Fraksi PDI-P Duga Ratusan PNS DKI Ogah Ikut Lelang Jabatan karena TGUPP Bentukan Anies Dominan

Kompas.com - 11/05/2021, 15:58 WIB
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/7/2019) RYANA ARYADITA UMASUGIKetua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menduga, ratusan pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta enggan ikut lelang jabatan eselon II lantaran keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) terlalu dominan.

Gembong mengatakan, TGUPP berperan terlalu sentral sehingga banyak kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov DKI Jakarta merasa tidak memiliki banyak kewenangan saat menjabat.

"Iya perannya terlalu sentral saya katakan, peran yang terlalu itu tidak membuat animo PNS khususnya eselon II dan III untuk naik jabatan," kata Gembong saat dihubungi melalui telepon, Selasa (11/5/2021).

Baca juga: Daftar 17 Jabatan yang Dilelang Pemprov DKI dan Alasan di Balik Kemarahan Anies

Menurut Gembong, sesungguhnya tidak cerita PNS tidak ingin naik jabatan karena setiap PNS pasti mengejar karir tertinggi.

"Nggak ada rumusannya orang (PNS) enggak mau naik jabatan itu, enggak ada," kata dia.

Gembong menduga kuat, TGUPP telah membuat regenerasi pejabat di Pemprov DKI Jakarta tersendat. Selain memiliki peran yang sentral dan mengendalikan kebijakan-kebijakan di berbagai SKPD DKI Jakarta, TGUPP dinilai seperti lembaga pengawas yang membuat was-was kepala SKPD saat bekerja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia menyayangkan peran TGUPP yang terlalu besar bahkan sampai ke ranah operasional di Pemprov DKI Jakarta.

"TGUPP kan idealnya tidak operasional, dia hanya think tank Gubernur, kan gitu, karena think tank harusnya output-nya kebijakan gubernur, bukan seperti sekarang menentukan segalanya," kata Gembong.

Anggota Komisi A DPRD DKI itu menyebutkan, kepala SKPD saat ini lebih takut ditegur oleh TGUPP daripada DPRD DKI. Padahal, DPRD DKI yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya program-program yang dibuat Anies.

"SKPD ini jauh lebih takut TGUPP daripada anggota DPRD, itu faktanya," kata Gembong.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral Video Bendera Putih di Pasar Tanah Abang, Satpol PP: Kami Sisir Sudah Kosong

Viral Video Bendera Putih di Pasar Tanah Abang, Satpol PP: Kami Sisir Sudah Kosong

Megapolitan
Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok dengan Warga di Cengkareng, Pelaku Minta Maaf

Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok dengan Warga di Cengkareng, Pelaku Minta Maaf

Megapolitan
Enam Pengemudi Ojol yang Diduga Hendak Ikut Aksi 'Jokowi End Game' Ditangkap Polisi

Enam Pengemudi Ojol yang Diduga Hendak Ikut Aksi "Jokowi End Game" Ditangkap Polisi

Megapolitan
Hubungi Call Center Ini jika Temukan Calo Kremasi

Hubungi Call Center Ini jika Temukan Calo Kremasi

Megapolitan
6 Orang Ditangkap karena Diduga Hendak Ikut Aksi 'Jokowi End Game'

6 Orang Ditangkap karena Diduga Hendak Ikut Aksi "Jokowi End Game"

Megapolitan
Sulit Dapat Vaksin Dosis Kedua? Bisa Daftar lewat JAKI

Sulit Dapat Vaksin Dosis Kedua? Bisa Daftar lewat JAKI

Megapolitan
Diduga Hendak Ikut Aksi 'Jokowi End Game', Sejumlah Warga Diamankan Polisi

Diduga Hendak Ikut Aksi "Jokowi End Game", Sejumlah Warga Diamankan Polisi

Megapolitan
Dua Peristiwa Pesawat Terbang Rendah dan Sebabkan Suara Bising di Langit Tangerang

Dua Peristiwa Pesawat Terbang Rendah dan Sebabkan Suara Bising di Langit Tangerang

Megapolitan
77 Perusahaan di Jakarta Ditutup karena Langgar Aturan PPKM Darurat

77 Perusahaan di Jakarta Ditutup karena Langgar Aturan PPKM Darurat

Megapolitan
Jokowi Kesulitan Cari Obat Covid-19, Bima Arya: Dinkes Mau Beli Barangnya Enggak Ada

Jokowi Kesulitan Cari Obat Covid-19, Bima Arya: Dinkes Mau Beli Barangnya Enggak Ada

Megapolitan
Vaksinasi Massal Covid-19 di JCC 24-26 Juli, Simak Cara Daftarnya

Vaksinasi Massal Covid-19 di JCC 24-26 Juli, Simak Cara Daftarnya

Megapolitan
Ada Seruan Aksi 'Jokowi End Game', Tak Ada Penyekatan Tambahan di Jakarta

Ada Seruan Aksi "Jokowi End Game", Tak Ada Penyekatan Tambahan di Jakarta

Megapolitan
Pemalakan Sopir Truk Kembali Muncul, Sebulan Setelah Instruksi Jokowi Berantas Pungli

Pemalakan Sopir Truk Kembali Muncul, Sebulan Setelah Instruksi Jokowi Berantas Pungli

Megapolitan
Saat Jokowi Kesulitan Cari Obat Covid-19 di Kota Bogor...

Saat Jokowi Kesulitan Cari Obat Covid-19 di Kota Bogor...

Megapolitan
Sulit Dapat Akses, WNA Pertanyakan Kesetaraan Memperoleh Vaksin di Jakarta

Sulit Dapat Akses, WNA Pertanyakan Kesetaraan Memperoleh Vaksin di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X