Besok, 6.394 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Antisipasi Aksi May Day

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 6.394 personel gabungan baik Polri, TNI dan Pemerintah Daerah (Pemda) dikerahkan untuk mengantisipasi Hari Buruh atau May Day, 1 Mei 2021.

Aksi unjuk rasa diperkirakan akan terjadi di Patung Kuda, Kantor International Labour Organization (ILO) dan Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta dan sekitarnya.

"Kami siapkan 6.394 personel. Semua ini bukan hanya di 3 tempat, karena hampir semua tempat-tempat itu juga membuat kegiatannya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Jumat (30/4/2021).

Baca juga: Bandara Halim Siapkan Tes GeNose, Instalasi Akan Dipasang Sabtu

Yusri menjelaskan, jumlah personel untuk pengamanan kemungkinan akan ditambah untuk menyesuaikan kondisi aksi unjuk rasa di lapangan.

"Kemungkinan (personel) masih akan bertambah lagi yang akan kita turunkan gabungan TNI, Polri kemudin dari Pemda," kata Yusri.

Selain itu, Polda Metro Jaya berencana memberikan pelayanan tes kesehatan gratis bagi massa atau buruh yang ikut aksi May Day di tengah pandemi Covid-19.

Adapun mekanisme swab antigen gratis itu dilakukan dengan cara menjemput bola di titik tempat massa buruh berkumpul sebelum aksi.

"Contoh KSPI dan SPSI titik kumpul di mana itu yang kita lakukan swab di sana. Nanti tim akan datang ke sana dari Polres, Polda akan ke sana menyiapkan swab," ucap Yusri.

Baca juga: Polisi Tangkap Kurir 500 Gram Sabu di Bandara Soekarno-Hatta

Diketahui, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi pada Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi tersebut akan diikuti puluhan ribu buruh dari berbagai daerah di Indonesia.

"Khusus KSPI, aksi May Day ini akan diikuti 50.000 buruh yang sudah tercatat, yang sudah dilakukan pendataan lebih dari 50.000 buruh di 24 provinsi," kata Iqbal dalam konferensi pers, Selasa (27/4/2021).

Iqbal mengatakan, aksi May Day tahun ini akan dilakukan secara menyeluruh di tingkat nasional dan daerah.

Untuk di tingkat nasional, kemungkinan aksi akan dilakukan di depan Istana Presiden dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara itu, di tingkat daerah, akan dilakukan di depan kantor pemerintah daerah setempat hingga pabrik atau perusahaan masing-masing buruh.

"Semua aksi dilakukan wajib mengikuti standar protokol kesehatan Covid-19 dan kami akan menaati arahan daripada Satgas Covid-19 baik di nasional maupun di daerah," ujar dia.