Anggap TGUPP Tak Efektif, Ketua DPRD DKI Bandingkan dengan Zaman Jokowi dan Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk Gubernur Anies Baswedan belum efektif dan belum dapat mendongkrak kinerja gubernur.

"Dibentuknya TGUPP itu kan bertujuan mengakselarasi supaya program SKPD sesuai visi RPJMD. Tapi di sana juga enggak banyak yang tercapai. Kita lihat saja, berapa banyak (program yang terakselerasi)?" kata Prasetio saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Artinya, TGUPP tidak efektif. "Yang ada justru jadi mudharat karena anggaran yang seharusnya produktif untuk menyejahterakan rakyat, dipakai untuk mereka," katanya.

Baca juga: DPRD Akan Bentuk Pansus soal 239 PNS Ogah Naik Jabatan, Wagub DKI: Apa Tujuannya?

Keberadaan TGUPP ini tidak efisien, kata Prasetio, tercermin dari kinerja capaian Anies pada 2018 dan 2019, ketika kondisi normal, sebelum pandemi COVID-19 melanda.

"Berapa banyak program yang terealisasi? Mana normalisasi, jalan enggak? Mana target rusunawa DP Rp0? Dari target rencana pembangunan, yang tercapai berapa? Ini, kan, menunjukkan bahwasanya program enggak jalan," katanya.

Prasetio berpendapat, hal tersebut tak lepas dari personalia TGUPP yang cenderung diisi tim sukses Gubernur.

Sementara, dalam pemerintahan sebelumnya, yakni Joko Widodo (Jokowi) hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dijabat ASN yang segera purnabakti.

"Di zaman Pak Jokowi hingga Ahok, TGUPP umumnya diisi ASN yang akan pensiun. Mereka sebelumnya pernah jadi kadis atau asisten, jadi terbiasa dengan sistem pemerintahan dan mudah menafsirkan visi misi kepala daerah menjadi program kerja," katanya.

Baca juga: Kontroversi TGUPP Era Anies, Jumlah Anggota Membengkak dan Digaji Menggunakan APBD

Sebelumnya, ada dugaan TGUPP kerap mengintervensi pejabat tinggi di lingkungan Pemprov DKI. Akibatnya 239 ASN DKI enggan ikut lelang jabatan di 16 posisi eselon II.

Namun demikian, Prasetio enggan gegabah dalam hal tersebut tanpa adanya bukti. Karena itu dia menyebutkan DPRD DKI akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki ratusan ASN yang enggan ikut lelang jabatan, termasuk yang terkait dengan dugaan-dugaan penyebabnya.

Setidaknya ada 239 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang tidak mau ikut dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II. Ini terungkap setelah Anies mengumpulkan mereka dalam forum apel di lapangan Balai Kota, Senin (10/5).

Di sisi lain, setidaknya terdapat 20-an jabatan yang diisi pelaksana tugas (plt) ataupun masih kosong, yakni Asisten Kesejahteraan Rakyat, Kepala BPBD, Kepala BPD, Kepala BPSDM, Kepala DKPKP, Kepala DLH, Kepala Disparekraf, Kepala Disperindag KUKM, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Karp Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Karo Pemerintahan serta Waka BPD.

Selanjutnya Waka Dinkes, Waka Disdik, Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Sekretaris Kota Jaktim, Sekretaris Kota Jakut, Kepala BPAD, Kepala Dukcapil, Kepala BPPJ, Kepala BP BUMD, Sekretaris Dewan, serta Wali Kota Jaksel.

Kekosongan tersebut, salah satunya karena faktor pengunduran diri. Mereka yang mundur, seperti Kepala BPBD Subejo, Kepala Dinas Perumahan Kelik Indriyanto, Kepala Disparbud Edy Juanedi, Kepala Bappeda Sri Mahendra, Kepala BP BUMD Faisal Syafruddin, Kepala BPD, Tsani Annafari dan Kepala BPAD Pujiono.