Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lintasan Khusus Buat Road Bike, Wagub DKI: Kami Tidak Menganakemaskan

Kompas.com - 07/06/2021, 20:23 WIB
Singgih Wiryono,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

Darta menilai jalur road bike yang dibuat Pemprov DKI merupakan kebijakan yang melabeli masyarakat berdasarkan harga sepeda.

"Harga road bike itu minimal Rp 25 juta lho, saya merasa dibedakan," ucap Darta.

Darta meminta agar Pemprov DKI tidak melakukan diskriminasi seperti saat ini, karena pesepeda non road bike juga ingin berolahraga di JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang.

"Saya pembayar pajak kok, saya juga ingin menikmati jalan. Ini kan jalan merdeka (untuk semua)," ucap Darta.

Road bike juga gowes lambat

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo memakai alasan kecepatan untuk melarang pesepeda selain road bike melintas di jalur JLNT.

Alasan dia, pesepeda selain road bike memiliki kecepatan rendah dengan rata-rata 20 kilometer per jam.

Sedangkan pesepeda road bike berada di kecepatan rata-rata 40 kilometer per jam. Perbedaan kecepatan dinilai bisa menimbulkan kecelakaan.

Alasan pelarangan tersebut menjadi pedebatan di kalangan pesepeda. Jika memakai alasan kecepatan laju sepeda, mengapa pemerintah hanya merujuk satu jenis sepeda?

Apakah semua pesepeda road bike selalu kencang? Tidak!

Pantauan Kompas.com saat uji coba di JLNT, banyak pesepeda road bike yang gowes dengan kecepatan tidak sampai 20 km/jam. Sebagian gowes santai sambil ngobrol dengan pesepeda lain.

Tidak sedikit pula pesepeda road bike yang berhenti di atas jalan layang untuk sekadar foto-foto.

Sebaliknya, banyak pesepeda selain road bike yang melaju di atas 20 km/jam.

Petugas sama sekali tidak memantau kecepatan pesepeda selama di atas jembatan layang. Petugas hanya berjaga-jaga di setiap akses masuk.

Sikap petugas tersebut yang dinilai diskriminasi. Pemprov DKI dinilai pro-kalangan menengah ke atas lantaran kebanyakan harga road bike relatif mahal.

Pertanyaan lain di kalangan pesepeda, bagaimana spesifikasi road bike versi pemerintah? Pasalnya, banyak pesepeda yang melakukan modifikasi sepedanya.

Lalu, apa dasar hukum aparat mengusir pesepeda selain road bike dari jalur JLNT? Pemprov DKI hingga kini belum membuat aturan khusus terkait kebijakan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Megapolitan
“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

Megapolitan
Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Megapolitan
Trauma, Pelajar yang Lihat Pria Pamer Alat Vital di Jalan Yos Sudarso Tak Berani Pulang Sendiri

Trauma, Pelajar yang Lihat Pria Pamer Alat Vital di Jalan Yos Sudarso Tak Berani Pulang Sendiri

Megapolitan
Seorang Pria Pamer Alat Vital di Depan Pelajar yang Tunggu Bus di Jakut

Seorang Pria Pamer Alat Vital di Depan Pelajar yang Tunggu Bus di Jakut

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com