Kompas.com - 05/05/2021, 12:09 WIB
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie (kanan) bersama Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan (kiri) mendatangi Gedung Balai Kota Tangerang Selatan, Senin (26/4/2021). KOMPAS.com/Tria SutrisnaWali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie (kanan) bersama Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan (kiri) mendatangi Gedung Balai Kota Tangerang Selatan, Senin (26/4/2021).
|

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan menegaskan tidak memberlakukan surat izin keluar masuk (SIKM) pada masa larangan mudik Lebaran 2021 yang berlaku 6-17 Mei 2021.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menjelaskan, terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan pihaknya untuk tidak memberlakukan SIKM. Salah satunya karena Tangerang Selatan tidak masuk dalam aglomerasi Jabodetabek.

"Yang pertama, Tangerang Selatan kan dalam kebijakan nasional itu enggak (terapin SIKM karena) termasuk aglomerasi Jabodetabek itu ya. Jadi tidak memberlakukan SIKM," ujar Benyamin kepada wartawan, Rabu (5/4/2021).

Baca juga: Warga Keluar Kota Tangerang Harus Punya SIKM Selama 6-17 Mei

Selain itu, lanjut Benyamin, Tangerang Selatan tidak menjadi lokasi tujuan mudik, sehingga masyarakat yang masuk ke wilayah Tangerang Selatan tidak perlu membawa SIKM.

Meski begitu, warga Tangerang Selatan yang membutuhkan SIKM untuk perjalanan keluar kota pada masa larangan mudik Lebaran akan tetap difasilitasi.

"Karena bukan daerah tujuan mudik. Justru yang keluar kebanyakan. (Jadi) yang masuk ke Tangerang Selatan enggak usah pakai SIKM," tegas Benyamin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau yang mau keluar perlu SIKM silakan hubungi pihak DPMPTSP (Dinas Penananaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu," pungkasnya.

Baca juga: Hanya Orang-orang Ini yang Boleh Dapat SIKM di Jakarta

Adapun ketentuan larangan mudik dan pengetatan perjalanan tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021.

Lewat surat edaran tersebut, pemerintah menetapkan larangan mudik lebaran 2021 mulai 6-17 Mei 2021. Dengan begitu, masyarakat dilarang mudik atau bepergian ke luar kota pada periode tersebut.

Selain itu, pemerintah juga memberlakukan pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang berlaku 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021.

Selama periode tersebut, warga masih tetap diperbolehkan bepergian keluar kota dengan melampirkan hasil tes Covid-19.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Percepat Vaksinasi demi Pemulihan Ekonomi, Kadin Akan Buka Gerai Vaksinasi di Mal hingga Tempat Publik

Percepat Vaksinasi demi Pemulihan Ekonomi, Kadin Akan Buka Gerai Vaksinasi di Mal hingga Tempat Publik

Megapolitan
Ini 17 Daftar Kendaraan yang Dikecualikan dalam Ganjil Genap di Jakarta

Ini 17 Daftar Kendaraan yang Dikecualikan dalam Ganjil Genap di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Izinkan Transportasi Umum Gunakan Kapasitas Angkut 100 Persen

Pemprov DKI Izinkan Transportasi Umum Gunakan Kapasitas Angkut 100 Persen

Megapolitan
Maling Bobol Rumah di Lenteng Agung, Celengan Berisi Tabungan buat Biaya Lahiran Dibawa Kabur

Maling Bobol Rumah di Lenteng Agung, Celengan Berisi Tabungan buat Biaya Lahiran Dibawa Kabur

Megapolitan
Aturan Terbaru Kendaraan yang Dibolehkan Melintasi Kawasan Ganjil Genap di Jakarta

Aturan Terbaru Kendaraan yang Dibolehkan Melintasi Kawasan Ganjil Genap di Jakarta

Megapolitan
Ganjil Genap di Tempat Wisata di Jakarta Kini Diberlakukan Juga untuk Sepeda Motor

Ganjil Genap di Tempat Wisata di Jakarta Kini Diberlakukan Juga untuk Sepeda Motor

Megapolitan
PPKM Level 2, Rumah Ibadah di Depok Belum Boleh Diisi Penuh

PPKM Level 2, Rumah Ibadah di Depok Belum Boleh Diisi Penuh

Megapolitan
Bioskop di Depok Boleh Buka dengan Kapasitas 70 Persen Saat PPKM Level 2, Simak Semua Ketentuannya

Bioskop di Depok Boleh Buka dengan Kapasitas 70 Persen Saat PPKM Level 2, Simak Semua Ketentuannya

Megapolitan
PPKM Depok Turun ke Level 2, Kapasitas Warteg dan Restoran Maksimum Tetap 50 Persen

PPKM Depok Turun ke Level 2, Kapasitas Warteg dan Restoran Maksimum Tetap 50 Persen

Megapolitan
Aturan Masuk Mal di Jabodetabek bagi Anak di Bawah 12 Tahun

Aturan Masuk Mal di Jabodetabek bagi Anak di Bawah 12 Tahun

Megapolitan
Transjakarta Kembali Beroperasi dengan Kapasitas 100 Persen, Penanda Jarak di Bus dan Halte Dicopot Bertahap

Transjakarta Kembali Beroperasi dengan Kapasitas 100 Persen, Penanda Jarak di Bus dan Halte Dicopot Bertahap

Megapolitan
Rachel Vennya Akan Diperiksa Polda Metro Jaya Hari Ini

Rachel Vennya Akan Diperiksa Polda Metro Jaya Hari Ini

Megapolitan
Aturan Ganjil Genap Selama PPKM Level 2 di Jakarta

Aturan Ganjil Genap Selama PPKM Level 2 di Jakarta

Megapolitan
Digugat Rp 1 Triliun, PSI Sebut Punya Bukti Kuat sebagai Dasar Pecat Viani Limardi

Digugat Rp 1 Triliun, PSI Sebut Punya Bukti Kuat sebagai Dasar Pecat Viani Limardi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Viani Limardi Gugat PSI Rp 1 Triliun | Resepsi Pernikahan Boleh Digelar dengan Kapasitas 50 Persen

[POPULER JABODETABEK] Viani Limardi Gugat PSI Rp 1 Triliun | Resepsi Pernikahan Boleh Digelar dengan Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.