Kompas.com - 27/05/2021, 21:20 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (27/2/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (27/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk Gubernur Anies Baswedan belum efektif dan belum dapat mendongkrak kinerja gubernur.

"Dibentuknya TGUPP itu kan bertujuan mengakselarasi supaya program SKPD sesuai visi RPJMD. Tapi di sana juga enggak banyak yang tercapai. Kita lihat saja, berapa banyak (program yang terakselerasi)?" kata Prasetio saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Artinya, TGUPP tidak efektif. "Yang ada justru jadi mudharat karena anggaran yang seharusnya produktif untuk menyejahterakan rakyat, dipakai untuk mereka," katanya.

Baca juga: DPRD Akan Bentuk Pansus soal 239 PNS Ogah Naik Jabatan, Wagub DKI: Apa Tujuannya?

Keberadaan TGUPP ini tidak efisien, kata Prasetio, tercermin dari kinerja capaian Anies pada 2018 dan 2019, ketika kondisi normal, sebelum pandemi COVID-19 melanda.

"Berapa banyak program yang terealisasi? Mana normalisasi, jalan enggak? Mana target rusunawa DP Rp0? Dari target rencana pembangunan, yang tercapai berapa? Ini, kan, menunjukkan bahwasanya program enggak jalan," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Prasetio berpendapat, hal tersebut tak lepas dari personalia TGUPP yang cenderung diisi tim sukses Gubernur.

Sementara, dalam pemerintahan sebelumnya, yakni Joko Widodo (Jokowi) hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dijabat ASN yang segera purnabakti.

"Di zaman Pak Jokowi hingga Ahok, TGUPP umumnya diisi ASN yang akan pensiun. Mereka sebelumnya pernah jadi kadis atau asisten, jadi terbiasa dengan sistem pemerintahan dan mudah menafsirkan visi misi kepala daerah menjadi program kerja," katanya.

Baca juga: Kontroversi TGUPP Era Anies, Jumlah Anggota Membengkak dan Digaji Menggunakan APBD

Sebelumnya, ada dugaan TGUPP kerap mengintervensi pejabat tinggi di lingkungan Pemprov DKI. Akibatnya 239 ASN DKI enggan ikut lelang jabatan di 16 posisi eselon II.

Namun demikian, Prasetio enggan gegabah dalam hal tersebut tanpa adanya bukti. Karena itu dia menyebutkan DPRD DKI akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki ratusan ASN yang enggan ikut lelang jabatan, termasuk yang terkait dengan dugaan-dugaan penyebabnya.

Setidaknya ada 239 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang tidak mau ikut dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II. Ini terungkap setelah Anies mengumpulkan mereka dalam forum apel di lapangan Balai Kota, Senin (10/5).

Di sisi lain, setidaknya terdapat 20-an jabatan yang diisi pelaksana tugas (plt) ataupun masih kosong, yakni Asisten Kesejahteraan Rakyat, Kepala BPBD, Kepala BPD, Kepala BPSDM, Kepala DKPKP, Kepala DLH, Kepala Disparekraf, Kepala Disperindag KUKM, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Karp Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Karo Pemerintahan serta Waka BPD.

Selanjutnya Waka Dinkes, Waka Disdik, Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Sekretaris Kota Jaktim, Sekretaris Kota Jakut, Kepala BPAD, Kepala Dukcapil, Kepala BPPJ, Kepala BP BUMD, Sekretaris Dewan, serta Wali Kota Jaksel.

Kekosongan tersebut, salah satunya karena faktor pengunduran diri. Mereka yang mundur, seperti Kepala BPBD Subejo, Kepala Dinas Perumahan Kelik Indriyanto, Kepala Disparbud Edy Juanedi, Kepala Bappeda Sri Mahendra, Kepala BP BUMD Faisal Syafruddin, Kepala BPD, Tsani Annafari dan Kepala BPAD Pujiono.



