Kompas.com - 04/05/2021, 12:12 WIB
Ilustrasi mudik SHUTTERSTOCKIlustrasi mudik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menetapkan larangan mudik Lebaran 2021 mulai 6-17 Mei 2021. Artinya, warga dilarang mudik atau bepergian ke luar kota pada periode tersebut guna meminimalisasi penularan Covid-19.

Pemerintah juga memberlakukan pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang berlaku 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021.

Pada periode tersebut, warga masih diperbolehkan untuk keluar kota dengan melampirkan hasil tes Covid-19.

Baca juga: Hanya Orang-orang Ini yang Boleh Dapat SIKM di Jakarta

Sementara itu, selama periode larangan mudik, semua transportasi untuk mudik akan ditiadakan kecuali untuk kepentingan mendesak. Anggota Polri juga akan menyekat ruas jalan di jalan tol, arteri, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota.

Tercatat 338 titik penyekatan telah disiapkan di seluruh Lampung, Jawa, dan Bali. Oleh karena itu, warga diminta tidak bermain "kucing-kucingan" dengan petugas untuk bisa lolos dari pemeriksaan di pos penyekatan.

Ditlantas Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan 17 lokasi check point yang tersebar di wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, dan Tangerang Kota. Lalu, ada juga 14 pos penyekatan di gerbang tol maupun jalan provinsi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bagi warga yang nekat mudik selama periode larangan mudik 2021, polisi tak segan memberikan sanksi mulai dari diputarbalikkan hingga membayar denda.

Berikut sanksi bagi warga yang nekat mudik selama priode larangan mudik 2021:

  1. Masyarakat yang ingin mudik menggunakan mobil pribadi akan diputarbalikkan sesuai Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021.
  2. Mobil pribadi yang mengangkut penumpang atau travel gelap akan dikenakan sanksi kurungan penjara dua bulan atau denda Rp 500.000 sesuai Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
  3. Mobil angkutan barang yang mengangkut penumpang akan dikenakan sanksi kurungan pidana paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000 sesuai Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Baca juga: Depok Berlakukan SIKM selama Larangan Mudik, Begini Cara Membuatnya

 

Aturan SIKM

Pemerintah juga mengatur kewajiban memiliki Surat Izin Keluar Masuk atau SIKM bagi warga yang ingin melakukan perjalanan untuk keperluan mendesak pada masa larangan mudik 2021.

Merujuk pada Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021, SIKM wajib dicetak dan dibawa selama perjalanan. Adapun SKIM ini ditandatangani oleh:

  • Pejabat setingkat eslon II, khusus bagi pegawai pemerintahan/ASN, BUMN, BUMD, TNI dan Polri
  • Pemimpin perusahan, khusus bagi pegawai swasta
  • Kepala desa atau lurah, khusus bagi masyarakat umum 

Baca juga: Hanya Orang-orang Ini yang Boleh Dapat SIKM di Jakarta

 



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Depok Dilanda Angin Puting Beliung | Anggaran Mubazir Anies untuk Tugu

[POPULER JABODETABEK] Depok Dilanda Angin Puting Beliung | Anggaran Mubazir Anies untuk Tugu

Megapolitan
Saat Pelaku Investasi Mandek Disekap dan Dianiaya Investor yang Kesal

Saat Pelaku Investasi Mandek Disekap dan Dianiaya Investor yang Kesal

Megapolitan
Ini Jadwal dan Lokasi Tes PPPK Non-guru di Depok

Ini Jadwal dan Lokasi Tes PPPK Non-guru di Depok

Megapolitan
Fakta-fakta Kebakaran Cahaya Swalayan: Pegawai Berlarian Selamatkan Diri, Padam Setelah 6 Jam

Fakta-fakta Kebakaran Cahaya Swalayan: Pegawai Berlarian Selamatkan Diri, Padam Setelah 6 Jam

Megapolitan
Kala Anies Dipanggil KPK karena Kasus Korupsi Anak Buahnya

Kala Anies Dipanggil KPK karena Kasus Korupsi Anak Buahnya

Megapolitan
Polisi Akan Selidiki Penyebab Kebakaran Cahaya Swalayan

Polisi Akan Selidiki Penyebab Kebakaran Cahaya Swalayan

Megapolitan
UPDATE 21 September: Tambah 12 Kasus di Kota Tangerang, 173 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 21 September: Tambah 12 Kasus di Kota Tangerang, 173 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 21 September: 32 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 2 Pasien Wafat

UPDATE 21 September: 32 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 2 Pasien Wafat

Megapolitan
Tak Ada Korban Jiwa dalam Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak KKO

Tak Ada Korban Jiwa dalam Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak KKO

Megapolitan
Informasi Lengkap Seputar Rencana Penerapan Ganjil Genap di Margonda Depok

Informasi Lengkap Seputar Rencana Penerapan Ganjil Genap di Margonda Depok

Megapolitan
Kekacauan Usai Margonda Diterpa Puting Beliung: Ratusan Gardu Listrik Rusak, Pohon Tumbang, dan Mobil Ringsek

Kekacauan Usai Margonda Diterpa Puting Beliung: Ratusan Gardu Listrik Rusak, Pohon Tumbang, dan Mobil Ringsek

Megapolitan
Pemprov DKI Akui Akan Ada Gelombang Covid-19 Ketiga, tetapi Aturan Tetap Dilonggarkan

Pemprov DKI Akui Akan Ada Gelombang Covid-19 Ketiga, tetapi Aturan Tetap Dilonggarkan

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan Ringan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan Ringan Hari Ini

Megapolitan
Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak Tidak Merembet ke Permukiman Warga

Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak Tidak Merembet ke Permukiman Warga

Megapolitan
Pemkot Tangerang: 7.625 Pemohon Insentif Start Up Rp 760.000 Lolos Verifikasi

Pemkot Tangerang: 7.625 Pemohon Insentif Start Up Rp 760.000 Lolos Verifikasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.