Kompas.com - 27/04/2021, 17:18 WIB
Ilustrasi anak KOMPAS.com/NURWAHIDAHIlustrasi anak

DEPOK, KOMPAS.com - Kota Depok tiga kali mendapatkan predikat "Kota Layak Anak" dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), yakni pada 2015, 2016, dan 2019.

Namun demikian, predikat yang disematkan untuk Depok ini bukannya tanpa kritik.

Di luar upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Depok, nyatanya kasus-kasus kekerasan terhadap anak terus terjadi di wilayah ini.

Kendati sekolah tidak dilakukan secara tatap muka, namun tawuran antara para pelajar masih kerap pecah dan memakan korban.

Baca juga: Keluh Kesah dan Harapan Warga Sambut HUT ke-22 Kota Depok

Pada November 2020 lalu, seorang pelajar tewas dibacok pada dini hari oleh lawan tawurannya di Jalan Raya Parung Ciputat, Bojongsari.

Kekerasan semacam ini belum termasuk kasus-kasus kriminal, semisal pembegalan, yang kadang melibatkan pula anak-anak di bawah umur.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kasus pencabulan terhadap anak juga masih marak. Beberapa pelaku ditangkap dan diproses polisi, seperti seorang pria berinisial M yang mencabuli bocah-bocah dengan modus menonton film horor.

Lalu, kasus Sahril Parlindungan Marbun--eks pejabat Gereja Herkulanus yang mencabuli sedikitnya 23 anak dalam 20 tahun--yang divonis 15 tahun penjara.

Namun, ada pula kasus yang masih menggantung dan tak kunjung dibereskan polisi, seperti kasus pencabulan oleh seorang mengaku biarawan pengasuh panti asuhan, Bruder Angelo.

Tahun lalu, eks Kapolres Metro Depok, Kombes Azis Andriansyah, pernah menyinggung kasus-kasus melibatkan anak di Depok cukup jamak terjadi.

Dalam kurun Juli 2019-Juli 2020, ia mengklaim, Polres Metro Depok menerima 123 laporan pencabulan anak di Depok.

"Itu baru pencabulan, belum kekerasan dalam rumah tangga dan jenis eksploitasi anak lain. Ini yang jadi koreksi bagi kita semua karena 123 ini kasus yang dilaporkan, di hilir. Yang tidak ketahuan berapa banyak? Hulunya bagaimana?" ungkap Azis dalam sebuah acara yang difasilitasi Kak Seto di Bojonggede, 3 Juli 2020.

"Kita semua harus mengevaluasi sejauh mana konsistensi penjagaan wilayah masing-masing untuk bisa betul-betul ramah anak," timpal Kak Seto yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dalam kesempatan yang sama.

Baca juga: Sejarah Hari Ini: 22 Tahun Terbentuknya Kota Depok dan Kisah Si Tuan Tanah Belanda

Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA), Arist Merdeka Sirait, juga pernah mendesak Pemerintah Kota Depok supaya segera mengevaluasi status "kota layak anak" yang disandang Depok.

Arist pernah beberapa kali mendampingi anak-anak korban kekerasan di Depok, mulai dari bayi yang disiksa ayahnya, hingga beberapa anak perempuan yang jadi korban pencabulan baru-baru ini.

"Apa yang layak, karena kasus-kasus kekerasan (terhadap anak-anak) yang dilakukan oleh masyarakat di Depok sendiri cukup tinggi," jelas Arist kepada wartawan, 18 Maret 2020.

Arist yang juga warga Depok itu mendorong Pemerintah Kota Depok agar mengundang berbagai pihak terkait di luar pemerintah, seperti penegak hukum, aktivis perlindungan anak, dan para pakar dari universitas.

Hal itu supaya evaluasi status kota layak anak dapat dilakukan secara terbuka, bukan hanya dilakukan di internal Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Keluarga (DPAPMK).

"Jadi duduk bersama membicarakan soal meningkatnya angka kekerasan terhadap anak, dihubungkan dengan program di mana Kota Depok itu statusnya kota layak anak," lanjut Arist.

Baca juga: Berbagai Cerita Asal-usul Nama Depok, dari Padepokan hingga Akronim Komunitas Belanda-Depok

Anak-anak di Depok juga rentan terpapar Covid-19. Pada Januari 2021, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok merilis data bahwa sekira 15 persen kasus infeksi virus corona di wilayah itu disumbang oleh kelompok usia anak.

Temuan ini sempat memancing keprihatinan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

"Jumlah ini melampaui angka (kasus Covid-19 pada anak-anak) nasional yang hanya sekitar 8 persenan," Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (25/1/2021).

Keadaan ini dinilai ironis karena pembelajaran tatap muka di sekolah masih belum diizinkan demi melindungi anak-anak.

Namun, kenyataannya, anak-anak justru banyak terpapar Covid-19 ketika berada di rumah.

Kabar "baik"-nya, Depok masih belum mengizinkan rencana sekolah tatap muka, setidaknya hingga Juli 2021.

