Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Hakim, Rizieq Shihab Bantah FPI Sejalan dengan Terorisme

Kompas.com - 03/05/2021, 19:13 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, membantah FPI sejalan dengan teroris.

Hal itu diungkapkan Rizieq dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (3/5/2021).

Awalnya, hakim menanyakan tujuan didirikannya FPI kepada Rizieq.

"Di sini kami juga menghadiri perkara teroris, mengetahui cerita persidangan memang dia (teroris) ini tujuannya menganti dasar negara, terus terang bilang di persidangan seperti itu. Kalau di FPI apakah ada seperti itu?" tanya Ketua Hakim Suparman Nyompa.

Baca juga: Akui Acara di Petamburan Langgar Prokes, Rizieq Shihab: Saya Marah Besar ke Panitia

Rizieq kemudian mengatakan bahwa FPI tidak bertentangan Pancasila.

"Jadi kami di FPI tidak pernah punya masalah dengan Pancasila, bahkan kami tidak setuju kalau Pancasila diganti. Kenapa kami tak setuju karena Pancasila peninggalan ulama," kata Rizieq.

FPI, kata Rizieq, masih mendukung Pancasila sebagai dasar negara. FPI tidak pernah punya masalah dengan Pancasila.

"Jadi sekali lagi bagi kami FPI, Pancasila itu adalah dasar, bukan lagi pilar tetapi dasar," tutur Rizieq.

"Maka dengan kelompok-kelompok yang tadi Pak Majelis Hakim sebutkan, ada kelompok yang terduga teroris menolak Pancasila dan sebagainya, kami tidak sependapat dengan mereka," imbuh dia.

Baca juga: Menyesal, Ketua Panitia Maulid di Petamburan Menangis dan Cium Tangan Rizieq Shihab Saat Persidangan

Pemerintah sebelumnya membubarkan FPI dan melarang setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI.

Pembubaran dan penghentian kegiatan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Kemudian, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar.

Dalam SKB disebutkan, ada enam hal yang menjadi pertimbangan pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan menghentikan kegiatan FPI. Salah satunya terkait terorisme.

Berdasarkan data pemerintah hingga Desember 2020, pengurus dan/atau anggota FPI, maupun yang pernah bergabung dengan FPI, sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zita Anjani Minta Pemerintah Wadahi Minat Siswa Terhadap Teknologi

Zita Anjani Minta Pemerintah Wadahi Minat Siswa Terhadap Teknologi

Megapolitan
Perempuan Terjun dari 'Flyover' Ancol, Polisi: Percobaan Bunuh Diri

Perempuan Terjun dari "Flyover" Ancol, Polisi: Percobaan Bunuh Diri

Megapolitan
Sempat Tak Sadarkan Diri, Perempuan yang Lompat dari 'Flyover' Ancol Sudah Siuman

Sempat Tak Sadarkan Diri, Perempuan yang Lompat dari "Flyover" Ancol Sudah Siuman

Megapolitan
Heru Budi Kenang Sosok Eks Sekda DKI Fadjar Panjaitan: Selama Berkarier Pribadinya Baik

Heru Budi Kenang Sosok Eks Sekda DKI Fadjar Panjaitan: Selama Berkarier Pribadinya Baik

Megapolitan
Polisi Tangkap 8 Tahanan Kabur dari Polsek Tanah Abang, 6 Masih Buron

Polisi Tangkap 8 Tahanan Kabur dari Polsek Tanah Abang, 6 Masih Buron

Megapolitan
Belum Dapat Bantuan Pemerintah, Warga Gang Barjo Andalkan Uang Donasi Perbaiki Fasum yang Rusak akibat Longsor

Belum Dapat Bantuan Pemerintah, Warga Gang Barjo Andalkan Uang Donasi Perbaiki Fasum yang Rusak akibat Longsor

Megapolitan
Pembebasan Lahan Terdampak Longsor di Bogor Tak Jelas, Nasib Warga 'Digantung'

Pembebasan Lahan Terdampak Longsor di Bogor Tak Jelas, Nasib Warga "Digantung"

Megapolitan
Heru Budi: Selama Menjadi Sekda DKI, Fadjar Panjaitan Dikenang sebagai Pribadi yang Baik

Heru Budi: Selama Menjadi Sekda DKI, Fadjar Panjaitan Dikenang sebagai Pribadi yang Baik

Megapolitan
Aiman Witjaksono Hadirkan Ahli Hukum Pidana dan Pers di Sidang Praperadilan

Aiman Witjaksono Hadirkan Ahli Hukum Pidana dan Pers di Sidang Praperadilan

Megapolitan
Aiman Witjaksono Bawa Tiga Bukti di Sidang Praperadilan Hari Ini

Aiman Witjaksono Bawa Tiga Bukti di Sidang Praperadilan Hari Ini

Megapolitan
Operasi Pasar Murah di Bekasi Membeludak, Pj Wali Kota: Ada Keterlambatan Datangnya Pasokan

Operasi Pasar Murah di Bekasi Membeludak, Pj Wali Kota: Ada Keterlambatan Datangnya Pasokan

Megapolitan
Pedagang Kelontong di Tomang Keluhkan Distribusi Sembako yang Tidak Merata

Pedagang Kelontong di Tomang Keluhkan Distribusi Sembako yang Tidak Merata

Megapolitan
Korban Longsor Gang Barjo Bogor Menanti Pembangunan yang Tak Kunjung Terealisasi

Korban Longsor Gang Barjo Bogor Menanti Pembangunan yang Tak Kunjung Terealisasi

Megapolitan
Mantan Sekda DKI Fadjar Panjaitan Meninggal Dunia

Mantan Sekda DKI Fadjar Panjaitan Meninggal Dunia

Megapolitan
Masuk ke Wilayah Zona Hitam Bencana, Warga Gang Barjo Bogor Menolak Direlokasi

Masuk ke Wilayah Zona Hitam Bencana, Warga Gang Barjo Bogor Menolak Direlokasi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com