Sembilan Isu Prioritas UU Cipta Kerja yang Disorot Buruh Saat Peringatan May Day

Kompas.com - 01/05/2021, 16:17 WIB
Massa aksi pada hari buruh 1 mei 2021 di kawasan Patung Kuda Kompas.com/Sonya TeresaMassa aksi pada hari buruh 1 mei 2021 di kawasan Patung Kuda

JAKARTA, KOMPAS.com - Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melaksanakan aksi unjuk rasa pada Hari Buruh, Sabtu (1/5/2021).

Tuntutannya adalah untuk mencabut Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK).

Buruh juga menyampaikan petisi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Presiden Republik Indonesia.

Baca juga: KSPI: Aksi May Day Wajib Ikuti Protokol Kesehatan, Buruh Siap Rapid Tes Antigen

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, petisi tersebut diberikan agar hakim dari MK memperhatikan secara sungguh-sungguh uji materi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diajukan oleh buruh sebelumnya.

"Ada sekitar 69 pasal yang kita uji materikan di dalam klaster ketenagakerjaan, antara lain ada 9 isu prioritas dari 69 pasal tersebut," kata Said di lokasi aksi, Sabtu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berikut adalah sembilan isu prioritas tersebut.

Isu pertama adalah terkait pengaturan upah minimum. Dalam dokumen petisi yang diterima Kompas.com, dinyatakan bahwa, pengaturan upah minimum dalam Undang-Undang Cipta Kerja menunjukan tidak adanya perlindungan dari negara untuk mengupayakan kesejahteraan buruh. Dokumen petisi tersebut ditandatangi oleh Said dan Presiden KSPSI Andy Gani.

"Untuk mencapai tujuan bernegara dalam pengaturan upah minimum seharusnya ditetapkan; UMK tanpa syarat; UMSK tetap diberlakukan; dan dasar penetapan UMP dan UMK bersifat kumulatif, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dimana setiap 5 tahun sekali dilakukan peninjauan ulang terhadap KHL," tulis Said dalam dokumen petisi tersebut.

Baca juga: Peringatan Hari Buruh, BEM SI Desak Pemerintah Cabut UU Cipta Kerja

Isu prioritas kedua adalah terkait pesangon. Buruh tidak setuju dengan ketentuan pesangon yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

"Semestinya, untuk mencapai tujuan bernegara, perlindungan dan kesejahteraan bagi buruh diwujudkan dengan membuat pengaturan: nilai UP, UPMK, dan UPH tidak ditetapkan sesuai ketentuan (nilai standar), melainkan bersifat paling rendah (nilai minimum) agar terbuka peluang bagi perusahaan untuk memberikan nilai lebih kepada buruh; dan nilai UPH 15% tidak dihilangkan," kata Said.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Selidiki Perampokan Pemotor yang Disebut Bawa Rp 100 Juta di Pondok Cabe

Polisi Selidiki Perampokan Pemotor yang Disebut Bawa Rp 100 Juta di Pondok Cabe

Megapolitan
Banjir 50 Cm Rendam Cipinang Melayu, Damkar Kerahkan Tiga Mobil Pompa untuk Sedot Genangan

Banjir 50 Cm Rendam Cipinang Melayu, Damkar Kerahkan Tiga Mobil Pompa untuk Sedot Genangan

Megapolitan
Komisaris Utama PT ASA yang Diduga Dalang Penimbunan Obat Covid-19 Ditahan Polisi

Komisaris Utama PT ASA yang Diduga Dalang Penimbunan Obat Covid-19 Ditahan Polisi

Megapolitan
Seorang Polisi Gugur Saat Amankan Vaksinasi Covid-19 di Kembangan

Seorang Polisi Gugur Saat Amankan Vaksinasi Covid-19 di Kembangan

Megapolitan
RT di Cimanggis Disebut Ancam Warga yang Tolak Bansos Disunat, Lurah: Tidak Bisa Dibenarkan

RT di Cimanggis Disebut Ancam Warga yang Tolak Bansos Disunat, Lurah: Tidak Bisa Dibenarkan

Megapolitan
Disdik DKI: Peluang Sekolah Cepat Dibuka jika Anak Usia 12-17 Sudah Divaksin Covid-19

Disdik DKI: Peluang Sekolah Cepat Dibuka jika Anak Usia 12-17 Sudah Divaksin Covid-19

Megapolitan
Polisi Sita 2 Ponsel yang Digunakan Rekam Aksi Dinar Candy Berbikini di Pinggir Jalan

Polisi Sita 2 Ponsel yang Digunakan Rekam Aksi Dinar Candy Berbikini di Pinggir Jalan

Megapolitan
Cuma Satu Dokter yang Bertugas, Vaksinasi di SDN 25 Kramatjati Hanya Layani 100 Orang Per Hari

Cuma Satu Dokter yang Bertugas, Vaksinasi di SDN 25 Kramatjati Hanya Layani 100 Orang Per Hari

Megapolitan
Video Viral Toko Sembako di Jelambar Kemalingan, Korban Mengaku Rugi Rp 60 Juta

Video Viral Toko Sembako di Jelambar Kemalingan, Korban Mengaku Rugi Rp 60 Juta

Megapolitan
Adik Dinar Candy Diperiksa Polisi karena Rekam Aksi Kakaknya Pakai Bikini di Pinggir Jalan

Adik Dinar Candy Diperiksa Polisi karena Rekam Aksi Kakaknya Pakai Bikini di Pinggir Jalan

Megapolitan
Video Viral Adu Jotos Siswi SMP, Begini Kronologi Versi Polisi

Video Viral Adu Jotos Siswi SMP, Begini Kronologi Versi Polisi

Megapolitan
Cerita Dokter Internship Bergaji Rp 3 Juta Saat Pandemi: Beli APD Sendiri, Kerja Bisa 24 Jam

Cerita Dokter Internship Bergaji Rp 3 Juta Saat Pandemi: Beli APD Sendiri, Kerja Bisa 24 Jam

Megapolitan
Pemprov DKI Targetkan 17 Agustus Semua Anak Usia 12-17 Sudah Divaksin Covid-19

Pemprov DKI Targetkan 17 Agustus Semua Anak Usia 12-17 Sudah Divaksin Covid-19

Megapolitan
Polisi Gelar Perkara buat Tentukan Status Hukum Dinar Candy karena Pakai Bikini di Jalan

Polisi Gelar Perkara buat Tentukan Status Hukum Dinar Candy karena Pakai Bikini di Jalan

Megapolitan
Cegah Banjir, Waduk dan Kolam Retensi Dibangun di TPU Rorotan

Cegah Banjir, Waduk dan Kolam Retensi Dibangun di TPU Rorotan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X