Kompas.com - 01/05/2021, 16:17 WIB
Massa aksi pada hari buruh 1 mei 2021 di kawasan Patung Kuda Kompas.com/Sonya TeresaMassa aksi pada hari buruh 1 mei 2021 di kawasan Patung Kuda

JAKARTA, KOMPAS.com - Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melaksanakan aksi unjuk rasa pada Hari Buruh, Sabtu (1/5/2021).

Tuntutannya adalah untuk mencabut Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK).

Buruh juga menyampaikan petisi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Presiden Republik Indonesia.

Baca juga: KSPI: Aksi May Day Wajib Ikuti Protokol Kesehatan, Buruh Siap Rapid Tes Antigen

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, petisi tersebut diberikan agar hakim dari MK memperhatikan secara sungguh-sungguh uji materi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diajukan oleh buruh sebelumnya.

"Ada sekitar 69 pasal yang kita uji materikan di dalam klaster ketenagakerjaan, antara lain ada 9 isu prioritas dari 69 pasal tersebut," kata Said di lokasi aksi, Sabtu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berikut adalah sembilan isu prioritas tersebut.

Isu pertama adalah terkait pengaturan upah minimum. Dalam dokumen petisi yang diterima Kompas.com, dinyatakan bahwa, pengaturan upah minimum dalam Undang-Undang Cipta Kerja menunjukan tidak adanya perlindungan dari negara untuk mengupayakan kesejahteraan buruh. Dokumen petisi tersebut ditandatangi oleh Said dan Presiden KSPSI Andy Gani.

"Untuk mencapai tujuan bernegara dalam pengaturan upah minimum seharusnya ditetapkan; UMK tanpa syarat; UMSK tetap diberlakukan; dan dasar penetapan UMP dan UMK bersifat kumulatif, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dimana setiap 5 tahun sekali dilakukan peninjauan ulang terhadap KHL," tulis Said dalam dokumen petisi tersebut.

Baca juga: Peringatan Hari Buruh, BEM SI Desak Pemerintah Cabut UU Cipta Kerja

Isu prioritas kedua adalah terkait pesangon. Buruh tidak setuju dengan ketentuan pesangon yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

"Semestinya, untuk mencapai tujuan bernegara, perlindungan dan kesejahteraan bagi buruh diwujudkan dengan membuat pengaturan: nilai UP, UPMK, dan UPH tidak ditetapkan sesuai ketentuan (nilai standar), melainkan bersifat paling rendah (nilai minimum) agar terbuka peluang bagi perusahaan untuk memberikan nilai lebih kepada buruh; dan nilai UPH 15% tidak dihilangkan," kata Said.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maling Motor di Cilincing Tepergok dan Dihakimi Warga

Maling Motor di Cilincing Tepergok dan Dihakimi Warga

Megapolitan
Diperiksa KPK, Anies Ditanya Soal Aturan Program Perumahan

Diperiksa KPK, Anies Ditanya Soal Aturan Program Perumahan

Megapolitan
Ganjil Genap di Margonda Depok Berlaku Oktober 2021 Hanya untuk Mobil, Ini Alasannya

Ganjil Genap di Margonda Depok Berlaku Oktober 2021 Hanya untuk Mobil, Ini Alasannya

Megapolitan
Polisi Amankan Dua Orang Diduga Penadah Kasus Perampokan Sadis di Cipulir

Polisi Amankan Dua Orang Diduga Penadah Kasus Perampokan Sadis di Cipulir

Megapolitan
Sebuah Bangunan di Sumarecon Mall Bekasi Terbakar

Sebuah Bangunan di Sumarecon Mall Bekasi Terbakar

Megapolitan
Pria yang Disekap dan Dianiaya di Duren Sawit Diduga Pelaku Investasi Mandek, Bawa Kabur Uang Rp 1 M Lebih

Pria yang Disekap dan Dianiaya di Duren Sawit Diduga Pelaku Investasi Mandek, Bawa Kabur Uang Rp 1 M Lebih

Megapolitan
Bantah Proyek Tugu Sepeda Mangkrak, Dishub DKI: Progres Sudah 90 Persen Lebih

Bantah Proyek Tugu Sepeda Mangkrak, Dishub DKI: Progres Sudah 90 Persen Lebih

Megapolitan
Soal Bansos Anak Yatim Piatu akibat Covid-19, Dinsos Kota Tangerang Tunggu Kabar Kemensos

Soal Bansos Anak Yatim Piatu akibat Covid-19, Dinsos Kota Tangerang Tunggu Kabar Kemensos

Megapolitan
Polisi Periksa 16 Sekuriti yang Cekcok dengan Warga Perumahan Permata Buana

Polisi Periksa 16 Sekuriti yang Cekcok dengan Warga Perumahan Permata Buana

Megapolitan
Antisipasi Banjir, SDA Kecamatan Tanjung Priok Bersihkan Saluran Air Jalan Warakas 4

Antisipasi Banjir, SDA Kecamatan Tanjung Priok Bersihkan Saluran Air Jalan Warakas 4

Megapolitan
Polisi Persiapkan e-AVIS untuk Umum, Aplikasi Ujian Teori SIM dari Rumah

Polisi Persiapkan e-AVIS untuk Umum, Aplikasi Ujian Teori SIM dari Rumah

Megapolitan
2.560 Pelanggar Ditindak pada Hari Petama Operasi Patuh Jaya 2021

2.560 Pelanggar Ditindak pada Hari Petama Operasi Patuh Jaya 2021

Megapolitan
Jasad Bayi Baru Lahir Ditemukan di Tempat Sampah Kawasan Duren Sawit

Jasad Bayi Baru Lahir Ditemukan di Tempat Sampah Kawasan Duren Sawit

Megapolitan
Langgar Aturan PPKM, Shamrock Kitchen & Bar Tebet Disegel Polisi

Langgar Aturan PPKM, Shamrock Kitchen & Bar Tebet Disegel Polisi

Megapolitan
Capaian Vaksin Covid-19 Dosis 1 di Kota Tangerang Sentuh 73,3 Persen

Capaian Vaksin Covid-19 Dosis 1 di Kota Tangerang Sentuh 73,3 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.