Video Rekomendasi

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Artis Tiktok Ini Dipanggil Polisi karena Gelar Pesta Ulang Tahun Saat PPKM Level 4 di Bekasi

Artis Tiktok Ini Dipanggil Polisi karena Gelar Pesta Ulang Tahun Saat PPKM Level 4 di Bekasi

Megapolitan
Penyaluran Bansos Tunai 93.000 Warga Tangsel Terkendala Terbatasnya Petugas PT POS

Penyaluran Bansos Tunai 93.000 Warga Tangsel Terkendala Terbatasnya Petugas PT POS

Megapolitan
Menengok Masjid Babah Alun yang Dibangun Pengusaha Jusuf Hamka, Kental Nuansa Tionghoa

Menengok Masjid Babah Alun yang Dibangun Pengusaha Jusuf Hamka, Kental Nuansa Tionghoa

Megapolitan
Penyaluran Bansos Tunai Rp 600.000 di Tangsel Berjalan Lambat, Baru Selesai 7 dari 54 Kelurahan

Penyaluran Bansos Tunai Rp 600.000 di Tangsel Berjalan Lambat, Baru Selesai 7 dari 54 Kelurahan

Megapolitan
Aturan Makan 20 Menit di Jakarta: Pengawasan Tak Jelas Hingga Jadi Guyonan Warga

Aturan Makan 20 Menit di Jakarta: Pengawasan Tak Jelas Hingga Jadi Guyonan Warga

Megapolitan
Polisi Telusuri 2.000 Tabung Oksigen yang Diimpor secara Ilegal

Polisi Telusuri 2.000 Tabung Oksigen yang Diimpor secara Ilegal

Megapolitan
PC Fatayat NU Jaksel Bagikan 200 Paket Makanan untuk Pasien Covid-19 Isoman

PC Fatayat NU Jaksel Bagikan 200 Paket Makanan untuk Pasien Covid-19 Isoman

Megapolitan
Disperindagop Setor Data Pelaku Usaha di Kota Tangerang sebagai Penerima BPUM ke Pemerintah Pusat

Disperindagop Setor Data Pelaku Usaha di Kota Tangerang sebagai Penerima BPUM ke Pemerintah Pusat

Megapolitan
POPULER JABODETABEK] Aturan Terbaru Naik Pesawat | Kondisi Jakarta Setelah 3 Minggu PPKM Darurat

POPULER JABODETABEK] Aturan Terbaru Naik Pesawat | Kondisi Jakarta Setelah 3 Minggu PPKM Darurat

Megapolitan
UPDATE 27 Juli: Tambah 421 Kasus di Kota Tangerang, 6.972 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 27 Juli: Tambah 421 Kasus di Kota Tangerang, 6.972 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Oxygen For Indonesia Kumpulkan Rp 24 Miliar, Hasil Donasi Masyarakat dan Perusahaan Swasta

Oxygen For Indonesia Kumpulkan Rp 24 Miliar, Hasil Donasi Masyarakat dan Perusahaan Swasta

Megapolitan
Gerakan Bagi Rata Sudah Salurkan Lebih dari Rp 1 Miliar untuk Pekerja yang Terdampak Pandemi Covid-19

Gerakan Bagi Rata Sudah Salurkan Lebih dari Rp 1 Miliar untuk Pekerja yang Terdampak Pandemi Covid-19

Megapolitan
44,9 Persen Warga Kecamatan Tambora telah Divaksin Covid-19

44,9 Persen Warga Kecamatan Tambora telah Divaksin Covid-19

Megapolitan
5 Fakta Pembuat Surat Swab Palsu di Depok, Catut Nama Klinik hingga Cetak Puluhan Berkas

5 Fakta Pembuat Surat Swab Palsu di Depok, Catut Nama Klinik hingga Cetak Puluhan Berkas

Megapolitan
Patgulipat Revisi Statuta UI Berujung Tudingan Cacat Formil dan Materiil dari Dewan Guru Besar

Patgulipat Revisi Statuta UI Berujung Tudingan Cacat Formil dan Materiil dari Dewan Guru Besar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X