Kompas.com - 31/05/2021, 14:01 WIB
Pembacaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) laporan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (31/5/2021) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOPembacaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) laporan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (31/5/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Provinsi DKI Jakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Opini WTP tersebut diserahkan langsung BPK kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas laporan keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta tahun 2020.

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti rekomendasi, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian," ujar Anggota V BPK RI Barullah Akbar di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (31/5/2021).

Baca juga: Opini WTP Ketiga untuk Pemprov DKI dan Sejumlah Masalah yang Harus Diselesaikan...

Opini WTP kali ini merupakan WTP keempat yang diraih Pemprov DKI Jakarta secara berturut-turut.

WTP diraih Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 2017 dan terus meraih predikat tertinggi dalam pemeriksaan BPK itu di tahun 2018, 2019 dan tahun 2020.

Dikutip dari bpk.go.id, berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

3. Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satpol PP Sebut Belum Ada Sanksi Pemblokiran KTP Terhadap Pelanggar Prokes di Tangsel

Satpol PP Sebut Belum Ada Sanksi Pemblokiran KTP Terhadap Pelanggar Prokes di Tangsel

Megapolitan
Sopir Angkot di Depok Menjerit Pemasukan Turun Drastis: Paling Banyak 3 Penumpang

Sopir Angkot di Depok Menjerit Pemasukan Turun Drastis: Paling Banyak 3 Penumpang

Megapolitan
Lurah Gunung Sahari Utara Jemput Warga yang Bandel Tak Mau Divaksinasi Covid-19

Lurah Gunung Sahari Utara Jemput Warga yang Bandel Tak Mau Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Polisi Cari Pelaku yang Bacok Pemotor hingga Kritis di Antasari Jaksel

Polisi Cari Pelaku yang Bacok Pemotor hingga Kritis di Antasari Jaksel

Megapolitan
Hasil Gelar Perkara, Laporan Adam Deni Terhadap Jerinx Naik ke Tahap Penyidikan

Hasil Gelar Perkara, Laporan Adam Deni Terhadap Jerinx Naik ke Tahap Penyidikan

Megapolitan
Pencurian Rp 20 Juta di Truk, Polisi Sebut Saksi Lihat Pelaku Sudah Buntuti Korban dari Jauh

Pencurian Rp 20 Juta di Truk, Polisi Sebut Saksi Lihat Pelaku Sudah Buntuti Korban dari Jauh

Megapolitan
Pembagian Bansos Beras Dimulai, Anies: Tiap Keluarga Akan Terima 10 Kg

Pembagian Bansos Beras Dimulai, Anies: Tiap Keluarga Akan Terima 10 Kg

Megapolitan
Cara Blokir STNK secara Online Agar Tidak Kena Pajak Progresif

Cara Blokir STNK secara Online Agar Tidak Kena Pajak Progresif

Megapolitan
Pemprov DKI Salurkan 5.000 Ton Beras untuk Warga 2 Kelurahan di Cakung

Pemprov DKI Salurkan 5.000 Ton Beras untuk Warga 2 Kelurahan di Cakung

Megapolitan
Sebagian Petugas RT/RW di Depok Minta Pungutan, Kantor Pos Klaim Penyaluran BST Door to Door

Sebagian Petugas RT/RW di Depok Minta Pungutan, Kantor Pos Klaim Penyaluran BST Door to Door

Megapolitan
BUMD Jaktour: Tersangka Kasus Korupsi Rp 5,1 Miliar Sudah Dipecat Sejak 2017

BUMD Jaktour: Tersangka Kasus Korupsi Rp 5,1 Miliar Sudah Dipecat Sejak 2017

Megapolitan
Sopir Isi Bahan Bakar, Uang Rp 20 Juta di Truk yang Akan Disetor ke Bos Digasak Maling

Sopir Isi Bahan Bakar, Uang Rp 20 Juta di Truk yang Akan Disetor ke Bos Digasak Maling

Megapolitan
Klik Link Ini untuk Cek Daftar Penerima Bansos Beras di Jakarta

Klik Link Ini untuk Cek Daftar Penerima Bansos Beras di Jakarta

Megapolitan
Antusiasnya Warga Warakas Ikut Vaksinasi, 300 Nomor Antrean Habis dalam Setengah Jam

Antusiasnya Warga Warakas Ikut Vaksinasi, 300 Nomor Antrean Habis dalam Setengah Jam

Megapolitan
Jadi Lokasi Pesta Ultah Juy Putri, Hotel Aston Imperial Bekasi Didenda Rp 17 Juta

Jadi Lokasi Pesta Ultah Juy Putri, Hotel Aston Imperial Bekasi Didenda Rp 17 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X