Di Depok, anak-anak sudah tertular Covid-19 dari beberapa sumber, mulai dari orangtua yang bekerja, klaster panti asuhan, juga klaster pondok pesantren.

Teranyar, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok menyebut bahwa sudah 485 kasus Covid-19 terjadi di 21 pondok pesantren di Depok.

Selebihnya, ada sejumlah santri asal Depok yang tersebar di hampir 25 pesantren di luar Depok juga terinfeksi Covid-19.

Tolok ukur kota layak anak

Mengacu Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2011, penentuan status "layak anak" bagi kabupaten atau kota melibatkan sejumlah parameter.

Secara umum, parameter itu dibagi dalam 2 indikator, yakni penguatan kelembagaan dan klaster hak anak.

Penguatan kelembagaan meliputi perundang-undangan atau kebijakan, persentase anggaran, jumlah program yang mendapatkan masukan dari Forum Anak, ketersediaan SDM yang mampu menerapkan hak anak dalam kebijakan, ketersediaan data anak terpilah, hingga keterlibatan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak anak.

Sementara itu, klaster hak anak meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya, sampai perlindungan khusus.

Indikator-indikator tersebut kemudian diturunkan dalam beberapa penilaian konkret, ambil contoh: pemenuhan akta kelahiran, perpustakaan, partisipasi pendidikan dasar, penyediaan panti, layanan imunisasi, prevalensi gizi balita angka kematian bayi, jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum, sampai persentase perkawinan di bawah 18 tahun dan ASI eksklusif.

Kompas.com menghubungi Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok, Nessi Annisa Handari, untuk meminta tanggapan seputar status kota layak anak, namun belum direspons hingga artikel ini disusun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kadin DKI: Tuntutan Buruh agar UMP Jadi Rp 5,3 Juta Memberatkan Pengusaha

Kadin DKI: Tuntutan Buruh agar UMP Jadi Rp 5,3 Juta Memberatkan Pengusaha

Megapolitan
Wali Kota Tangsel Minta Pemkot Serang Segera Selesaikan Masalah Penolakan Kiriman Sampah ke TPA Cilowong

Wali Kota Tangsel Minta Pemkot Serang Segera Selesaikan Masalah Penolakan Kiriman Sampah ke TPA Cilowong

Megapolitan
Ibu Korban Keracunan Nasi Kotak dari PSI di Koja Lapor Polisi

Ibu Korban Keracunan Nasi Kotak dari PSI di Koja Lapor Polisi

Megapolitan
Kasus Rachel Vennya Kabur dari Karantina Naik ke Tingkat Penyidikan

Kasus Rachel Vennya Kabur dari Karantina Naik ke Tingkat Penyidikan

Megapolitan
Dua Korban Kecelakaan Bus Transjakarta Jalani Operasi Patah Tulang

Dua Korban Kecelakaan Bus Transjakarta Jalani Operasi Patah Tulang

Megapolitan
Heboh Penemuan Janin di Cempaka Putih, Ternyata Janin Kucing

Heboh Penemuan Janin di Cempaka Putih, Ternyata Janin Kucing

Megapolitan
Cegah Kecelakaan, Polres Jakpus Minta Pelintasan Kereta Sebidang Ilegal Ditutup

Cegah Kecelakaan, Polres Jakpus Minta Pelintasan Kereta Sebidang Ilegal Ditutup

Megapolitan
Hasil Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Kini Bisa Keluar dalam 3 Jam, Tarif Rp 495.000

Hasil Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Kini Bisa Keluar dalam 3 Jam, Tarif Rp 495.000

Megapolitan
Namanya Dicatut dalam Proyek Pengadaan, Kepala Biro Umum Kemensos Lapor Polisi

Namanya Dicatut dalam Proyek Pengadaan, Kepala Biro Umum Kemensos Lapor Polisi

Megapolitan
Tawuran di Jalan Inspeksi Kampung Pulo, Dua Orang Diamankan

Tawuran di Jalan Inspeksi Kampung Pulo, Dua Orang Diamankan

Megapolitan
Calon Lokasi Konser BTS di Jakarta Punya Fasilitas Berstandar Internasional, Apa Saja Itu?

Calon Lokasi Konser BTS di Jakarta Punya Fasilitas Berstandar Internasional, Apa Saja Itu?

Megapolitan
Transjakarta Sebut Bus yang Kecelakaan di Cawang Laik Operasi

Transjakarta Sebut Bus yang Kecelakaan di Cawang Laik Operasi

Megapolitan
Validasi Status Vaksinasi, Kini Pembelian Tiket KA Jarak Jauh Wajib Sertakan NIK

Validasi Status Vaksinasi, Kini Pembelian Tiket KA Jarak Jauh Wajib Sertakan NIK

Megapolitan
Pengamen Tersangka Ekshibisionis di Sudirman Dijerat Pasal Berlapis

Pengamen Tersangka Ekshibisionis di Sudirman Dijerat Pasal Berlapis

Megapolitan
230 Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Pakai Layanan Hasil Tes PCR Keluar 3 Jam

230 Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Pakai Layanan Hasil Tes PCR Keluar 3 Jam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.