Kompas.com - 19/05/2021, 13:32 WIB
Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun dihadirkan sebagai ahli oleh terdakwa Rizieq Shihab dan penasihat hukum dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (10/5/2021). KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA ACHMADAhli Hukum Tata Negara Refly Harun dihadirkan sebagai ahli oleh terdakwa Rizieq Shihab dan penasihat hukum dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (10/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun menyebut, pencabutan hak politik terhadap terdakwa kasus pelanggar protokol kesehatan (prokes) Covid-19 merupakan sesuatu yang berlebihan.

Hal itu diungkapkan Refly saat dihadirkan sebagai ahli dalam lanjutan sidang kasus tes usap RS Ummi dengan terdakwa Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (19/5/2021).

Awalnya, salah satu kuasa hukum Rizieq, Sugito Atmo Prawiro bertanya kepada Refly.

"Tiba-tiba ada sebuah organisasi masyarakat (ormas) dibubarkan, bahkan hak politiknya dicabut. Padahal yang terkait pidana pokoknya soal prokes, debatable. Bagaimana perkara pokok menyangkut prokes tiba-tiba melebar kemana-mana yang tak ada relevansinya dengan hal itu?" tanya Sugito.

Baca juga: Berstatus Mantan Narapidana, Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Diperberat

Refly menjelaskan, hukuman pencabutan hak politik seseorang biasanya dijatuhi terhadap kasus kejahatan yang extraordinary.

"(Misalnya) makar dan sebagainya. Karena kalau mereka bebas dan mereka punya hak-hak politik dipilih dan memilih, maka mereka punya pengaruh besar," tutur Refly.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pencabutan hak politik, lanjut Refly, biasanya dijatuhi terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan para oknum partai politik (parpol).

"Tapi kalau kita kaitkan dengan pelanggaran prokes yang ancaman hukumannya cuma satu tahun dan denda Rp 100 juta, lalu diberikan pidana tambahan, menurut saya itu itu excessive abuse, terlalu berlebihan. Tak proporsional dan tak rasional," kata Refly.

Sebelumnya, dalam kasus kerumunan Megamendung dan Petamburan, Rizieq telah dituntut masing-masing 10 bulan dan 2 tahun penjara.

Selain tuntutan pidana penjara, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Rizieq berupa pencabutan hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.

Baca juga: Rizieq Shihab kepada Hakim: Saya Sangat Lelah, Semalam Tak Bisa Tidur, Panas Sekali di Penjara

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Ungkap Penyebab Bajing Loncat Sering Beraksi di Jalan Raya Bekasi, padahal Dekat Kompleks TNI AD

Polisi Ungkap Penyebab Bajing Loncat Sering Beraksi di Jalan Raya Bekasi, padahal Dekat Kompleks TNI AD

Megapolitan
Bos Indomaret Tewas dalam Kecelakaan di Tol Cipularang, Pelayat Padati Rumah Duka Heaven Atmajaya

Bos Indomaret Tewas dalam Kecelakaan di Tol Cipularang, Pelayat Padati Rumah Duka Heaven Atmajaya

Megapolitan
Polisi Bongkar Peredaran 1,73 Ton Ganja, Berawal dari Penangkapan di Ciputat

Polisi Bongkar Peredaran 1,73 Ton Ganja, Berawal dari Penangkapan di Ciputat

Megapolitan
Komunitas Lintas Agama Desak Pemerintah Serius Tangani Krisis Iklim

Komunitas Lintas Agama Desak Pemerintah Serius Tangani Krisis Iklim

Megapolitan
Dua Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Keberatan Dakwaan

Dua Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Keberatan Dakwaan

Megapolitan
Polisi Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Jakarta-Aceh, 1,370 Ton Ganja Disita

Polisi Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Jakarta-Aceh, 1,370 Ton Ganja Disita

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat Capai 77 Persen

Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat Capai 77 Persen

Megapolitan
Buntut Kaburnya Rachel Vennya dari Wisma Atlet, Polisi Buat Satgas Berantas Mafia Karantina

Buntut Kaburnya Rachel Vennya dari Wisma Atlet, Polisi Buat Satgas Berantas Mafia Karantina

Megapolitan
10 Catatan Merah Rapor 4 Tahun Anies, LBH Jakarta: Jakarta Tidak Maju Bersama

10 Catatan Merah Rapor 4 Tahun Anies, LBH Jakarta: Jakarta Tidak Maju Bersama

Megapolitan
Dinkes Kota Tangerang Masih Temukan Warga yang Tolak Vaksinasi Covid-19

Dinkes Kota Tangerang Masih Temukan Warga yang Tolak Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Ke-2 di Kota Tangerang Baru 58,5 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Ke-2 di Kota Tangerang Baru 58,5 Persen

Megapolitan
Orangtua Belum Divaksinasi, Murid SD di Kota Tangerang Tak Bisa Ikut Sekolah Tatap Muka

Orangtua Belum Divaksinasi, Murid SD di Kota Tangerang Tak Bisa Ikut Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Dilaporkan ke Polisi atas Kasus Pencemaran Nama Baik, Mantan Kepala BPOM Minta Maaf

Dilaporkan ke Polisi atas Kasus Pencemaran Nama Baik, Mantan Kepala BPOM Minta Maaf

Megapolitan
Aturan Ganjil Genap Jakarta Terbaru Mulai Hari Ini

Aturan Ganjil Genap Jakarta Terbaru Mulai Hari Ini

Megapolitan
Briptu Fikri Didakwa Lakukan Penganiayaan 4 Laskar FPI hingga Tewas

Briptu Fikri Didakwa Lakukan Penganiayaan 4 Laskar FPI hingga Tewas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.