Kompas.com - 07/05/2021, 16:28 WIB
Anggota kepolisian sedang berjaga di pos penyekatan di Tol Bogor, Kamis (6/5/2021). KOMPAS.COM/RAMDHAN TRIYADI BEMPAHAnggota kepolisian sedang berjaga di pos penyekatan di Tol Bogor, Kamis (6/5/2021).

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan memfokuskan pengawasan di titik-titik penyekatan selama larangan mudik 2021.

Hal itu dilakukan untuk menghalau pergerakan pemudik, terutama yang berasal dari Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi, setelah pemerintah mengumumkan larangan mudik terbaru untuk wilayah aglomerasi.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, Pemkot Bogor akan berusaha maksimal melakukan pengawasan terhadap pemudik yang datang dari wilayah-wilayah tersebut.

Bima mengakui, tidak mudah membedakan mana pemudik dan non-pemudik. Meski begitu, sambungnya, pengawasan akan dilakukan sampai ke tingkat RT dan RW.

"Ini tidak mudah membedakan mana yang mudik, mana yang non-mudik. Tapi kita akan berusaha maksimal mengatur itu," kata Bima, Jumat (7/5/2021).

Baca juga: Mudik di Jabodetabek Dilarang, Wali Kota Tangerang: Kami di Lapangan Bingung

Ia menuturkan, sebelumnya memang terjadi perbedaan penafsiran di masyarakat terkait kebijakan larangan mudik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Awalnya, sambung Bima, pemerintah menyampaikan mudik lokal di wilayah aglomerasi masih diperbolehkan.

Namun, Satgas Nasional kembali mengklarifikasi bahwa mudik di wilayah aglomerasi juga dilarang.

"Artinya sekarang sudah jelas ya, clear. Tadinya banyak macam pandangan soal itu. Karena instruksinya sekarang sudah jelas, maka Pemkot Bogor akan maksimal," sebut Bima.

Ia berpendapat, sebenarnya dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 13 Tahun 2021 terkait larangan mudik ini tidak mengalami perubahan.

Dia menjelaskan, dalam Permen itu menyebut bahwa mudik dilarang total. Sementara itu, pergerakan non-mudik untuk wilayah aglomerasi masih dibolehkan.

"Jadi mobilitas non-mudik itu masih boleh, seperti untuk kepentingan tugas, ekonomi, dukacita. Contohnya orang Bogor yang kerjanya di Jakarta, kan enggak mungkin dilarang," beber dia.

"Jadi yang kita fokuskan adalah larangan mudiknya, seperti orang Bogor berbondong-bondong ke Jakarta mau mudik atau sebaliknya itu yang kita larang," imbuh dia.

Baca juga: Tahu Segala Modus, Polda Metro Pastikan Pemudik Tak Akan Lolos

Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Dalam SE tersebut, pemerintah menetapkan tanggal 6-17 Mei 2021 sebagai periode larangan mudik Lebaran.

Namun, Satgas Covid-19 kemudian kembali menyatakan bahwa larangan mudik juga berlaku bagi warga di wilayah aglomerasi atau pemusatan kawasan tertentu seperti Jabodetabek.

Padahal, pada SE tadi, masyarakat Jabodetabek diizinkan mudik di sekitar wilayah aglomerasi itu.

Baca juga: Hari Pertama Larangan Mudik, Ratusan Kendaraan yang Masuk Kota Bogor Diputar Balik

Larangan mudik di wilayah aglomerasi ini disampaikan juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito.

"Untuk memecah kebingungan di masyarakat soal mudik lokal di wilayah aglomerasi, saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apa pun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi," kata Wiku dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (6/5/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies: Jakarta Bersiap untuk Formula E 4 Juni 2022

Anies: Jakarta Bersiap untuk Formula E 4 Juni 2022

Megapolitan
Cek Sumur Resapan, Pemkot Jakpus Akan Inspeksi ke Gedung Pemerintah dan Swasta

Cek Sumur Resapan, Pemkot Jakpus Akan Inspeksi ke Gedung Pemerintah dan Swasta

Megapolitan
Kebakaran Permukiman Padat di Krendang, Ratusan Warga Mengungsi

Kebakaran Permukiman Padat di Krendang, Ratusan Warga Mengungsi

Megapolitan
Jakarta Resmi Ditetapkan Jadi Tuan Rumah Formula E 2022

Jakarta Resmi Ditetapkan Jadi Tuan Rumah Formula E 2022

Megapolitan
Kasus Kabur dari Karantina, Oknum TNI Sudah Ditindak, Rachel Vennya Belum Diperiksa

Kasus Kabur dari Karantina, Oknum TNI Sudah Ditindak, Rachel Vennya Belum Diperiksa

Megapolitan
UPDATE 15 Oktober: 7 Kasus Baru Covid-19 di Depok

UPDATE 15 Oktober: 7 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Megapolitan
Kisah Heroik Petugas Damkar Selamatkan Siswi dari Reruntuhan Beton, Tangis Pecah Saat Misi Selesai

Kisah Heroik Petugas Damkar Selamatkan Siswi dari Reruntuhan Beton, Tangis Pecah Saat Misi Selesai

Megapolitan
Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Megapolitan
Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Megapolitan
Korban Kebakaran di Krendang Mengungsi di Dua Lokasi

Korban Kebakaran di Krendang Mengungsi di Dua Lokasi

Megapolitan
Orangtua Belum Izinkan Anaknya Belajar di Sekolah, 5 SMP Swasta di Kota Tangerang Belum Gelar PTM

Orangtua Belum Izinkan Anaknya Belajar di Sekolah, 5 SMP Swasta di Kota Tangerang Belum Gelar PTM

Megapolitan
Fakta Penangkapan Direktur TV Swasta, Disebut Sebarkan Konten Provokatif di YouTube dan Raup Untung Miliaran

Fakta Penangkapan Direktur TV Swasta, Disebut Sebarkan Konten Provokatif di YouTube dan Raup Untung Miliaran

Megapolitan
Korban Kebakaran di Krendang Dapat Bantuan Makan 2 Kali Sehari

Korban Kebakaran di Krendang Dapat Bantuan Makan 2 Kali Sehari

Megapolitan
Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Permukiman di Tambora

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Permukiman di Tambora

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.