HUT Kota Depok, Status Layak Anak Perlu Dievaluasi?

DEPOK, KOMPAS.com - Kota Depok tiga kali mendapatkan predikat "Kota Layak Anak" dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), yakni pada 2015, 2016, dan 2019.

Namun demikian, predikat yang disematkan untuk Depok ini bukannya tanpa kritik.

Di luar upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Depok, nyatanya kasus-kasus kekerasan terhadap anak terus terjadi di wilayah ini.

Kendati sekolah tidak dilakukan secara tatap muka, namun tawuran antara para pelajar masih kerap pecah dan memakan korban.

Baca juga: Keluh Kesah dan Harapan Warga Sambut HUT ke-22 Kota Depok

Pada November 2020 lalu, seorang pelajar tewas dibacok pada dini hari oleh lawan tawurannya di Jalan Raya Parung Ciputat, Bojongsari.

Kekerasan semacam ini belum termasuk kasus-kasus kriminal, semisal pembegalan, yang kadang melibatkan pula anak-anak di bawah umur.

Kasus pencabulan terhadap anak juga masih marak. Beberapa pelaku ditangkap dan diproses polisi, seperti seorang pria berinisial M yang mencabuli bocah-bocah dengan modus menonton film horor.

Lalu, kasus Sahril Parlindungan Marbun--eks pejabat Gereja Herkulanus yang mencabuli sedikitnya 23 anak dalam 20 tahun--yang divonis 15 tahun penjara.

Namun, ada pula kasus yang masih menggantung dan tak kunjung dibereskan polisi, seperti kasus pencabulan oleh seorang mengaku biarawan pengasuh panti asuhan, Bruder Angelo.

Tahun lalu, eks Kapolres Metro Depok, Kombes Azis Andriansyah, pernah menyinggung kasus-kasus melibatkan anak di Depok cukup jamak terjadi.

Dalam kurun Juli 2019-Juli 2020, ia mengklaim, Polres Metro Depok menerima 123 laporan pencabulan anak di Depok.

"Itu baru pencabulan, belum kekerasan dalam rumah tangga dan jenis eksploitasi anak lain. Ini yang jadi koreksi bagi kita semua karena 123 ini kasus yang dilaporkan, di hilir. Yang tidak ketahuan berapa banyak? Hulunya bagaimana?" ungkap Azis dalam sebuah acara yang difasilitasi Kak Seto di Bojonggede, 3 Juli 2020.

"Kita semua harus mengevaluasi sejauh mana konsistensi penjagaan wilayah masing-masing untuk bisa betul-betul ramah anak," timpal Kak Seto yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dalam kesempatan yang sama.

Baca juga: Sejarah Hari Ini: 22 Tahun Terbentuknya Kota Depok dan Kisah Si Tuan Tanah Belanda

Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA), Arist Merdeka Sirait, juga pernah mendesak Pemerintah Kota Depok supaya segera mengevaluasi status "kota layak anak" yang disandang Depok.

Arist pernah beberapa kali mendampingi anak-anak korban kekerasan di Depok, mulai dari bayi yang disiksa ayahnya, hingga beberapa anak perempuan yang jadi korban pencabulan baru-baru ini.