JAKARTA, KOMPAS.com - Permasalahan jabatan kosong di Pemprov DKI Jakarta tidak hanya terjadi di tataran pejabat struktural di tingkat eselon II. Baru-baru ini terungkap, ada ratusan jabatan staf hingga camat yang juga kosong.
Kekosongan pejabat di level struktural saja kurang lebih 23 posisi.
Dari pengakuan Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, ada ratusan kursi kosong mulai dari staf kelurahan hingga kepala camat di DKI Jakarta. Beberapa jabatan bahkan tidak hanya berstatus kosong, tetapi juga sepi peminat dalam lelang jabatan yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: Fraksi PDI-P Duga Ratusan PNS DKI Ogah Ikut Lelang Jabatan karena TGUPP Bentukan Anies Dominan
Posisi untuk Asisten Daerah bagi Kesejahteraan Rakyat (Asda Kesra) misalnya telah dilelang bersama 16 jabatan eselon II lainnya yang dibuka 14 April lalu. Namun lelang jabatan Asda Kesra dibatalkan. Penyebabnya tak lain adalah sepinya peminat.
Jabatan struktural untuk eselon II di DKI Jakarta yang masih kosong ada 23 posisi. Jumlah tersebut jauh lebih banyak daripada 17 jabatan yang dilelang Pemprov DKI Jakarta saat ini.
Berikut adalah sejumlah jabatan yang masih diduduki pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dan beberapa jabatan yang masih kosong:
Asisten Pemerintahan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan, peserta seleksi lelang jabatan kali ini merupakan peserta terbanyak dari lelang yang pernah diselenggarakan Pemperov DKI Jakarta.
"Ini adalah peserta terbanyak dari lelang jabatan yang pernah diselenggarakan," kata Sigit di ruang rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Senin (24/5/2021).
Kurang lebih ada 185 orang yang lolos tahap administrasi, dan 181 orang yang mengikuti tahap selanjutnya.
Peserta memang cukup banyak, tetapi Sigit tidak menyebutkan bahwa peserta yang banyak dibarengi dengan pembukaan lelang jabatan yang juga banyak.
Sepinya peminat justru terlihat dari batalnya lelang jabatan untuk posisi Asisten Daerah Bidang Kesra. Padahal persyaratan minimal peserta lelang hanya tiga peserta saja, itu pun belum bisa dipenuhi. Hanya ada dua orang yang mengikuti lelang jabatan untuk posisi tersebut.
Sebelumnya ada 239 PNS yang memenuhi syarat seleksi tetapi memilih untuk abai terhadap instruksi Sekretaris Daerah (Sekda) yang mewajibkan mereka ikut proses seleksi.
Banyaknya PNS yang enggan mengikuti seleksi terbuka ini membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencak-mencak. Pada 10 Mei 2021, dia memperingati ratusan PNS yang enggan mengikuti seleksi karena tidak mematuhi perintah atasan dengan mengabaikan proses seleksi tersebut.
"Malu sesungguhnya kita. Saya ingin sampaikan di sini kita malu sesungguhnya. Malu kenapa ada instruksi tidak dilaksanakan," kata Anies.
Mandeknya regenerasi organisasi perangkat daerah di Jakarta tidak hanya terjadi di level atas.