Ahli Sebut Rizieq Shihab Tak Perlu Dipidana jika Sudah Bayar Denda Kasus Kerumunan

Kompas.com - 06/05/2021, 16:14 WIB
Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti Dian Adriawan menyebut, Rizieq Shihab tidak perlu dipidana jika sudah membayar denda terkait kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat, pada 14 November 2020 lalu. Hal itu disampaikan Dian saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (6/5/2021). KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA ACHMADAhli Hukum Pidana Universitas Trisakti Dian Adriawan menyebut, Rizieq Shihab tidak perlu dipidana jika sudah membayar denda terkait kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat, pada 14 November 2020 lalu. Hal itu disampaikan Dian saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (6/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti Dian Adriawan menyebut, Rizieq Shihab tidak perlu dipidana jika sudah membayar denda terkait kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat, pada 14 November 2020 lalu.

Hal itu disampaikan Dian saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (6/5/2021).

"Menyangkut masalah denda, dan ini sudah diselesaikan denda dalam kegiatan yang terkait dengan protokol kesehatan. Apa yang saudara ketahui masalah denda ini, ada kaitannya dengan penghasutan?" tanya salah satu kuasa hukum Rizieq.

Dian mengatakan, dalam kasus kerumunan di Petamburan, sebenarnya ada dua hal yang bisa dilihat.

"Apakah itu tindak pidana atau (pelanggaran) protokol kesehatan yang dilarang oleh Pemerintah Daerah DKI. Nah, kalau itu adalah suatu pelanggaran protokol, maka itu sudah diselesaikan dengan pemberian denda," kata Dian.

Baca juga: Ditanya Hakim, Rizieq Shihab Bantah FPI Sejalan dengan Terorisme

Lebih lanjut, Dian mengatakan, Pasal 160 KUHP yang digunakan menjadi dasar penetapan Rizieq menjadi tersangka itu bukan untuk kejahatan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dalam Pasal 160 itu tidak untuk suatu pelanggaran, itu untuk kejahatan sebetulnya. Jadi itu yang harus diketahui, untuk pelanggaran, bukan untuk kejahatan," tutur Dian.

"Nah protokol ini adalah pelanggaran atau perbuatan yang dilarang undang-undang," imbuhnya.

Baca juga: Rizieq Shihab Minta Kasusnya Dihentikan karena Sudah Bayar Rp 50 Juta, Ini Jawaban Hakim

Soal pembayaran denda sebelumnya sudah disinggung Rizieq dalam eksepsinya. Ia mengaku sudah membayar denda Rp 50 juta.

Sehingga, menurut dia, proses hukum terhadap dirinya tidak dapat lagi dilakukan, atau sesuai dengan asas nebis in idem seperti yang tertulis dalam Pasal 76 KUHP.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 178 Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi, 865 Pasien Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 178 Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi, 865 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Para Sopir Mengaku Tak Ada Lagi Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok, tapi Antre Lama Bongkar Muat

Para Sopir Mengaku Tak Ada Lagi Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok, tapi Antre Lama Bongkar Muat

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Anji Ditangkap Polisi Terkait Narkoba | Lonjakan Kasus Covid-19 Jakarta

[POPULER JABODETABEK] Anji Ditangkap Polisi Terkait Narkoba | Lonjakan Kasus Covid-19 Jakarta

Megapolitan
UPDATE: Tambah 633 Kasus Covid-19 di Kota Bekasi, 6 Pasien Meninggal

UPDATE: Tambah 633 Kasus Covid-19 di Kota Bekasi, 6 Pasien Meninggal

Megapolitan
UPDATE: 350 Kasus Baru Covid-19 di Depok, Tertinggi dalam 3 Bulan

UPDATE: 350 Kasus Baru Covid-19 di Depok, Tertinggi dalam 3 Bulan

Megapolitan
PPDB Jenjang SD Kota Tangerang Dibuka, Simak Tata Cara hingga Syarat Lengkapnya

PPDB Jenjang SD Kota Tangerang Dibuka, Simak Tata Cara hingga Syarat Lengkapnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Senin: Sebagian Jabodetabek Mulai Hujan Nanti Malam

Prakiraan Cuaca BMKG Senin: Sebagian Jabodetabek Mulai Hujan Nanti Malam

Megapolitan
Lonjakan Kasus Covid-19 Juga Terjadi di Depok, Jumlah Pasien Bertambah Cepat

Lonjakan Kasus Covid-19 Juga Terjadi di Depok, Jumlah Pasien Bertambah Cepat

Megapolitan
Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Tambah Fasilitas Isolasi Terkendali

Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Tambah Fasilitas Isolasi Terkendali

Megapolitan
PPDB Jenjang SD di Kota Tangerang Dibuka, Berikut Jadwal Lengkap dan Syarat Umum

PPDB Jenjang SD di Kota Tangerang Dibuka, Berikut Jadwal Lengkap dan Syarat Umum

Megapolitan
Cegah Pungli, Pelindo II Akan Lakukan Pengawasan secara Berkelanjutan

Cegah Pungli, Pelindo II Akan Lakukan Pengawasan secara Berkelanjutan

Megapolitan
Persatuan Sopir Truk Berharap Penanganan Pungli Tidak Sesaat

Persatuan Sopir Truk Berharap Penanganan Pungli Tidak Sesaat

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Melonjak Lagi, Dinkes Sebut 'Deja Vu' Tahun Lalu

Kasus Covid-19 di Jakarta Melonjak Lagi, Dinkes Sebut "Deja Vu" Tahun Lalu

Megapolitan
Pemkot Bogor Hibahkan Lahan untuk Pembangunan GKI Yasmin

Pemkot Bogor Hibahkan Lahan untuk Pembangunan GKI Yasmin

Megapolitan
Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta, Anies: Kita Hadapi Gelombang Baru

Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta, Anies: Kita Hadapi Gelombang Baru

Megapolitan

Video Rekomendasi

komentar di artikel lainnya
Close Ads X