Kompas.com - 30/04/2021, 16:25 WIB
Seorang buruh dari Aliansi Buruh Karawang melakukan aksi vandalisme saat mengikuti aksi Hari Buruh Internasional (May Day) di klawasan By Pass, Karawang, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019). Aksi tersebut untuk menyalurkan aspirasi dan kekecewaan buruh terhadap pemerintah. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/ama. Muhamad Ibnu ChazarSeorang buruh dari Aliansi Buruh Karawang melakukan aksi vandalisme saat mengikuti aksi Hari Buruh Internasional (May Day) di klawasan By Pass, Karawang, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019). Aksi tersebut untuk menyalurkan aspirasi dan kekecewaan buruh terhadap pemerintah. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/ama.

"Khusus KSPI, aksi May Day ini akan diikuti 50.000 buruh yang sudah tercatat, yang sudah dilakukan pendataan lebih dari 50.000 buruh di 24 provinsi," kata Iqbal dalam konferensi pers, Selasa (27/4/2021).

Iqbal mengatakan, aksi May Day tahun ini akan dilakukan secara menyeluruh di tingkat nasional dan daerah.

Untuk di tingkat nasional, kemungkinan aksi akan dilakukan di depan Istana Presiden dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara itu, di tingkat daerah, akan dilakukan di depan kantor pemerintah daerah setempat hingga pabrik atau perusahaan masing-masing buruh.

"Semua aksi dilakukan wajib mengikuti standar protokol kesehatan Covid-19 dan kami akan menaati arahan daripada Satgas Covid-19 baik di nasional maupun di daerah," ujar dia.

Dua tuntutan massa buruh

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memiliki dua tuntutan utama dalam aksi yang bakal digelar pada Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2021.

Pertama, aksi menuntut agar hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Meminta hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan atau mencabut omnibus law UU Cipta Kerja Nomor 11 2020 khususnya klaster ketenagakerjaan,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, massa aksi juga mendorong agar hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji formil yang diajukan perwakilan buruh terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ia mengatakan, UU Cipta Kerja berpotensi menghilangkan kepastian kerja atau job security, kepastian pendapatan atau income security, dan jaminan sosial atau social security bagi para buruh.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sedang Istirahat di Hutan Kota Bekasi, Petugas Dishub Temukan Jasad Pria dengan Wajah Rusak

Sedang Istirahat di Hutan Kota Bekasi, Petugas Dishub Temukan Jasad Pria dengan Wajah Rusak

Megapolitan
Harga Minya Goreng di Pasar Slipi Jaya Melambung Tinggi Sejak Dua Bulan Lalu

Harga Minya Goreng di Pasar Slipi Jaya Melambung Tinggi Sejak Dua Bulan Lalu

Megapolitan
Berbeda dengan Keterangan Wali Kota, Dinas LH Tangsel Sebut Pengiriman Sampah ke TPA Cilowong Dihentikan Sementara

Berbeda dengan Keterangan Wali Kota, Dinas LH Tangsel Sebut Pengiriman Sampah ke TPA Cilowong Dihentikan Sementara

Megapolitan
Orangtua Korban Tewas Kecelakaan Transjakarta Menyayangkan Baru Dapat Info Pukul 17.00 WIB

Orangtua Korban Tewas Kecelakaan Transjakarta Menyayangkan Baru Dapat Info Pukul 17.00 WIB

Megapolitan
KNKT Selidiki Kasus Kecelakaan LRT di Jakarta Timur, Polisi Siap Bantu

KNKT Selidiki Kasus Kecelakaan LRT di Jakarta Timur, Polisi Siap Bantu

Megapolitan
Keluarga Korban Kecelakaan Minta Transjakarta Perketat Perekrutan Sopir Bus

Keluarga Korban Kecelakaan Minta Transjakarta Perketat Perekrutan Sopir Bus

Megapolitan
Anak-anak Jadikan Lokasi Banjir di Jalan Tegal Parang V sebagai Tempat Bermain

Anak-anak Jadikan Lokasi Banjir di Jalan Tegal Parang V sebagai Tempat Bermain

Megapolitan
Perbaikan Jembatan GDC Depok yang Ambles Ditargetkan Rampung 2 Bulan Lagi

Perbaikan Jembatan GDC Depok yang Ambles Ditargetkan Rampung 2 Bulan Lagi

Megapolitan
Ini Lokasi Bengkel Uji Emisi di Jakarta Selatan

Ini Lokasi Bengkel Uji Emisi di Jakarta Selatan

Megapolitan
Satu Jam Diguyur Hujan, Jalan Tegal Parang V Langsung Terendam Banjir

Satu Jam Diguyur Hujan, Jalan Tegal Parang V Langsung Terendam Banjir

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Puluhan Petugas PPSU Bersihkan Empat Saluran Air di Pademangan

Antisipasi Banjir, Puluhan Petugas PPSU Bersihkan Empat Saluran Air di Pademangan

Megapolitan
Syarat PCR buat Naik Kereta, Warga: Enggak Masalah kalau di Bawah Rp 100.000

Syarat PCR buat Naik Kereta, Warga: Enggak Masalah kalau di Bawah Rp 100.000

Megapolitan
Cegah Kecelakaan Kembali Terjadi, Transjakarta Diminta Pastikan Kesehatan Sopir

Cegah Kecelakaan Kembali Terjadi, Transjakarta Diminta Pastikan Kesehatan Sopir

Megapolitan
Depresi karena Sakit, Pria 29 Tahun Berupaya Lompat dari Lantai 4 RS di Menteng

Depresi karena Sakit, Pria 29 Tahun Berupaya Lompat dari Lantai 4 RS di Menteng

Megapolitan
Wacana Wajib Bawa Tes PCR, Penumpang Bus: Jangan Sampai Masyarakat Terbebani

Wacana Wajib Bawa Tes PCR, Penumpang Bus: Jangan Sampai Masyarakat Terbebani

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.