Kerumunan saat Malam Takbiran Dilarang, jika Melanggar Ada Sanksinya

Kompas.com - 09/05/2021, 14:43 WIB
Warga melakukan takbiran guna menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 H di Tanah Abang, Jakarta, Kamis (14/06/2018). Pemerintah menetapkan hari raya Idul Fitri 1439 H jatuh pada hari Jumat 15 Juni 2018. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELIWarga melakukan takbiran guna menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 H di Tanah Abang, Jakarta, Kamis (14/06/2018). Pemerintah menetapkan hari raya Idul Fitri 1439 H jatuh pada hari Jumat 15 Juni 2018.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi melarang segala bentuk kerumunan saat malam takbiran menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H nanti.

Ia menegaskan bahwa kerumunan yang terjadi di malam takbiran di tengah pandemi Covid-19 adalah tindakan melanggar hukum.

"Segala bentuk kerumunan dilarang. Rawan dalam kategori kontaminasi Covid-19 artinya merupakan pelanggaran hukum," kata Hengki di Jakarta, Minggu (9/5/2021).

Sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, Polres Metro Jakarta Pusat memasang sejumlah spanduku menginformasikan perihal larangan berkumpul di malam takbiran.

Baca juga: Pemprov DKI: Warga Jabodetabek Tak Perlu SIKM Keluar Masuk Jakarta

Sebelum pandemi Covid-19, masyarakat kerap berkumpul di malam sebelum perayaan Idul Fitri dan melaksanakan takbir keliling.

"Tidak ada takbir keliling yang sifatnya kerumunan. Jadi fase pandemi ini ada hal yang spesifik, menempatkan orang lain pada situasi yang berbahaya merupakan tindakan pidana," imbuh Hengki seperti dilansir Antara.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ada pun pelanggar kerumunan di masa pandemi Covid-19 dapat dipidana, sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Baca juga: Kasatpol PP DKI: Berangkat Kerja dari Bodetabek ke Jakarta Harus Ada Surat Tugas Kantor

Pasal 93 UU tersebut mengatur, setiap orang yang tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta.

Dalam pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan, sebanyak 1.500 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat dikerahkan untuk melakukan pengamanan. (Antara/Mentari Dwi Gayati)

Artikel di atas telah tayang di Antaranews.com dengan judul "Polisi Tegaskan Berkerumun saat Takbitan Bentuk Pelanggaran Hukum".



Video Rekomendasi

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPDB Kota Tangerang Jenjang SD Jalur Zonasi Dibuka Pukul 8.00 WIB, Simak Syarat dan Prosedurnya

PPDB Kota Tangerang Jenjang SD Jalur Zonasi Dibuka Pukul 8.00 WIB, Simak Syarat dan Prosedurnya

Megapolitan
Kamis Ini Jadwal Lapor Diri PPDB Jakarta 2021 Jalur Afirmasi Jenjang SMP dan SMA

Kamis Ini Jadwal Lapor Diri PPDB Jakarta 2021 Jalur Afirmasi Jenjang SMP dan SMA

Megapolitan
UPDATE: Tambah 53 Kasus di Kota Tangerang, 446 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 53 Kasus di Kota Tangerang, 446 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Fakta Penangkapan Polisi Gadungan, Berawal Penindakan Plat Nomor hingga Simpan KTA Palsu

Fakta Penangkapan Polisi Gadungan, Berawal Penindakan Plat Nomor hingga Simpan KTA Palsu

Megapolitan
Kamis Ini, Rizieq Shihab Akan Sampaikan Duplik Kasus Tes Usap RS Ummi

Kamis Ini, Rizieq Shihab Akan Sampaikan Duplik Kasus Tes Usap RS Ummi

Megapolitan
Perjalanan Panjang MRT Jakarta, Dicetuskan Habibie dan Dieksekusi Jokowi-Ahok

Perjalanan Panjang MRT Jakarta, Dicetuskan Habibie dan Dieksekusi Jokowi-Ahok

Megapolitan
UPDATE: Tambah 663 Kasus Covid-19 di Kota Bekasi, 1.378 Pasien Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 663 Kasus Covid-19 di Kota Bekasi, 1.378 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 303 Kasus Covid-19 di Depok, 5 Pasien Meninggal

UPDATE: Tambah 303 Kasus Covid-19 di Depok, 5 Pasien Meninggal

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Kamis: Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Kamis: Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan

Megapolitan
Pabrik Percetakan di Kawasan Industri Pulogadung Terbakar

Pabrik Percetakan di Kawasan Industri Pulogadung Terbakar

Megapolitan
Kebanjiran Saat Isolasi Mandiri, Pasutri Pasien Covid-19 di Bekasi Dievakuasi

Kebanjiran Saat Isolasi Mandiri, Pasutri Pasien Covid-19 di Bekasi Dievakuasi

Megapolitan
Gandeng Ritase, PT APSD Bakal Digitalisasi Pengelolaan Gudang di Bandara

Gandeng Ritase, PT APSD Bakal Digitalisasi Pengelolaan Gudang di Bandara

Megapolitan
Kapolri Setuju Jalur Sepeda Dibongkar, Komunitas Bike to Work Merespons

Kapolri Setuju Jalur Sepeda Dibongkar, Komunitas Bike to Work Merespons

Megapolitan
ISSI DKI Minta Pembongkaran Jalur Sepeda Permanen Dipertimbangkan

ISSI DKI Minta Pembongkaran Jalur Sepeda Permanen Dipertimbangkan

Megapolitan
Andi Arief Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Ancaman di Media Sosial

Andi Arief Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Ancaman di Media Sosial

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X