Wacana Penerapan Ganjil Genap di Jakarta, Kepala Dishub DKI: Tergantung Kepatuhan 3M Warga dan 3T Pemerintah

Kompas.com - 03/06/2021, 17:16 WIB
Lalu lintas kendaraan di Tol Dalam Kota Jakarta tampak padat pada jam pulang kerja di hari ketiga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap dua, Rabu (16/9/2020). Pembatasan kendaraan bermotor melalui skema ganjil genap di berbagai ruas Ibu Kota resmi dicabut selama PSBB tahap dua. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOLalu lintas kendaraan di Tol Dalam Kota Jakarta tampak padat pada jam pulang kerja di hari ketiga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap dua, Rabu (16/9/2020). Pembatasan kendaraan bermotor melalui skema ganjil genap di berbagai ruas Ibu Kota resmi dicabut selama PSBB tahap dua.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) berencana menerapkan kembali kebijakan ganjil-genap di Ibu Kota di masa pandemi Covid-19.

Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo menyebutkan, rencana penerapan itu masih dikaji terlebih dahulu.

Baca juga: Mobil Fortuner Tabrak Gerobak Sate di Blok A, Korban: Anak Saya Nangis, Dia Kejang

Yang jelas, Syafrin melanjutkan, rencana tersebut baru bisa diterapkan dengan dua catatan terkait penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Jakarta.

Pertama, masyarakat wajib patuh dalam menerapkan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan selama di luar rumah.

Kedua, Syafrin melanjutkan, pemerintah tidak kecolongan dalam menggiatkan 3T, yakni tracing, testing, dan treatment untuk menekan penularan Covid-19.

Apabila kedua catatan itu dapat ditegakkan, menurutnya, sektor transportasi akan mampu mengimbangi dengan penerapan ganjil genap.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Setelah kedua upaya itu kita bisa lihat ada keberhasilan, maka sektor transportasi bisa mengimbangi dengan kebijakan ganjil genap,” kata Syafrin dalam diskusi virtual, Rabu (2/6/2021), dilansir dari WartaKotalive.

Baca juga: Tegur Pejabat yang Umumkan Aturan Road Bike meski Belum Final, Siapa yang Disinggung Anies?

Dia menekankan, kembalinya ganjil-genap juga mempertimbangkan bagaimana kasus Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya.

“Kita lihat dulu bagaimana tren kasus positif di Jakarta, bahkan di Jabodetabek secara utuh. Kemudian kita masuk dalam usulan pelonggaran dari sisi penerapan ganjil genap,” jelasnya.

Nantinya, kebijakan ganjil genap akan dikembalikan secara bertahap, bukan langsung menerapkannya di seluruh ruas jalan Jakarta.

Penguatan transportasi umum di daerah prioritas

Pekerjaan rumah yang harus Dishub DKI tuntaskan sebelum penerapan ganjil-genap, menurut Syafrin, adalah menentukan ruas jalan mana yang menjadi prioritas.

"Jika kita masuk kepada pelonggaran ganjil genap, maka yang diambil tidak total di 25 ruas jalan, tetapi secara bertahap, kita identifikasi ruas jalan mana saja yang memang benar-benar menjadi destinasi atau tujuan pelaku perjalanan secara umum di sana kita lakukan pembatasan," urai Syafrin.

Baca juga: Soal Road Bike Diizinkan ke Luar Jalur Sepeda, Anies: Jalan Ini Bukan Milik Satu Jenis Kendaraan

Dishub DKI sejatinya telah mengantongi data-data terkait dengan destinasi yang ramai dikunjungi di masa pandemi.

Akan tetapi, data itu masih perlu diidentifikasi, termausk menentukan yang menjadi titik kemacetan saat ini.

Di titik kemacetan itu nantinya Pemprov DKI akan memperkuat transportasi umum saat ganjil genap kembali diterapkan.

“Untuk mengetahui destinasi tentu kami sudah memiliki data-data akurat pelaku perjalanan, sehingga bisa kami identifikasi prioritas penerapan ganjil genap itu di mana, dan kami akan melakukan penguatan di angkutan umumnya," papar Syafrin.

"Di sana kami akan melakukan penguatan untuk layanan angkutan umum. Jadi apakah di sana layanan transjakarta, KRL, LRT, MRT dan angkutan umum reguler lainnya tentu kita koordinasikan untuk diperkuat," lanjutnya.

