Pemprov DKI Tetap Buka 2 Terminal Selama Periode Larangan Mudik

Kompas.com - 27/04/2021, 19:26 WIB
Suasana terminal bus Kalideres, Selasa (13/4/2021). Kompas.com/Sonya TeresaSuasana terminal bus Kalideres, Selasa (13/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tetap membuka dua terminal selama larangan mudik lebaran 6-17 Mei 2021.

"Kami membuka dua terminal, Terminal Pulogebang dan Terminal Kalideres," kata Syafrin saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Syafrin menjelaskan, sebelumnya Pemprov DKI hanya membuka Terminal Pulogebang, tetapi kini ditambah satu terminal lagi, yakni Terminal Kalideres.

Pembukaan Terminal Kalideres ditujukan untuk mengakomodir pergerakan di wilayah barat DKI Jakarta, untuk masyarakat yang hendak bepergian membawa SIKM.

Baca juga: Pemprov DKI Terapkan SIKM Saat Larangan Mudik Berlaku 6-17 Mei 2021

"Jadi dari hasil koordinasi terakhir dengan Kementerian Perhubungan bahwa pergerakan untuk ke wilayah barat itu juga perlu difasilitasi sehingga letak terminal yang ideal ada di Kalideres," tutur Syafrin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian di sisi timur Jakarta akan dipenuhi dengan bukanya Terminal Pulogebang.

Selama larangan mudik, kata Syafrin, seluruh Perusahaan Oto (PO) bus akan berhenti secara total kecuali yang akan mendapat surat perjalanan untuk melayani masyarakat yang membawa SIKM.

"Bus itu akan berjalan, itu dibekali dengan surat jalan bahwa bus ini mengangkut perjalanan yang dikecualikan," ucap dia.

Baca juga: Terminal Kalideres Sediakan Tes GeNose Gratis untuk 15 Calon Penumpang Per Hari

Sehingga, pada saat tiba di lokasi penyekatan, surat jalan yang sudah diberikan oleh Dishub DKI Jakarta menjadi tiket untuk meneruskan perjalanan.

"Petugas kepolisian ketika lihat surat jalan dan dihitung penumpangnya sesuai dengan surat jalan, bahkan bisa saja dilakukan sampling untuk dites benar enggak yang bersangkutan salah satu penumpang atau seluruhnya dibekali dengan SIKM dari kelurahan," ujar Syafrin.

Jika ada PO Bus yang nekat melakukan operasional tanpa dibekali surat jalan, maka sanksi penghentian operasi diberlakukan.

"Yang tidak dibekali itu, otomatis dilakukan stop operasi," kata dia.

Sedangkan untuk kendaraan pribadi, Syafrin mengatakan akan dilakukan pemeriksaan SIKM di tempat-tempat penyekatan.

Apabila ditemukan dokumen perjalanan tidak lengkap seperti SIKM dan keterangan hasi tes Covid-19, maka petugas berhak meminta untuk memutar balik.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hippindo: Kalau Sertifikasi CHSE Gratis Tanpa biaya, Kami Tak Masalah

Hippindo: Kalau Sertifikasi CHSE Gratis Tanpa biaya, Kami Tak Masalah

Megapolitan
Sidang Hoaks Babi Ngepet di Depok, Saksi Mulanya Tak Tahu Barang yang Diambilnya Babi

Sidang Hoaks Babi Ngepet di Depok, Saksi Mulanya Tak Tahu Barang yang Diambilnya Babi

Megapolitan
ART di Kebon Jeruk Curi Brankas Majikannya Saat Ditinggal ke Luar Negeri

ART di Kebon Jeruk Curi Brankas Majikannya Saat Ditinggal ke Luar Negeri

Megapolitan
UPDATE 28 September: Tambah 15 Kasus Covid-19 dan 10 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 28 September: Tambah 15 Kasus Covid-19 dan 10 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Pengakuan Pencuri Motor di Bekasi: Gaji Rp 2 Juta Kurang buat Kebutuhan Sehari-hari

Pengakuan Pencuri Motor di Bekasi: Gaji Rp 2 Juta Kurang buat Kebutuhan Sehari-hari

Megapolitan
Merasa Aman Beraktivitas di Tangsel, Manusia Silver Hanya Ditahan 2 Hari jika Terjaring Razia

Merasa Aman Beraktivitas di Tangsel, Manusia Silver Hanya Ditahan 2 Hari jika Terjaring Razia

Megapolitan
Keluarga Napi Tewas akibat Kebakaran Lapas Tangerang Akan Gugat Pemerintah ke PTUN

Keluarga Napi Tewas akibat Kebakaran Lapas Tangerang Akan Gugat Pemerintah ke PTUN

Megapolitan
Revitalisasi Blok I dan II Pasar Senen Hampir Rampung, 60 Persen Kios Sudah Terjual

Revitalisasi Blok I dan II Pasar Senen Hampir Rampung, 60 Persen Kios Sudah Terjual

Megapolitan
Kebakaran Landa 2 Rumah di 2 Lokasi Berbeda Wilayah Jaktim Hari Ini

Kebakaran Landa 2 Rumah di 2 Lokasi Berbeda Wilayah Jaktim Hari Ini

Megapolitan
6 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang Tuntut 2 Hal Ini ke Pemerintah Pusat

6 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang Tuntut 2 Hal Ini ke Pemerintah Pusat

Megapolitan
Pasutri yang Ajak Bayi Jadi Manusia Silver di Pamulang Belum Diketahui Keberadaannya

Pasutri yang Ajak Bayi Jadi Manusia Silver di Pamulang Belum Diketahui Keberadaannya

Megapolitan
Sejumlah Pejabat DKI Tinjau Stasiun Tebet Sebelum Besok Diresmikan

Sejumlah Pejabat DKI Tinjau Stasiun Tebet Sebelum Besok Diresmikan

Megapolitan
GPS Kendaraan Curian Aktif, Pencuri 25 Sepeda Motor Terlacak dan Diringkus Polisi

GPS Kendaraan Curian Aktif, Pencuri 25 Sepeda Motor Terlacak dan Diringkus Polisi

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Harap Pemerintah Pusat Beri Akses Pemkot Kelola Aplikasi PeduliLindungi

Wali Kota Tangerang Harap Pemerintah Pusat Beri Akses Pemkot Kelola Aplikasi PeduliLindungi

Megapolitan
7 Fraksi Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI: Bukti Tak Berpihak ke Warga

7 Fraksi Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI: Bukti Tak Berpihak ke Warga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.