Sembilan Isu Prioritas UU Cipta Kerja yang Disorot Buruh Saat Peringatan May Day

Kompas.com - 01/05/2021, 16:17 WIB
Massa aksi pada hari buruh 1 mei 2021 di kawasan Patung Kuda Kompas.com/Sonya TeresaMassa aksi pada hari buruh 1 mei 2021 di kawasan Patung Kuda

JAKARTA, KOMPAS.com - Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melaksanakan aksi unjuk rasa pada Hari Buruh, Sabtu (1/5/2021).

Tuntutannya adalah untuk mencabut Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK).

Buruh juga menyampaikan petisi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Presiden Republik Indonesia.

Baca juga: KSPI: Aksi May Day Wajib Ikuti Protokol Kesehatan, Buruh Siap Rapid Tes Antigen

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, petisi tersebut diberikan agar hakim dari MK memperhatikan secara sungguh-sungguh uji materi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diajukan oleh buruh sebelumnya.

"Ada sekitar 69 pasal yang kita uji materikan di dalam klaster ketenagakerjaan, antara lain ada 9 isu prioritas dari 69 pasal tersebut," kata Said di lokasi aksi, Sabtu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berikut adalah sembilan isu prioritas tersebut.

Isu pertama adalah terkait pengaturan upah minimum. Dalam dokumen petisi yang diterima Kompas.com, dinyatakan bahwa, pengaturan upah minimum dalam Undang-Undang Cipta Kerja menunjukan tidak adanya perlindungan dari negara untuk mengupayakan kesejahteraan buruh. Dokumen petisi tersebut ditandatangi oleh Said dan Presiden KSPSI Andy Gani.

"Untuk mencapai tujuan bernegara dalam pengaturan upah minimum seharusnya ditetapkan; UMK tanpa syarat; UMSK tetap diberlakukan; dan dasar penetapan UMP dan UMK bersifat kumulatif, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dimana setiap 5 tahun sekali dilakukan peninjauan ulang terhadap KHL," tulis Said dalam dokumen petisi tersebut.

Baca juga: Peringatan Hari Buruh, BEM SI Desak Pemerintah Cabut UU Cipta Kerja

Isu prioritas kedua adalah terkait pesangon. Buruh tidak setuju dengan ketentuan pesangon yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

"Semestinya, untuk mencapai tujuan bernegara, perlindungan dan kesejahteraan bagi buruh diwujudkan dengan membuat pengaturan: nilai UP, UPMK, dan UPH tidak ditetapkan sesuai ketentuan (nilai standar), melainkan bersifat paling rendah (nilai minimum) agar terbuka peluang bagi perusahaan untuk memberikan nilai lebih kepada buruh; dan nilai UPH 15% tidak dihilangkan," kata Said.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pedagang Keluhkan Keberadan Para Preman yang Lakukan Pungli di Pondok Aren

Pedagang Keluhkan Keberadan Para Preman yang Lakukan Pungli di Pondok Aren

Megapolitan
Jenazah Perempuan Ditemukan di Perlintasan Senen, Diduga Tertabrak Kereta

Jenazah Perempuan Ditemukan di Perlintasan Senen, Diduga Tertabrak Kereta

Megapolitan
Diteror hingga Diancam Pinjol Gara-gara Nomor Kontak Dijadikan Penjamin oleh Teman

Diteror hingga Diancam Pinjol Gara-gara Nomor Kontak Dijadikan Penjamin oleh Teman

Megapolitan
6 Kantor di Jakarta Pusat Laporkan Karyawannya Terpapar Covid-19

6 Kantor di Jakarta Pusat Laporkan Karyawannya Terpapar Covid-19

Megapolitan
Hari Kedua PPDB SD Jalur Zonasi, Pendaftar Luring di SDN Tangerang 01 Sepi

Hari Kedua PPDB SD Jalur Zonasi, Pendaftar Luring di SDN Tangerang 01 Sepi

Megapolitan
Maling Curi Motor di Cengkareng dalam Hitungan Detik, Aksinya Terekam CCTV

Maling Curi Motor di Cengkareng dalam Hitungan Detik, Aksinya Terekam CCTV

Megapolitan
Wali Kota Depok: Jumlah Vaksin yang Kami Terima Belum Sesuai Kebutuhan

Wali Kota Depok: Jumlah Vaksin yang Kami Terima Belum Sesuai Kebutuhan

Megapolitan
Sulitnya Warga di Sekitar Jakarta Mengakses Vaksin Covid-19

Sulitnya Warga di Sekitar Jakarta Mengakses Vaksin Covid-19

Megapolitan
Keluh Pedagang Sepeda Saat Tren Gowes Menurun: Sepeda Murah Masih Terjual, Sepeda Mahal Sama Sekali Tidak Gerak

Keluh Pedagang Sepeda Saat Tren Gowes Menurun: Sepeda Murah Masih Terjual, Sepeda Mahal Sama Sekali Tidak Gerak

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Lansia di Depok Lamban, Wali Kota: Banyak yang Takut karena 'Katanya, katanya'

Vaksinasi Covid-19 Lansia di Depok Lamban, Wali Kota: Banyak yang Takut karena "Katanya, katanya"

Megapolitan
Kisah Pemilihan Desain Lokomotif MRT, Hampir Berbentuk 'Jangkrik Tidur'

Kisah Pemilihan Desain Lokomotif MRT, Hampir Berbentuk "Jangkrik Tidur"

Megapolitan
Demi Cegah Kerumunan, Peserta Vaksinasi di Stadio Patriot Diharuskan Datang Sesuai Jadwal

Demi Cegah Kerumunan, Peserta Vaksinasi di Stadio Patriot Diharuskan Datang Sesuai Jadwal

Megapolitan
Pemakaman dengan Protap Covid-19 di DKI Naik Dua Kali Lipat dalam Seminggu

Pemakaman dengan Protap Covid-19 di DKI Naik Dua Kali Lipat dalam Seminggu

Megapolitan
Ketersediaan Tempat Tidur ICU Pasien Covid-19 di Jakbar Tersisa 10 Persen

Ketersediaan Tempat Tidur ICU Pasien Covid-19 di Jakbar Tersisa 10 Persen

Megapolitan
Pemerintah Kota Bekasi Ajak Warga untuk Vaksinasi Massal di Stadion Patriot

Pemerintah Kota Bekasi Ajak Warga untuk Vaksinasi Massal di Stadion Patriot

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X