Kompas.com - 03/05/2021, 19:02 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Tangkapan layar akun Instagram Pemkot BogorWali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

BOGOR, KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto merespons terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai negeri sipil (PNS) 2021 yang sebelumnya telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 tahun 2021.

Menurut Bima, pemberian THR kepada PNS dan juga pejabat negara lainnya perlu dikaji kembali.

Sebab, kata Bima, di masa pandemi Covid-19 masih banyak masyarakat yang terdampak khususnya dalam hal ekonomi.

"Saya kira kalau dalam keadaan normal masih bisa dipahami. Tapi dalam situasi saat ini (Covid-19) saya kira perlu dikaji kembali," kata Bima, Senin (3/5/2021).

Baca juga: Jokowi Teken PP Pembayaran THR dan Gaji Ke-13 untuk ASN

Meski begitu, sambung Bima, dirinya akan menyumbangkan THR yang didapatnya kepada orang yang membutuhkan atau yang terdampak akibat pandemi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, ia turut mengimbau para PNS yang bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Bogor untuk mendermakan THR yang didapatnya kepada warga yang membutuhkan.

"Saya imbau kepada ASN yang berkecukupan juga bisa saling berbagi kepada yang membutuhkan. Ini tidak wajib, dan saya akan mencontohkan itu," sebut Bima.

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 tahun 2021 yang mengatur tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk aparatur negara, CPNS, TNI, Polri, dan pejabat negara lainnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Realokasi Anggaran THR Pejabat agar THR ASN Diberikan secara Penuh

Presiden mengatakan pemberian THR ini merupakan salah satu program pemerintah untuk mendorong peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat yang diharapkan nanti menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi.

“Saya telah menandatangani PP yang menetapan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk aparatur negara, yaitu PNS, CPNS, TNI, Polri dan pejabat negara, pensiunan penerima pensiun, penerima tunjangan,” kata Presiden Jokowi, dikutip dari Setkab (29/4/2021).

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan dalam PP tersebut diatur THR ini akan dibayarkan mulai 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri.

“THR ini akan dibayarkan mulai 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri dan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan menjelang tahun ajaran baru anak sekolah,” jelas Presiden.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Bulan PTM Terbatas, 22 Murid dan 16 Tenaga Pendidik di Tangsel Positif Covid-19

Dua Bulan PTM Terbatas, 22 Murid dan 16 Tenaga Pendidik di Tangsel Positif Covid-19

Megapolitan
1.244 Warga Depok Idap HIV/AIDS, Paling Banyak di Pancoran Mas

1.244 Warga Depok Idap HIV/AIDS, Paling Banyak di Pancoran Mas

Megapolitan
Kesedihan Nora Alexandra Antar Jerinx ke Ruang Tahanan: Baru Bebas, Harus Masuk Lagi...

Kesedihan Nora Alexandra Antar Jerinx ke Ruang Tahanan: Baru Bebas, Harus Masuk Lagi...

Megapolitan
Keributan di Cililitan, Kaca Bus Transjakarta Dipecahkan Pakai Helm

Keributan di Cililitan, Kaca Bus Transjakarta Dipecahkan Pakai Helm

Megapolitan
Aturan Naik Angkutan Umum di Jakarta selama PPKM Level 2

Aturan Naik Angkutan Umum di Jakarta selama PPKM Level 2

Megapolitan
UPN Veteran Jakarta: Tak Ada Tanda Kekerasan Jasad Mahasiswi yang Meninggal Saat Diklat Menwa

UPN Veteran Jakarta: Tak Ada Tanda Kekerasan Jasad Mahasiswi yang Meninggal Saat Diklat Menwa

Megapolitan
Dicoret DPRD, Anggaran Sumur Resapan Bisa untuk Tambal Gaji PJLP

Dicoret DPRD, Anggaran Sumur Resapan Bisa untuk Tambal Gaji PJLP

Megapolitan
Reuni 212 Diancam Pidana, Panitia: Seharusnya Polisi Mengamankan, Bukan Menakut-nakuti!

Reuni 212 Diancam Pidana, Panitia: Seharusnya Polisi Mengamankan, Bukan Menakut-nakuti!

Megapolitan
Jadi Tahanan Kejaksaan, Musisi Jerinx Pertimbangan Ajukan Penangguhan Penahanan

Jadi Tahanan Kejaksaan, Musisi Jerinx Pertimbangan Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
PPKM Level 3 di Tangsel, Anak 12 Tahun ke Bawah Dilarang Masuk Mal dan Bioskop

PPKM Level 3 di Tangsel, Anak 12 Tahun ke Bawah Dilarang Masuk Mal dan Bioskop

Megapolitan
Sempat Diusulkan Rp 122 Miliar, Anggaran Sumur Resapan Dihapus Ketua DPRD

Sempat Diusulkan Rp 122 Miliar, Anggaran Sumur Resapan Dihapus Ketua DPRD

Megapolitan
Kedai di Beji Dibobol Maling, Pelaku Rusak Tembok dan Curi Uang Rp 3 Juta

Kedai di Beji Dibobol Maling, Pelaku Rusak Tembok dan Curi Uang Rp 3 Juta

Megapolitan
Bentrok PP vs FBR di Ciledug, 7 Orang Jadi Tersangka dan 3 di Antaranya Positif Narkoba

Bentrok PP vs FBR di Ciledug, 7 Orang Jadi Tersangka dan 3 di Antaranya Positif Narkoba

Megapolitan
Panitia Klaim Reuni 212 Tak Perlu Izin Polisi, Bagaimana Aturannya?

Panitia Klaim Reuni 212 Tak Perlu Izin Polisi, Bagaimana Aturannya?

Megapolitan
Cegah Massa Reuni 212 ke Jakarta, Polisi Buat Penyekatan di Kota Tangerang

Cegah Massa Reuni 212 ke Jakarta, Polisi Buat Penyekatan di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.