Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepanjang 2021, Anies dan Riza Patria Sudah 4 Kali Beda Pandangan

Kompas.com - 18/05/2021, 06:36 WIB
Singgih Wiryono,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kembali menunjukkan sikap yang berbeda soal penanganan masalah Ibu Kota.

Terakhir, Riza meminta warga Jakarta yang mudik tidak kembali ke Ibu Kota dengan membawa kerabat.

Sementara Anies menekankan bahwa siapa saja boleh masuk ke Jakarta.

Perbedaan pandangan Anies-Ariza ini tidak hanya sekali terjadi. Catatan Kompas.com, perbedaan pandangan keduanya setidaknya sudah empat kali terjadi selama 2021.

Koordinasi penanganan Covid-19 Jabodetabek

Pada Januari 2021, Riza sempat menyebut Anies meminta pemerintah pusat turun tangan mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin," kata Riza.

Baca juga: Anies Disebut Telah Meminta Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Koordinasi yang dimaksud, kata Riza, agar pemerintah pusat bisa menambah jumlah fasilitas kesehatan di daerah penyangga Ibu Kota sehingga fasilitas kesehatan penanganan Covid-19 di Jakarta tidak banyak terbebani oleh masyarakat sekitar Jakarta.

"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun," kata dia.

Setelah pernyataan Riza, isu angkat tangan Anies dan menyerahkan kewenangan koordinasi Jabodetabek ke pemerintah pusat sempat jadi perbincangan hangat.

Hingga akhirnya pada Februari 2021, Anies mengeluarkan pernyataan membantah angkat tangan atas koordinasi setiap wilayah Jabodetabek.

"Ingat waktu itu sempat ramai disebut Jakarta angkat tangan atau apa, sama sekali bukan, Jakarta menginginkan agar daerah-daerah (Bodetabek) itu juga meningkatkan kapasitas untuk perawatan. Dan yang bisa membantu pemerintah pusat, karena kami pun dibantu pemerintah pusat," kata Anies.

Lockdown akhir pekan

Pernyataan kedua ketika Riza menyebut Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan opsi lockdown akhir pekan untuk mengurangi penyebaran penularan Covid-19.

Pada 2 Februari lalu, Riza mengatakan, Pemprov DKI sedang mendiskusikan dan meneliti opsi tersebut untuk diterapkan di Jakarta.

"Nanti tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa, nanti Pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan (lockdown akhir pekan) dari DPR RI dimungkinkan," kata Riza.

Baca juga: Wagub DKI: Lockdown Akhir Pekan Tak Bisa Diterapkan, Ini Alasannya

Tiga hari berselang, Anies kembali membantah pernyataan wakilnya itu melalui siaran langsung video streaming di YouTube.

"Jakarta tidak pernah merencanakan penerapan kebijakan lockdown akhir pekan. Berita tentang kebijakan lockdown itu adalah wacana yang berkembang di masyarakat dan media," kata Anies.

Anies menekankan, tidak pernah mempertimbangkan usul itu karena menilai lockdown akhir pekan bukan solusi yang harus diambil.

Baca juga: Anies: Jakarta Tidak Merencanakan Penerapan Lockdown Akhir Pekan

Karena Covid-19 menular tidak hanya terjadi pada akhir pekan saja, melainkan setiap hari selama interaksi antar manusia tidak dibarengi dengan protokol kesehatan.

"Bukan hanya di akhir pekan, bukan hanya di malam hari. Karena virus tidak kenal waktu dan bisa menyebar terus menerus lewat siapapun juga," kata Anies.

Bermain skateboard di trotoar

Perbedaan sikap kembali terjadi pada bulan ke tiga tahun ini, setelah peristiwa pemain skateboard ribut dengan petugas Satpol PP karena bermain skateboard di trotoar.

Ariza saat itu tegas melarang penggunaan skateboard di trotoar karena memang trotoar diperuntukan bagi para pejalan kaki.

"Olahraga skateboard di trotoar tidak boleh. Kan ada tempat yang sudah disiapkan. Pemprov menyiapkan (tempat bermain), pemerintah pusat di Senayan juga menyiapkan. Jadi kalau di situ (trotoar) warga banyak yang keberatan dan protes," kata Riza.

Baca juga: Wagub DKI: Tidak Boleh Main Skateboard di Trotoar

Pernyataan tersebut rupanya berseberangan dengan sikap Anies yang mengundang pemain skateboard Satria Vijie.

Satria mengaku bertemu Anies dan mendapat restu menggunakan trotoar Jakarta untuk dijadikan tempat bermain skateboard.

Anies hanya menyebut agar pemain skateboard menghormati pejalan kaki, menjaga kebersihan trotoar, dan menerapkan protokol kesehatan saat bermain skateboard.

Baca juga: Anies Bertemu Skateboarder: Tidak Ada Larangan Bermain Skateboard di Trotoar Jakarta

Bawa kerabat kembali ke Jakarta

Senin (17/5/2021) kemarin, Riza dengan jelas meminta kepada warga yang kembali dari aktivitas mudik untuk tidak membawa kerabat ke Jakarta.

"Kami mohon maaf bagi yang kembali ke Jakarta untuk tidak membawa (kerabat) seperti tahun-tahun selama ini, dari dulu setiap habis Lebaran itu yang pulang kampung membawa temannya, saudaranya ke Jakarta," ucap Riza.

Baca juga: Wagub DKI Minta Warga Kembali Tak Bawa Kerabat: Jakarta Sudah Padat

Riza mengatakan, sebagai Ibu Kota, DKI Jakarta sudah penuh sesak dan mungkin tidak bisa menampung orang lebih banyak lagi.

Terlebih saat ini masa pandemi Covid-19, tidak banyak pekerjaan yang bisa didapat dari menurunnya perekonomian di DKI Jakarta.

"Kami mengimbau, menyarankan di Jakarta sudah cukup padat sebagai Ibu Kota," ucap Riza.

Setelah itu, Anies bicara kepada wartawan di depan Lobi Blok G Balai Kota DKI Jakarta didampingi Riza.

Anies mengatakan, tidak ada pelarangan masuk Jakarta bagi siapapun, entah kerabat pemudik atau orang yang melakukan mudik.

"Saya ingin garisbawahi bahwa kebijakan Jakarta tidak pernah melarang orang masuk Jakarta," ujar Anies.

Baca juga: Wagub DKI Minta Warga Tak Bawa Kerabat ke Ibu Kota, Anies: Semua Boleh ke Jakarta

Anies mengatakan, semua antisipasi pencegahan Covid-19 di Jakarta bukan bermaksud untuk melarang orang masuk ke Jakarta.

Karena Jakarta, kata Anies, merupakan milik warga Indonesia dan merupakan bagian dari Indonesia yang bisa didatangi kapan saja.

"Jadi ini bukan pelarangan masuk Jakarta, karena Jakarta bagian dari Indonesia, siapa saja penduduk Indonesia bisa datang ke kota mana saja," kata Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com