Deretan Sanksi bagi Warga yang Nekat Mudik Saat Larangan Mudik 6-17 Mei

Kompas.com - 04/05/2021, 12:12 WIB
Ilustrasi mudik SHUTTERSTOCKIlustrasi mudik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menetapkan larangan mudik Lebaran 2021 mulai 6-17 Mei 2021. Artinya, warga dilarang mudik atau bepergian ke luar kota pada periode tersebut guna meminimalisasi penularan Covid-19.

Pemerintah juga memberlakukan pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang berlaku 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021.

Pada periode tersebut, warga masih diperbolehkan untuk keluar kota dengan melampirkan hasil tes Covid-19.

Baca juga: Hanya Orang-orang Ini yang Boleh Dapat SIKM di Jakarta

Sementara itu, selama periode larangan mudik, semua transportasi untuk mudik akan ditiadakan kecuali untuk kepentingan mendesak. Anggota Polri juga akan menyekat ruas jalan di jalan tol, arteri, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota.

Tercatat 338 titik penyekatan telah disiapkan di seluruh Lampung, Jawa, dan Bali. Oleh karena itu, warga diminta tidak bermain "kucing-kucingan" dengan petugas untuk bisa lolos dari pemeriksaan di pos penyekatan.

Ditlantas Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan 17 lokasi check point yang tersebar di wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, dan Tangerang Kota. Lalu, ada juga 14 pos penyekatan di gerbang tol maupun jalan provinsi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bagi warga yang nekat mudik selama periode larangan mudik 2021, polisi tak segan memberikan sanksi mulai dari diputarbalikkan hingga membayar denda.

Berikut sanksi bagi warga yang nekat mudik selama priode larangan mudik 2021:

  1. Masyarakat yang ingin mudik menggunakan mobil pribadi akan diputarbalikkan sesuai Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021.
  2. Mobil pribadi yang mengangkut penumpang atau travel gelap akan dikenakan sanksi kurungan penjara dua bulan atau denda Rp 500.000 sesuai Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
  3. Mobil angkutan barang yang mengangkut penumpang akan dikenakan sanksi kurungan pidana paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000 sesuai Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Baca juga: Depok Berlakukan SIKM selama Larangan Mudik, Begini Cara Membuatnya

 

Aturan SIKM

Pemerintah juga mengatur kewajiban memiliki Surat Izin Keluar Masuk atau SIKM bagi warga yang ingin melakukan perjalanan untuk keperluan mendesak pada masa larangan mudik 2021.

Merujuk pada Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021, SIKM wajib dicetak dan dibawa selama perjalanan. Adapun SKIM ini ditandatangani oleh:

  • Pejabat setingkat eslon II, khusus bagi pegawai pemerintahan/ASN, BUMN, BUMD, TNI dan Polri
  • Pemimpin perusahan, khusus bagi pegawai swasta
  • Kepala desa atau lurah, khusus bagi masyarakat umum 

Baca juga: Hanya Orang-orang Ini yang Boleh Dapat SIKM di Jakarta

 



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertambah Lagi, Total Pasien di RS Wisma Atlet Jadi 7.797 Orang

Bertambah Lagi, Total Pasien di RS Wisma Atlet Jadi 7.797 Orang

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Anies: Jangan Tempatkan Persoalan Sekadar Statistik

Kasus Covid-19 Melonjak, Anies: Jangan Tempatkan Persoalan Sekadar Statistik

Megapolitan
Menyeberang di Jalan Latumenten, Seorang Bocah Tewas Tertabrak Truk Trailer

Menyeberang di Jalan Latumenten, Seorang Bocah Tewas Tertabrak Truk Trailer

Megapolitan
Viral Foto Jenazah Pasien Covid-19 Diangkut Pakai Truk, Pemprov DKI: Itu Simulasi

Viral Foto Jenazah Pasien Covid-19 Diangkut Pakai Truk, Pemprov DKI: Itu Simulasi

Megapolitan
Gubernur DKI Jakarta dan Kontroversinya: Riwayat Penggusuran pada Era Gubernur Wiyogo, Jokowi, dan Ahok

Gubernur DKI Jakarta dan Kontroversinya: Riwayat Penggusuran pada Era Gubernur Wiyogo, Jokowi, dan Ahok

Megapolitan
RS Wisma Atlet yang Terus Penuh meski Kapasitas Telah Ditambah...

RS Wisma Atlet yang Terus Penuh meski Kapasitas Telah Ditambah...

Megapolitan
Wajib Tahu, 7 Pembatasan yang Dilakukan di Jakarta untuk Tekan Covid-19

Wajib Tahu, 7 Pembatasan yang Dilakukan di Jakarta untuk Tekan Covid-19

Megapolitan
Hari Ini, Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas di Kota Bogor Dimulai

Hari Ini, Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas di Kota Bogor Dimulai

Megapolitan
Prediksi 218.000 Kasus Aktif di Jakarta dan Desakan Pengetatan PSBB

Prediksi 218.000 Kasus Aktif di Jakarta dan Desakan Pengetatan PSBB

Megapolitan
27 Warga Warakas Terpapar Covid-19 Setelah Hadiri Pesta Pernikahan

27 Warga Warakas Terpapar Covid-19 Setelah Hadiri Pesta Pernikahan

Megapolitan
Tekan Penyebaran Covid-19 di Jakarta, Polri Sekat 10 Titik Jalan hingga Pembatasan Transportasi

Tekan Penyebaran Covid-19 di Jakarta, Polri Sekat 10 Titik Jalan hingga Pembatasan Transportasi

Megapolitan
Hindari Kerumunan, Posko PPDB di Disdik Dialihkan ke Posko Wilayah

Hindari Kerumunan, Posko PPDB di Disdik Dialihkan ke Posko Wilayah

Megapolitan
Tangsel Perketat PPKM Mikro: Resepsi Dilarang, RT/RW Diinstruksikan Lockdown Lokal

Tangsel Perketat PPKM Mikro: Resepsi Dilarang, RT/RW Diinstruksikan Lockdown Lokal

Megapolitan
Tertangkapnya Buronan Pencuri yang Tembak Korbannya dengan Airsoft Gun, Dikejar hingga Bogor

Tertangkapnya Buronan Pencuri yang Tembak Korbannya dengan Airsoft Gun, Dikejar hingga Bogor

Megapolitan
Alasan 22 Juni Ditetapkan sebagai Hari Jadi Jakarta

Alasan 22 Juni Ditetapkan sebagai Hari Jadi Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X