Syafrin menjelaskan, penguatan yang dimaksud dapat berupa penambahan unit transportasi seperti bus Tranjakarta, kereta LRT, MRT, dan sebagainya.

Sebab, menurutnya, sektor transportasi bisa mempengaruhi penyebaran Covid-19 di sesama penumpang mengingat penularannya mudah terjadi dalam kerumunan orang.

Karena itu, Syafrin kembali menekankan pentingnya upaya pemerintah dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 supaya penerapan ganjil genap bisa dilakukan sesegera mungkin.

Dia juga meminta masyarakat untuk melihat penundaan penerapan ganjil genap di Jakarta semata-mata adalah bentuk dukungan untuk pemerintah dalam penanganan virus SARS-COV-2.

“Tapi satu hal, jangan dilihat dari sisi sektor transportasi saja tetapi harus dilihat juga di sisi sebelah upaya pemerintah yang demikian masifnya melakukan penanganan dan pencegahan Covid-19,” jelas Syafrin.

Untuk diketahui, ganjil genap di Jakarta ditiadakan sejak terakhir kali diterapkan pada September 2020. (Fitriyandi Al Fajri / WartaKotalive)

(Reporter: Singgih Wiryono / Editor: Jessi Carina)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Ganjil Genap Di Masa Pandemi Bisa Diterapkan Di Jakarta Dengan Beberapa Catatan



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobil Mercy Terbakar Saat Terparkir di Garasi Bengkel di Duren Sawit

Mobil Mercy Terbakar Saat Terparkir di Garasi Bengkel di Duren Sawit

Megapolitan
Penjambret Beraksi di Serua Ciputat, Rampas Kalung Perempuan yang Belanja Sayur

Penjambret Beraksi di Serua Ciputat, Rampas Kalung Perempuan yang Belanja Sayur

Megapolitan
Dua Pria Disekap dan Dianiaya di Sebuah Rumah di Duren Sawit

Dua Pria Disekap dan Dianiaya di Sebuah Rumah di Duren Sawit

Megapolitan
Kemenkumham Masih Tunggu Surat Penetapan Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Kemenkumham Masih Tunggu Surat Penetapan Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Megapolitan
Saat Anies Habiskan Ratusan Juta Rupiah untuk Tugu yang Ujung-ujungnya Dibongkar...

Saat Anies Habiskan Ratusan Juta Rupiah untuk Tugu yang Ujung-ujungnya Dibongkar...

Megapolitan
Sejumlah Warga di Pademangan Barat Keluhkan Air Keruh dan Berbau, Mandi Harus Beli Galon Isi Ulang

Sejumlah Warga di Pademangan Barat Keluhkan Air Keruh dan Berbau, Mandi Harus Beli Galon Isi Ulang

Megapolitan
Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Usai Tragedi Kebakaran, LBH Masyarakat: Semoga Tidak Berhenti di Situ

Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Usai Tragedi Kebakaran, LBH Masyarakat: Semoga Tidak Berhenti di Situ

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Siap Hadiri Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Tanah Munjul

Ketua DPRD DKI Siap Hadiri Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Tanah Munjul

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya 2021, Ini Tiga Jenis Pelanggaran yang Disasar Polisi

Operasi Patuh Jaya 2021, Ini Tiga Jenis Pelanggaran yang Disasar Polisi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik | Aturan Terbaru Masuk Mal

[POPULER JABODETABEK] Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik | Aturan Terbaru Masuk Mal

Megapolitan
UPDATE 20 September: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 20 September: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di RS UI Tersedia 4 Jenis Vaksin, Ini Syarat Mendaftarnya

Vaksinasi Covid-19 di RS UI Tersedia 4 Jenis Vaksin, Ini Syarat Mendaftarnya

Megapolitan
Hanya 6 Kasus Baru dalam Sehari, Depok Catat Pasien Covid-19 Paling Rendah dalam Sejarahnya

Hanya 6 Kasus Baru dalam Sehari, Depok Catat Pasien Covid-19 Paling Rendah dalam Sejarahnya

Megapolitan
17 Situ di Depok Hilang Jadi Perumahan, Wawalkot: Jangan Salahkan Kami Kalau di Sana Banjir

17 Situ di Depok Hilang Jadi Perumahan, Wawalkot: Jangan Salahkan Kami Kalau di Sana Banjir

Megapolitan
Anies Akan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Pengadaan Tanah Munjul

Anies Akan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Pengadaan Tanah Munjul

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.