F-Gerindra Pertimbangkan Ikut Gabung Pansus DPRD Usut 239 PNS DKI Ogah Naik Jabatan

Kompas.com - 28/05/2021, 19:56 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta selain dari Fraksi PSI melakukan aksi walk out saat Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad akan membacakan pandangan umum fraksi, Senin (14/12/2020). Pantauan Kompas.com, Idris membacakan pandangan umum fraksi di depan banyak kursi kosong yang tidak ditempati oleh anggota DPRD DKI Jakarta. KOMPAS.com/ROSIANA HARYANTIAnggota DPRD DKI Jakarta selain dari Fraksi PSI melakukan aksi walk out saat Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad akan membacakan pandangan umum fraksi, Senin (14/12/2020). Pantauan Kompas.com, Idris membacakan pandangan umum fraksi di depan banyak kursi kosong yang tidak ditempati oleh anggota DPRD DKI Jakarta.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengatakan, pihaknya mempertimbangkan ikut dalam panitia khusus untuk menyelidiki 239 PNS DKI Jakarta yang enggan ikut seleksi jabatan eselon II.

"Kalau pun pansus itu tetap akan dibuat ya kita ikuti saja alurnya," kata Rani saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (28/5/2021).

Namun, Rani menyebut posisi Gerindra tidak akan ngotot untuk membentuk pansus terkait masalah tersebut.

Saat ini, ucap Rani, masih banyak pekerjaan yang lebih urgen daripada sekadar mengurusi 239 PNS yang enggan naik jabatan.

"Kita lihat saja urgensinya apa dulu, rasanya masih banyak yang lebih urgen untuk diurusi," kata dia.

Baca juga: DPRD Bentuk Pansus untuk Selidiki 239 PNS DKI Ogah Naik Jabatan

Namun Gerindra juga tidak menolak apabila pansus sudah terbentuk. Menurut dia, perlu diketahui secara pasti mengapa sampai ratusan PNS enggan naik jabatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Memang perlu juga diinvestigasi alasannya, atau pada malas ikut karena cuma bentuk formalitas saja, jadi bikin males ikutan karena sudah settingan, bisa saja begitu kan," ucap Rani.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan DPRD akan membentuk Pansus untuk menyelidik latar belakang 239 PNS DKI Jakarta enggan naik jabatan.

"Kami akan bentuk pansus untuk menyelesaikan persoalan ASN yang enggan ikut peremajaan jabatan ini," ujar Prasetio dalam keterangan tertulis, Kamis kemarin.

Pras mengatakan, Pansus yang akan dibentuk berencana memanggil 239 PNS yang dinilai tidak menjalankan instruksi yang dibuat Sekretaris Daerah untuk mengikuti lelang promosi jabatan eselon II.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Megapolitan
Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Megapolitan
Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Megapolitan
Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Megapolitan
Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Megapolitan
73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Megapolitan
Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Megapolitan
Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Megapolitan
Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Megapolitan
Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Megapolitan
Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Megapolitan
Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Megapolitan
Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.