Refly Harun Nilai Berlebihan Tuntutan Larangan Rizieq Shihab Gabung Ormas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun menyebut, pencabutan hak politik terhadap terdakwa kasus pelanggar protokol kesehatan (prokes) Covid-19 merupakan sesuatu yang berlebihan.

Hal itu diungkapkan Refly saat dihadirkan sebagai ahli dalam lanjutan sidang kasus tes usap RS Ummi dengan terdakwa Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (19/5/2021).

Awalnya, salah satu kuasa hukum Rizieq, Sugito Atmo Prawiro bertanya kepada Refly.

"Tiba-tiba ada sebuah organisasi masyarakat (ormas) dibubarkan, bahkan hak politiknya dicabut. Padahal yang terkait pidana pokoknya soal prokes, debatable. Bagaimana perkara pokok menyangkut prokes tiba-tiba melebar kemana-mana yang tak ada relevansinya dengan hal itu?" tanya Sugito.

Baca juga: Berstatus Mantan Narapidana, Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Diperberat

Refly menjelaskan, hukuman pencabutan hak politik seseorang biasanya dijatuhi terhadap kasus kejahatan yang extraordinary.

"(Misalnya) makar dan sebagainya. Karena kalau mereka bebas dan mereka punya hak-hak politik dipilih dan memilih, maka mereka punya pengaruh besar," tutur Refly.

Pencabutan hak politik, lanjut Refly, biasanya dijatuhi terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan para oknum partai politik (parpol).

"Tapi kalau kita kaitkan dengan pelanggaran prokes yang ancaman hukumannya cuma satu tahun dan denda Rp 100 juta, lalu diberikan pidana tambahan, menurut saya itu itu excessive abuse, terlalu berlebihan. Tak proporsional dan tak rasional," kata Refly.

Sebelumnya, dalam kasus kerumunan Megamendung dan Petamburan, Rizieq telah dituntut masing-masing 10 bulan dan 2 tahun penjara.

Selain tuntutan pidana penjara, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Rizieq berupa pencabutan hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.

Baca juga: Rizieq Shihab kepada Hakim: Saya Sangat Lelah, Semalam Tak Bisa Tidur, Panas Sekali di Penjara

"Yaitu (dicabut haknya) menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat selama tiga tahun," ujar jaksa.

Kemudian, jaksa juga meminta kepada majelis hakim agar dalam putusan hakim melarang kegiatan penggunaan simbol atau atribut terkait Front Pembela Islam (FPI).

Dalam kasus di Petamburan, Rizieq didakwa menghasut pengikutnya saat acara pernikahan putri keempatnya yang dibarengi dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 14 November 2020.

Acara yang dihadiri sekitar 10.000 orang tersebut menyebabkan kerumunan.

Padahal, pemerintah saat itu sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penularan Covid-19.

Baca juga: Kasus-kasus yang Memberatkan Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab

Sementara dalam dakwaan kasus di Megamendung, jaksa menyebut acara kerumunan yang dihadiri Rizieq itu tidak mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Jaksa menambahkan, kerumunan di Megamendung telah menyebabkan kenaikan jumlah orang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bogor.

Hal itu juga dianggap menghalangi upaya Pemkab Bogor dalam upaya mengawasi dan menanggulangi penyebaran Covid-19.

Rizieq juga terseret kasus swab test di RS Ummi Bogor. Rizieq didakwa menyiarkan berita bohong soal hasil swab test-nya.

Bersama Dirut RS Ummi Andi Tatat dan menantunya Muhammad Hanif Alatas, Rizieq dinilai menghambat proses pelacakan rantai penularan Covid-19 di Kota Bogor.