Mudik di Jabodetabek Dilarang, Wali Kota Tangerang: Kami di Lapangan Bingung

TANGERANG, KOMPAS.com - Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengaku bingung dengan adanya pernyataan Satgas Penanganan Covid-19 tentang larangan mudik di wilayah aglomerasi Jabodetabek.

"Ini yang kami lagi bingung. Karena kemarin waktu rapat sama Menteri Dalam Negeri, mudik boleh di wilayah aglomerasi," ungkap Arief melalui sambungan telepon, Kamis (6/5/2021) malam.

"Trus sekarang tiba-tiba ganti. Tapi itu masih pernyataan ya, kami menunggu edarannya aja," sambung dia.

Baca juga: Dishub DKI: Pergerakan Warga di Kawasan Jabodetabek Tak Perlu SIKM

Pria 44 tahun itu menyebutkan, Pemerintah Pusat harus memiliki peraturan yang tegas serta jelas perihal mudik di wilayah aglomerasi.

"Tegas dan jelas artinya ada ketegasan dan kejelasan. Jadi enggak rancu. Kami yang di lapangan bingung jadinya," urai Arief.

Meski demikian, Arief menekankan, kebijakan larangan mudik di wilayah Jabodetabek untuk keamanan dan keselamatan warga.

"Apa pun kebijakannya, tentu untuk keamanan dan keselamatan," kata politikus Demokrat itu.

Baca juga: Aturan Larangan Mudik Lintas Jabodetabek: Pusat Berubah-ubah, Kepala Daerah Bingung

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito sebelumnya mengatakan, mudik di dalam wilayah aglomerasi (pemusatan kawasan tertentu) dilarang dilakukan pada 6-17 Mei 2021.

Akan tetapi, pemerintah masih memperbolehkan beroperasinya kegiatan sektor esensial di wilayah aglomerasi.

"Untuk memecah kebingungan di masyarakat soal mudik lokal di wilayah aglomerasi, saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apa pun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (6/5/2021).

"Perlu ditekankan bahwa kegiatan lain selain mudik di dalam satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi, khususnya di sektor esensial akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apa pun," lanjutnya.

Baca juga: Larangan Mudik, Polisi Paksa Putar Balik 1.070 Kendaraan di Tol Cikupa dan Cikarang Barat

Hal ini, menurut dia, demi melancarkan kegiatan sosial ekonomi daerah.

Wiku menyebutkan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya potensi penularan Covid-19 di dalam satu wilayah aglomerasi.

Sebab, operasional kegiatan sosial ekonomi telah diatur dengan regulasi PPKM mikro.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan, setiap orang yang bepergian sekitar kawasan aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) tidak memerlukan surat izin keluar masuk (SIKM).