Sembilan Isu Prioritas UU Cipta Kerja yang Disorot Buruh Saat Peringatan May Day

Kompas.com - 01/05/2021, 16:17 WIB
Massa aksi pada hari buruh 1 mei 2021 di kawasan Patung Kuda Kompas.com/Sonya TeresaMassa aksi pada hari buruh 1 mei 2021 di kawasan Patung Kuda

Isu prioritas ketiga adalah terkait outsourcing.

"Kami tidak setuju kalau outsourcing tidak dibatasi, tidak dibatasi jenis pekerjaannya maupun tidak dibatasi antara kegiatan pokok dan kegiatan penunjung," kata Said.

"Akibatnya apa? Seluruh perusahaan di Indonesia boleh menggunakan outsourcing 100 persen, this is modern slavery, ini adalah perbudakan zaman modern, istilah daripada hukum internasional ILO," imbuhnya.

Baca juga: KSPI Minta Penggunaan Outsourcing Terbatas pada 5 Jenis Pekerjaan

Kemudian, isu prioritas keempat adalah terkait Pengaturan Karyawan Kontrak (PKWT). Dalam dokumen petisi, tertulis bahwa kebijakan PKWT dalam UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tujuan bernegara karena buruh dapat dikontrak dalam jangka pendek, tanpa periode, dan secara terus menerus atau tanpa batas waktu sehingga menyebabkan buruh kehilangan kesempatan menjadi karyawan tetap (PKWTT).

Kemudian, isu prioritas kelima adalah terkait Pengaturan Tenaga Kerja Asing (TKA). Di mana, kata Said, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja TKA diberi peluang secara luas untuk bekerja tanpa suatu izin dengan pengawasan terbatas.

"Ketentuan tersebut tidak menunjukan adanya perlindungan kepada pekerja WNI yang semestinya mendapatkan prioritas untuk mengisi posisi/pekerjaan tersebut," tulis Said.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Said, diperlukan pengawasan terhadap TKA yang bekerja di Indonesia.

Isu ketujuh adalah terkait tindak pidana.

"Dalam UUCK diatur: pengusaha yang menggunakan TKA tanpa izin tertulis dari menteri terbebas dari sanksi pidana; dan tidak dibayarkannya UPMK dan UPH tidak disertai ancaman pidana," tulis Said.

"Demi memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada buruh sesuai dengan tujuan bernegara sudah seharusnya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal menggunakan TKA tak berizin dan tidak membayar UPMK dan UPH kepada pekerja dikenai sanksi pidana," imbuhnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disidak, 3 Gedung Kantor di Menteng Belum Punya Sumur Resapan

Disidak, 3 Gedung Kantor di Menteng Belum Punya Sumur Resapan

Megapolitan
LBH Jakarta: Anies Pakai Pergub yang Dibuat Ahok untuk Legalkan Penggusuran

LBH Jakarta: Anies Pakai Pergub yang Dibuat Ahok untuk Legalkan Penggusuran

Megapolitan
Crane Terguling di Depok, Ada Kemungkinan Jumlah Tersangka Bertambah

Crane Terguling di Depok, Ada Kemungkinan Jumlah Tersangka Bertambah

Megapolitan
Sopir Taksi Online yang Terlibat Tabrak Lari Perempuan di Tol Sedyatmo Jadi Tersangka

Sopir Taksi Online yang Terlibat Tabrak Lari Perempuan di Tol Sedyatmo Jadi Tersangka

Megapolitan
Kelebihan Muatan hingga Rem Blong, Truk Trailer Kecelakaan di Penjaringan

Kelebihan Muatan hingga Rem Blong, Truk Trailer Kecelakaan di Penjaringan

Megapolitan
Kronologi Tewasnya 6 Laskar FPI Versi Jaksa

Kronologi Tewasnya 6 Laskar FPI Versi Jaksa

Megapolitan
Peredaran 1,73 Ton Ganja Terbongkar, Polisi Sebut Jakarta Pasar yang Menjanjikan

Peredaran 1,73 Ton Ganja Terbongkar, Polisi Sebut Jakarta Pasar yang Menjanjikan

Megapolitan
LBH Jakarta: Pencabutan Izin Reklamasi oleh Anies hanya Gimik Belaka

LBH Jakarta: Pencabutan Izin Reklamasi oleh Anies hanya Gimik Belaka

Megapolitan
Wali Kota Targetkan Vaksinasi Covid-19 di Bekasi Capai 92 Persen pada Akhir Oktober

Wali Kota Targetkan Vaksinasi Covid-19 di Bekasi Capai 92 Persen pada Akhir Oktober

Megapolitan
Seorang Remaja Tewas Usai Tabrak Bengkel di Curug Tangerang

Seorang Remaja Tewas Usai Tabrak Bengkel di Curug Tangerang

Megapolitan
Polisi Ungkap Penyebab Bajing Loncat Sering Beraksi di Jalan Raya Bekasi, padahal Dekat Kompleks TNI AD

Polisi Ungkap Penyebab Bajing Loncat Sering Beraksi di Jalan Raya Bekasi, padahal Dekat Kompleks TNI AD

Megapolitan
Bos Indomaret Tewas dalam Kecelakaan di Tol Cipularang, Pelayat Padati Rumah Duka Heaven Atmajaya

Bos Indomaret Tewas dalam Kecelakaan di Tol Cipularang, Pelayat Padati Rumah Duka Heaven Atmajaya

Megapolitan
Polisi Bongkar Peredaran 1,73 Ton Ganja, Berawal dari Penangkapan di Ciputat

Polisi Bongkar Peredaran 1,73 Ton Ganja, Berawal dari Penangkapan di Ciputat

Megapolitan
Komunitas Lintas Agama Desak Pemerintah Serius Tangani Krisis Iklim

Komunitas Lintas Agama Desak Pemerintah Serius Tangani Krisis Iklim

Megapolitan
Dua Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Keberatan Dakwaan

Dua Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Keberatan Dakwaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.