Kompas.com - 06/05/2021, 18:51 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan setiap orang yang bepergian sekitar kawasan aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tidak memerlukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

"Pergerakan di dalam kawasan aglomerasi tidak perlu SIKM," kata Syafrin saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (6/5/2021).

Pada Selasa (6/5/2021) lalu, Syafrin menjelaskan SIKM hanya diperlukan untuk pergerakan orang keluar daerah aglomerasi.

Bagi setiap orang yang hendak keluar Jabodetabek, kata Syafrin, diwajibkan untuk melengkapi dokumen perjalanan dengan SIKM.

Baca juga: Ini Cara dan Syarat Mengajukan SIKM Melalui Situs Jakevo

Selain itu, pelaku perjalanan juga diminta untuk membawa hasil tes Covid-19 dengan hasil non reaktif untuk rapid test antigen, dan negatif untuk hasil tes PCR.

"Nanti penyekatan rekan-rekan kepolisian akan meminta tolong dibekali dengan hasil rapid test antigen," ucap Syafrin.

Syafrin juga menjelaskan, penyekatan akan dilakukan sesuai dengan titik yang ditentukan oleh pihak kepolisian.

Untuk transportasi umum, pemeriksaan dokumen perjalanan selama larangan mudik 6-17 Mei 2021.

"Siapapun yang akan mengajukan pembelian tiket itu harus menunjukan SIKM kemudian dites kesehatannya, jika memenuhi itu maka yang bersangkutan boleh melintasi," ucap dia.

SIKM merupakan salah satu syarat dokumen perjalanan yang harus dimiliki setiap orang yang hendak bepergian keluar daerah periode larangan mudik Lebaran 6-17 Mei 2021.

Baca juga: Jasa Raharja Gelar Mudik Online, Bagi Kuota Internet Rp 150.000 untuk 10.000 Pendaftar

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebijakan Anies Gratiskan PBB Dinilai Tak Sejalan dengan Pemerintah Pusat, Pakar Curiga Ada Motif Politik

Kebijakan Anies Gratiskan PBB Dinilai Tak Sejalan dengan Pemerintah Pusat, Pakar Curiga Ada Motif Politik

Megapolitan
F-PSI Desak PT Transjakarta Bongkar Kedai Kopi di Halte Harmoni: Warga Sengsara Desak-desakan di Sana...

F-PSI Desak PT Transjakarta Bongkar Kedai Kopi di Halte Harmoni: Warga Sengsara Desak-desakan di Sana...

Megapolitan
1.806 Napi Lapas Salemba Dapat Remisi HUT ke-77 RI, 16 Orang Langsung Bebas

1.806 Napi Lapas Salemba Dapat Remisi HUT ke-77 RI, 16 Orang Langsung Bebas

Megapolitan
WNA Bersepeda hingga Masuk Tol Sediyatmo, Polisi: Baru Sehari di Indonesia

WNA Bersepeda hingga Masuk Tol Sediyatmo, Polisi: Baru Sehari di Indonesia

Megapolitan
Cara Daftar Jadi Penghuni Rusunawa di Jakarta melalui Aplikasi Sirukim

Cara Daftar Jadi Penghuni Rusunawa di Jakarta melalui Aplikasi Sirukim

Megapolitan
Mahasiswa UI yang Dibegal di Warkop Kawasan Beji Sempat Melawan hingga Dibacok 6 Kali...

Mahasiswa UI yang Dibegal di Warkop Kawasan Beji Sempat Melawan hingga Dibacok 6 Kali...

Megapolitan
Upacara HUT RI Digelar di Lapangan Becek, Seragam Putih Paskibra di Larangan Tangerang Berubah Jadi Coklat

Upacara HUT RI Digelar di Lapangan Becek, Seragam Putih Paskibra di Larangan Tangerang Berubah Jadi Coklat

Megapolitan
Viral Video Paskibraka Berjoget di Depan Tiang Bendera, Camat: Euforia Spontan Usai Upacara

Viral Video Paskibraka Berjoget di Depan Tiang Bendera, Camat: Euforia Spontan Usai Upacara

Megapolitan
Ada Aksi 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM Sore ini, Polisi Akan Lakukan Penjagaan

Ada Aksi 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM Sore ini, Polisi Akan Lakukan Penjagaan

Megapolitan
Anies Gratiskan PBB Rumah di Bawah Rp 2 Miliar untuk Pulihkan Ekonomi, Pakar: Ngawur Ini Namanya

Anies Gratiskan PBB Rumah di Bawah Rp 2 Miliar untuk Pulihkan Ekonomi, Pakar: Ngawur Ini Namanya

Megapolitan
Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Ini Hal yang Meringankan dan Memberatkan Hukuman

Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Ini Hal yang Meringankan dan Memberatkan Hukuman

Megapolitan
Begini Cara Registrasi Sirukim, Aplikasi untuk Daftar Jadi Penghuni Rusunawa di Jakarta...

Begini Cara Registrasi Sirukim, Aplikasi untuk Daftar Jadi Penghuni Rusunawa di Jakarta...

Megapolitan
Anies Sebut Janji Kampanyenya Telah Tuntas Satu Per Satu, Termasuk soal Hunian

Anies Sebut Janji Kampanyenya Telah Tuntas Satu Per Satu, Termasuk soal Hunian

Megapolitan
Polisi Gelar Perkara Kasus Penganiayaan Murid oleh Guru di SMKN 1 Jakarta

Polisi Gelar Perkara Kasus Penganiayaan Murid oleh Guru di SMKN 1 Jakarta

Megapolitan
Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara Terkait Kasus Penganiayaan

Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara Terkait Kasus Penganiayaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.