Anggota DPRD DKI: Jangan Ada Diksi Perbedaan Road Bike atau Non-road Bike!

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menggunakan diksi road bike atau non-road bike untuk membuat jalur sepeda di jalan layang non tol (JLNT).

Menurut dia, tidak semua warga Jakarta mampu membeli sepeda jenis road bike.

"Jangan ada diksi perbedaan road bike atau non-road bike, tidak juga semua masyarakat bisa membeli sepeda mahal," ujar Kenneth saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Larang Pesepeda Non-Road Bike Pakai JLNT, Pemprov DKI Dinilai Diskriminatif

Kenneth mengatakan, ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta masyarakat menggunakan sepeda, sudah semestinya seluruh pesepeda berhak atas penggunaan jalur khusus sepeda. Bukan malah membatasi orang-orang yang hanya memiliki road bike saja.

"Jadi dengan strategi (khusus road bike) seperti ini, terkesan Pak Anies memaksa dan tidak memberikan masyarakat pilihan yang lain," ucap dia.

Dia mengingatkan Anies agar mendengar suara masyarakat berkait kebijakan jalur road bike tersebut.

Baca juga: Ketika Jalur Road Bike Bikin Mangkel Sesama Pesepeda, Merasa Didiskriminasi Berdasarkan Harga

Sehingga tidak menjadi polemik di kemudian hari karena ada masyarakat yang merasakan diskriminasi.

"Jangan sampai membuat kebijakan yang tidak adil, harus memikirkan kepentingan seluruh masyarakat DKI Jakarta. Sebelum kebijakan itu di eksekusi, seharusnya tanyakan dulu ke masyarakat DKI, apakah setuju atau tidak," kata Kenneth.

Politikus PDI-Perjuangan ini meminta agar Anies tidak menganak-emaskan road bike karena dinilai tidak memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan Jakarta.

"Banyak warga DKI yang masih menggunakan motor dan mobil, dan kendaraan yang mereka pakai membayar pajak setiap tahunnya untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) DKI Jakarta, dengan uang PAD inilah yang bisa digunakan untuk pembangunan di DKI Jakarta," tutur dia.