang semuanya di sekitar  Jalan Margonda.

Para pengguna kendaraan umum di Depok harus berjalan kaki, berganti-ganti angkutan perkotaan (angkot), hingga menumpang ojek, untuk menuju stasiun atau terminal.

"Misalnya ada TJ yang lebih banyak lagi rutenya, jadi lebih memudahkan pekerja-pekerja yang kantornya di Jakarta selain naik KRL," ungkap Amadea.

Kemacetan

Fadilah (25), warga Bojongsari, Depok, mengeluhkan kemacetan di hampir tiap ruas jalan di kota itu. Kemacetan terasa seperti tak kenal waktu karena terjadi saban hari.

Sebagai contoh kemacetan di kawasan Sawangan, tepatnya di Jalan Raya Muchtar hingga Jalan Raya Sawangan. Kondisi serupa juga kerap terjadi di Jalan Citayam hingga Jalan Raya Margonda yang menjadi kawasan utama Kota Depok.

"Kalau untuk kemacetan ya saya berharap, ya tentu bisa enggak macet lagi. Tapi kayaknya akan susah," kata Fadilah.

Menurut dia, Pemerintah Kota Depok belum serius menangani kemacetan yang telah menjadi momok di daerah itu.

Pemerintah kota, kata Fadilah, justru melakukan sejumlah hal dan menerapkan kebijakan lain yang tidak menyelesaikan masalah kemacetan.

ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Puluhan pengendara sepeda motor melintas di Jalan Raya Sawangan, Depok, Jawa Barat, Sabtu (16/5/2020). Meski penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Depok masih diperpanjang hingga 26 Mei 2020, namun sejumlah ruas jalan mulai ramai dipadati kendaraan hingga menyebabkan kemacetan.

"Depok selama ini kebanyakan apa sih? Gali-gali lobang jalanan Margonda melulu. Apalagi yang putar lagu di lampu merah. Aduh ketahuan banget bercandanya ini," kata dia.

"Itu kan pasti ada anggarannya tuh, bisa buat apa gitu, misalnya untuk JPO (jembatan penyeberangan orang) kek, trotoar jalanan kek benerin," sambungnya.

Tak berpusat pada Margonda

Ketua Fraksi PDI-P DPRD Depok, Ikravany Hilman mengatakan, kontras dengan keluhan warga, Pemerintah Kota Depok justru membanggakan berbagai penghargaan dan predikat yang didapatkannya.

Baca juga: Berbagai Cerita Asal-usul Nama Depok, dari Padepokan hingga Akronim Komunitas Belanda-Depok

"Dalam banyak hal faktanya Depok tumbuh jadi kota yang jauh dari kata nyaman untuk warganya," kata Ikra, Selasa.

Karena itu menurut Ikra, HUT ke-22 Depok harus menjadi momentum untuk merefleksikan berbagai permasalahan yang ada dan berupaya mencari penyelesaiannya.

"Depok justru harus banyak mengabaikan penghargaan yang sudah diterima dan bercermin dari kemajuan yang tercapai di kota lain," kata Ikra.

"Menjadi refleksi yang positif, menjadi energi untuk melakukan perubahan yang baik ke depannya," lanjut dia.

Menurut dia, Pemerintah Kota Depok mesti tegas dalam mengambil keputusan dan fokus ketika menyelesaikan permasalahan. Permasalahan transportasi dan kemacetan terjadi karena terlambatnya pemerintah kota mengantisipasi pertumbuhan yang ada.

"Kepemimpinan Depok ini terlambat mengantisipasi. Pertama ruas jalan selama ini cuma perbaikan jalan, pelebaran jalan. Penambahan ruas jalan itu sedikit sekali," kata Ikra.

"Transportasinya dari dulu sampai sekarang cuma angkot. Transportasi massal enggak segera dibuat, enggak segera diintegrasi," sambung dia.

Ikra berharap, pemimpin Kota Depok bisa segera mengkaji kembali pembangunan yang akan dilakukan agar sentra ekonomi tidak lagi hanya terpusat di kawasan Margonda.

"Sudah waktunya mendorong percepatan pembangunan di wilayah lain agar sentra ekonomi lain itu tersebar. Pertimbangannya mungkin wilayah yang kini sudah lebih padat," kata Ikra.

"Dengan tersebarnya sentra ekonomi itu maka penumpukan penduduk, penumpukan transportasi atau kendaraan itu bisa dihindarkan," ujar dia.

Meski terlambat, segala daya dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan harus tetap dilakukan demi memajukan Kota Depok.

DOKUMEN PRIBADI/INSTAGRAM Kondisi Stasiun Depok yang dipadati penumpang kereta rel listrik (KRL) pada Senin (13/4/2020) pagi