Kompas.com - 30/04/2021, 18:51 WIB
Sejumlah penghuni apartemen Gold Coast atau Oakwood di Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara, menggelar unjuk rasa menolak tempat tinggalnya dijadikan lokasi isolasi mandiri WNA terkait Covid-19, Rabu (28/4/2021). ISTIMEWASejumlah penghuni apartemen Gold Coast atau Oakwood di Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara, menggelar unjuk rasa menolak tempat tinggalnya dijadikan lokasi isolasi mandiri WNA terkait Covid-19, Rabu (28/4/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan pengawasan tempat karantina warga negara asing (WNA) yang berada di wilayah DKI Jakarta.

Pengawasan diperketat setelah peristiwa pelanggaran protokol kesehatan di tempat karantina WNA di Hotel Oakwood, Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara.

"Pengawasan tentu harus kita tingkatkan," kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (30/4/2021).

Riza mengatakan, pengetatan akan dilakukan bersama Forum Komunikasi Pemimpin daerah (Forkopimda).

Dia mengatakan peningkatan pengawasan untuk tempat karantina WNA akan dibahas kembali pada Senin (3/5/2021). Pembahasan itu untuk memastikan selutuh potensi peningkatan penularan Covid-19 bisa diminimalisir.

Baca juga: Pemprov DKI Dinilai Tak Tegas Hanya Beri Teguran ke Apartemen Oakwood PIK

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Riza juga mengatakan, pengawasan ketat juga dilakukan tidak hanya untuk tempat karantina WNA saja, tetapi juga terhadap pergerakan warga di masa libur panjang Lebaran Idul Fitri.

"Ada peningkatan intensitas mobilitas interaksi yang dapat menyebabkan kerumunan, tentu pengawasan harus ditingkatkan," kata Riza.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, program karantina WNA merupakan program dari pemerintah pusat yang harus dikawal bersama.

Saat ini, kata Riza, jumlah karantina mandiri untuk WNA yang tiba di Indonesia semakin berkurang, dan hal tersebut menunjukan keberhasilan pemerintah melakukan pencegahan penularan Covid-19.

Namun apabila hotel tempat karantina WNA tidak serius mengawasi penerapan protokol kesehatan, Pemprov DKI tak segan untuk melayangkan surat teguran seperti yang dilakukan kepada Hotel Oakwood.

Baca juga: WNA Berkeliaran Saat Karantina di Oakwood PIK, Satgas: Tanggung Jawab Pemprov DKI

"Dari Dinas Pariwisata itu akan memberikan sanksi kepada siapa saja melanggar termasuk hotel, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan sanksinya diatur sesuai dengan tahapan yang ada," ucap dia.

Sebelumnya, koalisi warga organisasi Laporcovid-19 menerima laporan adanya WNA yang bebas berkeliaran saat menjalani karantina di Hotel Oakwood, Jakarta Utara.

Tim advokasi Laporcovid-19 Yemiko Happy mengatakan, laporan diterima pada Selasa (27/4/2021) dari salah seorang yang tinggal di dekat hotel tersebut.

"Tiga hari lalu laporan masuk, langsung kami teruskan ke Pemprov DKI Jakarta," kata Yemiko.

Pemprov DKI melalui Disparekraf sudah memberikan teguran tertulis akibat peristiwa tersebut.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RedDoorz Sayangkan Peristiwa yang Menimpa Hotelnya di Ampera Raya

RedDoorz Sayangkan Peristiwa yang Menimpa Hotelnya di Ampera Raya

Megapolitan
Perumahan Beverly Hills Jababeka Jadi Tempat Isolasi Pekerja Industri yang Positif Covid-19

Perumahan Beverly Hills Jababeka Jadi Tempat Isolasi Pekerja Industri yang Positif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 28 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19, 6 Pasien Meninggal

UPDATE 28 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19, 6 Pasien Meninggal

Megapolitan
Polisi: Tak Ditemukan Bukti Kuat Terkait Dugaan Kerumunan dan Praktik Prostitusi di RedDoorz Ampera Raya

Polisi: Tak Ditemukan Bukti Kuat Terkait Dugaan Kerumunan dan Praktik Prostitusi di RedDoorz Ampera Raya

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap di Tangsel Baru Tercapai 14 Persen dari Target 1 Juta Penduduk

Vaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap di Tangsel Baru Tercapai 14 Persen dari Target 1 Juta Penduduk

Megapolitan
UPDATE 28 Juli: Tambah 5.525 Kasus Covid-19 di Jakarta, 11.035 Pasien Sembuh

UPDATE 28 Juli: Tambah 5.525 Kasus Covid-19 di Jakarta, 11.035 Pasien Sembuh

Megapolitan
Penerima Bansos Kena Pungli, Mensos Risma: Kalau Urusan Itu Tak Selesai, Kapan Warga Sejahtera!

Penerima Bansos Kena Pungli, Mensos Risma: Kalau Urusan Itu Tak Selesai, Kapan Warga Sejahtera!

Megapolitan
Update 28 Juli: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambah 606

Update 28 Juli: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambah 606

Megapolitan
Pemkot Bogor Kejar Target Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 15.000 Orang per Hari

Pemkot Bogor Kejar Target Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 15.000 Orang per Hari

Megapolitan
Plasma Konvalesen Keruh, Sejumlah Penyintas Covid-19 di Kota Tangerang Gagal Jadi Donor

Plasma Konvalesen Keruh, Sejumlah Penyintas Covid-19 di Kota Tangerang Gagal Jadi Donor

Megapolitan
Kendaraan Dinas Terminal Pulogebang Disulap Jadi Angkutan Jenazah dan Pasien Covid-19

Kendaraan Dinas Terminal Pulogebang Disulap Jadi Angkutan Jenazah dan Pasien Covid-19

Megapolitan
Pemkot Bekasi Belum Bisa Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMA, Ini Alasannya

Pemkot Bekasi Belum Bisa Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMA, Ini Alasannya

Megapolitan
Tersisa 120.000 Dosis Vaksin Sinovac, Pemkot Bekasi Akan Gunakan untuk Vaksinasi Anak

Tersisa 120.000 Dosis Vaksin Sinovac, Pemkot Bekasi Akan Gunakan untuk Vaksinasi Anak

Megapolitan
Krematorium Cilincing Sudah Kremasi 75 Jenazah Pasien Covid-19

Krematorium Cilincing Sudah Kremasi 75 Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Kejati Tetapkan Tersangka Korupsi BUMD DKI di Era Ahok, Kerugian Capai Rp 5 Miliar

Kejati Tetapkan Tersangka Korupsi BUMD DKI di Era Ahok, Kerugian Capai Rp 5 Miliar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X