Road Bike Boleh Melintas di Luar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin, Pengamat: Bisa Jadi Preseden Buruk

Kompas.com - 02/06/2021, 19:03 WIB
Pesepeda memacu kecepatan saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (30/5/2021). Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan para pesepeda (road bike) bisa ditilang dengan Pasal 229 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jika tidak melewati jalur khusus sepeda saat telah resmi dioperasikan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj. Pesepeda memacu kecepatan saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (30/5/2021). Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan para pesepeda (road bike) bisa ditilang dengan Pasal 229 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jika tidak melewati jalur khusus sepeda saat telah resmi dioperasikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan transportasi Azas Tigor Nainggolan berpendapat, kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta soal road bike boleh melintas di luar jalur sepeda yang berada di Jalan Sudirman-Thamrin pada hari kerja Senin-Jumat, tidak tepat.

Pasalnya, kebijakan ini dinilai Tigor bertentangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tigor menilai, hal ini dapat menjadi preseden buruk.

Baca juga: Road Bike Boleh Melintas di Luar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin, Pengamat: Langgar UU dan Berbahaya

"Jangan menimbulkan kegaduhan lah. Nanti yang lain juga nuntut ini, kalau nanti moda kendaraan lain meminta juga gimana? Ini bisa jadi preseden buruk," kata Tigor kepada Kompas.com, Rabu (2/6/2021).

Berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur jalan kendaraan lain atau di luar jalur yang sudah disiapkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bila pengendara kendaraan tidak bermotor melanggar pasal tersebut, maka dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 229 UU Nomor 22 tahun 2009.

Baca juga: Dipertanyakan, Dasar Hukum Pemprov DKI Izinkan Pesepeda Road Bike Lewat Jalur Kendaraan Bermotor

Sanksi tersebut berupa kurungan penjara 14 hari atau denda paling banyak Rp 100.000.

Tigor menyatakan, Pemprov DKI sebaiknya tidak usah memaksakan kebijakan tersebut. Apalagi, di Jakarta sudah disediakan jalur sepeda.

"Non-motor, sepeda itu jalur kiri, ya sudah, di jalur kiri. Mau sepeda yang sejuta, seratus juta, satu miliar, ya harus di sebelah kiri. Di luar itu melanggar," tegas Tigor.

Ia mengatakan, sebaiknya Pemprov fokus menangani pandemi Covid-19 di Jakarta.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Sederet Fakta Laporan Luhut Terhadap Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan 'Main' di Tambang Papua

Sederet Fakta Laporan Luhut Terhadap Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan 'Main' di Tambang Papua

Megapolitan
Perubahan Aturan Masuk Mal hingga Restoran di Jakarta, Ada Pelonggaran

Perubahan Aturan Masuk Mal hingga Restoran di Jakarta, Ada Pelonggaran

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksin Keliling di Jakarta pada Kamis, 23 September

Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksin Keliling di Jakarta pada Kamis, 23 September

Megapolitan
Jam Operasional Restoran dan Kafe di Jakarta Kini Dibagi Dua, Berikut Aturannya

Jam Operasional Restoran dan Kafe di Jakarta Kini Dibagi Dua, Berikut Aturannya

Megapolitan
Pemprov Akan Periksa Data Kemendikbud Terkait 25 Klaster Sekolah Tatap Muka di Jakarta

Pemprov Akan Periksa Data Kemendikbud Terkait 25 Klaster Sekolah Tatap Muka di Jakarta

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Dua di Tangsel Baru 39,9 Persen dari Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis Dua di Tangsel Baru 39,9 Persen dari Target

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Cara Dapatkan Bantuan Rp 1,2 Juta untuk PKL | Luhut Polisikan Haris Azhar

[POPULER JABODETABEK] Cara Dapatkan Bantuan Rp 1,2 Juta untuk PKL | Luhut Polisikan Haris Azhar

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 11 Kasus di Kota Tangerang, 171 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 22 September: Tambah 11 Kasus di Kota Tangerang, 171 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
BNN Sebut Ada 753 Pengguna Narkoba Aktif di Kota Tangerang, Kemungkinan Lebih Banyak

BNN Sebut Ada 753 Pengguna Narkoba Aktif di Kota Tangerang, Kemungkinan Lebih Banyak

Megapolitan
Pemkot Tangsel Targetkan Pemotongan Tiang di Tengah Jalan WR Supratman Rampung Dua Pekan

Pemkot Tangsel Targetkan Pemotongan Tiang di Tengah Jalan WR Supratman Rampung Dua Pekan

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tangsel Catat Penambahan 18 Kasus Covid-19

UPDATE 22 September: Tangsel Catat Penambahan 18 Kasus Covid-19

Megapolitan
Saat Biarawan Gereja yang Cabuli Anak Panti Akhirnya Diadili dan Proses Panjang di Baliknya

Saat Biarawan Gereja yang Cabuli Anak Panti Akhirnya Diadili dan Proses Panjang di Baliknya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

Megapolitan
Bruder Angelo Disidang karena Pencabulan Anak, Pengacara Korban: Ini Sejarah di Indonesia

Bruder Angelo Disidang karena Pencabulan Anak, Pengacara Korban: Ini Sejarah di Indonesia

Megapolitan
Pengelola Minimarket Minta Waktu Jalankan Seruan Gubernur soal Iklan Rokok

Pengelola Minimarket Minta Waktu Jalankan Seruan Gubernur soal Iklan Rokok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.