Pemudik Kembali ke Jakarta Wajib Bawa Surat Bebas Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya mengingatkan bahwa pemudik yang kembali ke Jakarta wajib mengantongi surat bebas COVID-19.

"Warga Jakarta yang mudik yang akan masuk ke Jakarta diwajibkan membawa surat antigen bebas COVID-19 dari daerah mereka mudik, diperlihatkan surat bebas COVID-19 di titik pemeriksaan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Jakarta, Jumat (14/5/2021), seperti dikutip Antara.

Yusri menjelaskan Kepolisian akan melakukan pemeriksaan kelengkapan surat bebas COVID-19 tersebut mulai Minggu (16/5).

Baca juga: Penjelasan Anies Cegah Lonjakan Covid-19 di Jakarta Setelah Lebaran

Polda Metro Jaya akan mendirikan pos pemeriksan di KM 34 Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta dan di Pos Cikupa.

Untuk ruas jalan arteri, pemeriksaan surat bebas COVID-19 akan dilakukan di Jatiuwung serta Kedungwaringin.

"Teknisnya semua kita lakukan pemeriksaan, bahwa semua pengendara wajib memperlihatkan surat bebas COVID-19," katanya.

Yusri juga mengimbau kepada pemudik untuk lebih dulu melakukan tes usap (swab test) antigen sebelum kembali ke Jakarta untuk mencegah terjadinya penumpukan kendaraan.

Polda Metro Juga akan menyiapkan layanan tes usap antigen bagi kendaraan yang hendak masuk ke Jakarta, namun tidak membawa surat bebas Covid-19.

"Kalau tidak ada kita akan buka 'drive thru' dan 'random sampling' untuk 'swab' antigen, tapi untuk lebih memudahkan supaya tidak terhambat di jalan, tidak terjadi kemacetan sebelum berangkat sebaiknya dilakukan swab antigen," katanya.

Polda Metro Jaya pada Jumat malam, mengakhiri penyekatan mudik Lebaran 2021 yang digelar sebagai tindak lanjut kebijakan larangan mudik dari pemerintah.

Baca juga: Anies Instruksikan Pendataan Warga yang Baru Kembali dari Mudik Lebaran

Ditlantas Polda Metro Jaya juga kembali membuka jalan layang Sheikh Mohamed Bin Zayed (MBZ) arah Cikampek pada tengah malam.

Kepolisian menutup jalan layang tersebut sejak 6 Mei lalu sebagai bagian dari Operasi Ketupat Jaya 2021 yang fokusnya adalah penyekatan mudik dengan menutup akses keluar dan masuk Jabotabek.

Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya dan Pemprov DKI Jakarta telah menggelar kegiatan penyekatan mudik lewat Operasi Ketupat Jaya 2021.

Operasi yang sejatinya digelar pada 6-17 Mei 2021 tersebut adalah tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat yang melarang masyarakat untuk pulang ke kampung halaman demi menekan penyebaran virus COVID-19.

Pendataan warga

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menginstruksikan camat dan lurah di seluruh wilayah administratif Jakarta untuk proaktif mendata warga yang baru kembali dari mudik Lebaran.

Ia juga meminta aparatur pemerintah proaktif untuk memastikan semua warga yang keluar-masuk lingkungan tetap terkendali.

Langkah itu dilakukan untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 yang biasa terjadi setelah libur panjang.

Baca juga: Petugas Kalah Jumlah, Para Peziarah Buka Paksa Gerbang TPU Tegal Alur

"Jadi kita tidak menunggu, tapi justru proaktif memastikan bahwa semuanya bisa terkendali," kata Anies di Jakarta, Jumat (14/5/2021), seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi DKI Jakarta sudah memutuskan pengetatan dua lapis untuk mengantisipasi kepadatan arus balik Lebaran.

Lapis pertama sebelum memasuki wilayah Jakarta dan lapis kedua ketika tiba di Jakarta.

Menurut Anies, yang paling penting dalam mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 setelah arus balik Lebaran ada di komunitas, baik itu di kampung maupun di kompleks perumahan.

Ia meminta pada saat warga yang mengikuti arus balik sampai di Jakarta maka di kampung-kampung dan di kompleks-kompleks, para Gugus Tugas RT dan RW harus segera mendata siapa saja warga yang masuk dan kondisinya seperti apa.

Bila ditemukan gejala Covid-19, langsung diambil tindakan isolasi.

Anies mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memastikan bahwa koordinasi mulai dari jenjang provinsi sampai dengan RT/RW itu berjalan sinkron.

"Karena itu, nanti akan diadakan pertemuan khusus dengan melibatkan seluruh ketua RT/RW, kemudian camat dan lurah, kemudian Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga, untuk bisa bekerja secara sinkron sampai ke bawah," ujar Anies.

"Jadi ketua RT, ketua RW, gugus tugasnya akan melakukan monitoring sehingga seluruh warga yang datang akan dilakukan pemantauan, dicek kondisinya, dipastikan bahwa yang bersangkutan sehat, yang bersangkutan tidak bergejala. Dan akan dilakukan tes rapid antigen," kata Anies.