Kompas.com - 01/05/2021, 16:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melaksanakan aksi unjuk rasa pada Hari Buruh, Sabtu (1/5/2021).

Tuntutannya adalah untuk mencabut Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK).

Buruh juga menyampaikan petisi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Presiden Republik Indonesia.

Baca juga: KSPI: Aksi May Day Wajib Ikuti Protokol Kesehatan, Buruh Siap Rapid Tes Antigen

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, petisi tersebut diberikan agar hakim dari MK memperhatikan secara sungguh-sungguh uji materi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diajukan oleh buruh sebelumnya.

"Ada sekitar 69 pasal yang kita uji materikan di dalam klaster ketenagakerjaan, antara lain ada 9 isu prioritas dari 69 pasal tersebut," kata Said di lokasi aksi, Sabtu.

Berikut adalah sembilan isu prioritas tersebut.

Isu pertama adalah terkait pengaturan upah minimum. Dalam dokumen petisi yang diterima Kompas.com, dinyatakan bahwa, pengaturan upah minimum dalam Undang-Undang Cipta Kerja menunjukan tidak adanya perlindungan dari negara untuk mengupayakan kesejahteraan buruh. Dokumen petisi tersebut ditandatangi oleh Said dan Presiden KSPSI Andy Gani.

"Untuk mencapai tujuan bernegara dalam pengaturan upah minimum seharusnya ditetapkan; UMK tanpa syarat; UMSK tetap diberlakukan; dan dasar penetapan UMP dan UMK bersifat kumulatif, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dimana setiap 5 tahun sekali dilakukan peninjauan ulang terhadap KHL," tulis Said dalam dokumen petisi tersebut.

Baca juga: Peringatan Hari Buruh, BEM SI Desak Pemerintah Cabut UU Cipta Kerja

Isu prioritas kedua adalah terkait pesangon. Buruh tidak setuju dengan ketentuan pesangon yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

"Semestinya, untuk mencapai tujuan bernegara, perlindungan dan kesejahteraan bagi buruh diwujudkan dengan membuat pengaturan: nilai UP, UPMK, dan UPH tidak ditetapkan sesuai ketentuan (nilai standar), melainkan bersifat paling rendah (nilai minimum) agar terbuka peluang bagi perusahaan untuk memberikan nilai lebih kepada buruh; dan nilai UPH 15% tidak dihilangkan," kata Said.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rute Transjakarta 5N Kampung Melayu-Ragunan

Rute Transjakarta 5N Kampung Melayu-Ragunan

Megapolitan
Rute Transjakarta 4B Universitas Indonesia-Stasiun Manggarai

Rute Transjakarta 4B Universitas Indonesia-Stasiun Manggarai

Megapolitan
Rute Transjakarta 6C Stasiun Tebet-Karet via Patra Kuningan

Rute Transjakarta 6C Stasiun Tebet-Karet via Patra Kuningan

Megapolitan
Rute Transjakarta 3E Sentraland Cengkareng-Puri Kembangan

Rute Transjakarta 3E Sentraland Cengkareng-Puri Kembangan

Megapolitan
Kronologi Pria Mengaku Wanita Peras Warga Ancam Sebarkan Rekaman 'Video Call Sex'

Kronologi Pria Mengaku Wanita Peras Warga Ancam Sebarkan Rekaman "Video Call Sex"

Megapolitan
Pilih Parkir Liar di Kawasan Grand Indonesia untuk Titip Motor, Warga: Di Dalam Mal Lebih Mahal

Pilih Parkir Liar di Kawasan Grand Indonesia untuk Titip Motor, Warga: Di Dalam Mal Lebih Mahal

Megapolitan
Parkir Liar di Kawasan Grand Indonesia Disebut Dalang Kemacetan, Jukir: Kami Hanya Mencari Uang

Parkir Liar di Kawasan Grand Indonesia Disebut Dalang Kemacetan, Jukir: Kami Hanya Mencari Uang

Megapolitan
Disperindag Tangsel Pastikan Stok Bahan Pangan Aman Jelang Natal dan Tahun Baru 2023

Disperindag Tangsel Pastikan Stok Bahan Pangan Aman Jelang Natal dan Tahun Baru 2023

Megapolitan
Bicara Sosok Ideal Sekda DKI, Fraksi PSI: Seperti Bang Marullah Matali

Bicara Sosok Ideal Sekda DKI, Fraksi PSI: Seperti Bang Marullah Matali

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Gelar Operasi Pasar, Telur Dijual Rp 30.000 Per Kg

Pemkot Tangsel Bakal Gelar Operasi Pasar, Telur Dijual Rp 30.000 Per Kg

Megapolitan
Kritik Pencopotan Marullah Matali dari Jabatan Sekda, Fraksi PSI DPRD DKI: Kurang Bijaksana

Kritik Pencopotan Marullah Matali dari Jabatan Sekda, Fraksi PSI DPRD DKI: Kurang Bijaksana

Megapolitan
Coba Bunuh Diri, Pria Asal Pemalang Tenggelamkan Diri di Selokan Tambora

Coba Bunuh Diri, Pria Asal Pemalang Tenggelamkan Diri di Selokan Tambora

Megapolitan
Pemprov DKI Masih Siapkan Proses Lelang Jabatan Sekda Definitif

Pemprov DKI Masih Siapkan Proses Lelang Jabatan Sekda Definitif

Megapolitan
Ibu-ibu di Cengkareng Diduga Peras Pengendara Motor dengan Modus Pura-pura Tertabrak

Ibu-ibu di Cengkareng Diduga Peras Pengendara Motor dengan Modus Pura-pura Tertabrak

Megapolitan
Orangtua Murid Pilih Bertahan meski Pemkot Depok Akan Kosongkan SDN Pondok Cina 1 Setelah Ujian

Orangtua Murid Pilih Bertahan meski Pemkot Depok Akan Kosongkan SDN Pondok Cina 1 Setelah Ujian

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.