Kompas.com - 10/05/2021, 12:54 WIB
Pangdam Jaya Mayjen TNI AD Dudung Abdurrachman saat konferensi pers aksi premanisme dept colector ke anggota TNI di Kodam Jaya, Senin (10/5/2021) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOPangdam Jaya Mayjen TNI AD Dudung Abdurrachman saat konferensi pers aksi premanisme dept colector ke anggota TNI di Kodam Jaya, Senin (10/5/2021)
|

Penyidik Polres Metro Jakarta Utara kemudian memeriksa para debt collector.

Ancaman hukuman penjara untuk para debt collector tercantum pada pasal 335 ayat (1) dan Pasal 53 Jo 365 KUHP.

“Pasal (yang disangkakan) 335 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun dan Pasal 53 Jo 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun,” ujar Nasriadi.

Dilarang merampas sepihak

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perusahaan kreditur (leasing) tidak bisa menarik atau mengeksekusi obyek seperti kendaraan atau rumah secara sepihak.

Pada 6 Januari 2020 lalu, MK menyatakan, perusahaan kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu.

"Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri," demikian bunyi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kendati demikian, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanpretasi dan sukarela menyerahkan kendaraan.

"Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi)," lanjut MK.

Untuk itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus meminta agar pemilik kendaraan maupun rumah untuk melapor ke polisi jika obyeknya dirampas secara semena-mena tanpa melalui pengadilan.

Pihak leasing dianggap melanggar hukum jika melakukan perampasan lewat debt collector. Mereka bahkan dinilai melanggar hukum dan dapat dikenakan pasal berlapis sesuai aksinya dalam melakukan perampasan.

Jika hal tersebut terjadi, maka bisa dikenakan KUHP Pasal 368 tentang perampasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara atau Pasal 365 (pencurian dengan kekerasan) dan Pasal 378 (penipuan)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Jakpus Temukan Sumur Resapan Perkantoran Tak Berfungsi

Pemkot Jakpus Temukan Sumur Resapan Perkantoran Tak Berfungsi

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 4 Kali Berturut-Turut

Pemprov DKI Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 4 Kali Berturut-Turut

Megapolitan
Pengunjung Pasar Anyar dan Pasar Poris Diimbau Pakai PeduliLindungi

Pengunjung Pasar Anyar dan Pasar Poris Diimbau Pakai PeduliLindungi

Megapolitan
Hasil Olah TKP, Kecepatan Bus Transjakarta Saat Tabrakan di Cawang 55,4 Km Per Jam

Hasil Olah TKP, Kecepatan Bus Transjakarta Saat Tabrakan di Cawang 55,4 Km Per Jam

Megapolitan
Ini Nomor Kontak Darurat bagi Warga yang Terkena Bencana di Kota Tangerang

Ini Nomor Kontak Darurat bagi Warga yang Terkena Bencana di Kota Tangerang

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim Capaian Vaksin Covid-19 Dosis Pertama Capai 71,85 Persen

Pemkot Bekasi Klaim Capaian Vaksin Covid-19 Dosis Pertama Capai 71,85 Persen

Megapolitan
Dimulai di Era Ahok, Kini Anies Lanjutkan Kerja Sama dengan NTT untuk Pengadaan Daging Sapi

Dimulai di Era Ahok, Kini Anies Lanjutkan Kerja Sama dengan NTT untuk Pengadaan Daging Sapi

Megapolitan
Jasad Seorang Pria Ditemukan di Bak Mobil Pikap, Awalnya Dikira Sedang Tiduran

Jasad Seorang Pria Ditemukan di Bak Mobil Pikap, Awalnya Dikira Sedang Tiduran

Megapolitan
1,8 Juta Warga Belum Divaksin, Pemprov DKI Jakarta Gencarkan Vaksinasi Malam Hari

1,8 Juta Warga Belum Divaksin, Pemprov DKI Jakarta Gencarkan Vaksinasi Malam Hari

Megapolitan
Update 6 Korban Kecelakaan Transjakarta yang Dirawat di RSUD Budhi Asih, 2 Orang Boleh Pulang

Update 6 Korban Kecelakaan Transjakarta yang Dirawat di RSUD Budhi Asih, 2 Orang Boleh Pulang

Megapolitan
Pelaku Masturbasi di Jok Motor Milik Perempuan Diperiksa Kejiwaannya

Pelaku Masturbasi di Jok Motor Milik Perempuan Diperiksa Kejiwaannya

Megapolitan
Update Covid-19 di Jakarta, Tak Ada Lagi RT Zona Merah dan DKI Catat Nol Kematian

Update Covid-19 di Jakarta, Tak Ada Lagi RT Zona Merah dan DKI Catat Nol Kematian

Megapolitan
Pencemaran Parasetamol di Teluk Jakarta, Dinkes DKI Sebut Belum Tentu dari Konsumsi Obat

Pencemaran Parasetamol di Teluk Jakarta, Dinkes DKI Sebut Belum Tentu dari Konsumsi Obat

Megapolitan
Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta: Duduk di Belakang Terpental ke Tengah hingga Bunyi Dentuman

Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta: Duduk di Belakang Terpental ke Tengah hingga Bunyi Dentuman

Megapolitan
Berubah Pakai Data Dukcapil, Depok Akan Kurangi Target Vaksinasi Covid-19

Berubah Pakai Data Dukcapil, Depok Akan Kurangi Target Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.