Lintasan Khusus Buat Road Bike, Wagub DKI: Kami Tidak Menganakemaskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, kebijakan lintasan road bike di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang dan Jalan Sudirman-Thamrin bukan tindakan menganakemaskan pesepeda road bike.

Dia mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada seluruh warga dan komunitas yang ada di DKI Jakarta.

"Tidak ada maksud dari kami Pemprov DKI untuk menganakemaskan road bike. Semua tugas kami Pemprov seperti yang kami sampaikan memberikan pelayanan terbaik bagi semua warga semua komunitas semua cabang olahraga," ujar Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Karpet Merah untuk Pesepeda Road Bike di Jakarta...

KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/6/2021)

Sehingga memberikan kesempatan bagi pesepeda road bike untuk menikmati jalanan dengan pertimbangan saat arus lalu lintas yang rendah.

"Belakangan ada keinginan dari teman-teman pesepeda diberikan kesempatan," kata Riza.

Dia juga menyebut Pemprov DKI Jakarta tidak menutup diri terhadap pro-kontra yang terjadi atas kebijakan tersebut.

Setiap masukan yang datang akan menjadi pertimbangan Pemprov DKI Jakarta dalam menyusun regulasi lintasan road bike.

"Kota Jakarta milik kita bersama, semua boleh memberikan masukan rekomendasi kritik saran apapun, nanti pak Gubernur setelah mendengar semua akan uji coba bersama Polda Metro bersama semua Dinas terkait akan memutusakan yang terbaik," kata Riza.

Baca juga: Ketika Jalur Road Bike Bikin Mangkel Sesama Pesepeda, Merasa Didiskriminasi Berdasarkan Harga

Diskriminasi

Kontroversi diskriminasi Pemprov DKI Jakarta terhadap pesepeda berlanjut.

Pemprov DKI mulai serius memberikan karpet merah terhadap pesepeda road bike agar nyaman berolahraga.

Sebelumnya, Pemprov DKI membuat dua kebijakan untuk pesepeda road bike.

Pertama, Pemprov DKI Jakarta membuat lintasan road bike permanen di Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang pada Sabtu dan Minggu pukul 05.00-08.00 WIB.

Kedua, Pemprov DKI mengizinkan sepeda road bike melintasi jalur kendaraan bermotor di Jalan Sudirman-Thamrin pada Senin-Jumat pukul 05.00-06.30 WIB.

Masalah kemudian muncul di lapangan dalam penerapan kebijakan di JLNT Casablanca. Petugas di lapangan bergesekan dengan pesepeda selain road bike.

Baca juga: Tak Semua Pesepeda Road Bike Kencang, Petugas Tak Pantau Kecepatan di JLNT Casablanca

Usir pesepeda selain road bike

Tindakan diskriminasi pemerintah mulai ditunjukkan pada Minggu (6/6/2021) kemarin.

Petugas di lapangan memaksa pesepeda selain road bike untuk keluar dari jalur JLNT Casablanca.

Tindakan itu baru dilakukan Minggu kemarin, setelah jumlah pesepeda yang memakai jalur JLNT semakin banyak.

Uji coba jalur JLNT untuk pesepeda yang digelar setiap akhir pekan, sudah dimulai sejak Minggu (23/5/2021).

Saat awal uji coba tersebut, seluruh jenis sepeda diizinkan melintas jalur JLNT Casblanca.

Pantauan Kompas.com, selain road bike, banyak pesepeda yang memakai sepeda lipat alias seli hingga MTB. Petugas tidak melarang mereka masuk jalur.

Semakin lama, jumlah pesepeda yang menjajal jalur tersebut semakin banyak.

Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, ada peningkatan pengguna sepeda di jalur JLNT hingga 74 persen.

Petugas kemudian mengusir pesepeda selain road bike agar tidak mengganggu kenyamanan pesepeda road bike.

Yono, pesepeda non road bike salah satu korbannya.

"Mangkel saya! Tiba-tiba saya disuruh keluar karena sepeda saya berbeda," kata Yono saat ditemui di depan Citywalk Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (6/6/2021).

Dia menilai, kebijakan tersebut sangat diskriminatif karena memberikan fasilitas jalur hanya dengan melihat jenis sepeda saja.

Padahal, menurut Yono, JLNT Cablanca memiliki dua lajur lebar yang bisa berbagi dengan sepeda non road bike.

"Sangat diskriminatif, karena kan sebenarnya bisa kami diberikan di jalur lambat," ucap dia.

Darta yang menggunakan non road bike juga marah karena dikeluarkan dari JLNT.

Darta menilai jalur road bike yang dibuat Pemprov DKI merupakan kebijakan yang melabeli masyarakat berdasarkan harga sepeda.

"Harga road bike itu minimal Rp 25 juta lho, saya merasa dibedakan," ucap Darta.

Darta meminta agar Pemprov DKI tidak melakukan diskriminasi seperti saat ini, karena pesepeda non road bike juga ingin berolahraga di JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang.

"Saya pembayar pajak kok, saya juga ingin menikmati jalan. Ini kan jalan merdeka (untuk semua)," ucap Darta.

Road bike juga gowes lambat

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo memakai alasan kecepatan untuk melarang pesepeda selain road bike melintas di jalur JLNT.

Alasan dia, pesepeda selain road bike memiliki kecepatan rendah dengan rata-rata 20 kilometer per jam.

Sedangkan pesepeda road bike berada di kecepatan rata-rata 40 kilometer per jam. Perbedaan kecepatan dinilai bisa menimbulkan kecelakaan.

Alasan pelarangan tersebut menjadi pedebatan di kalangan pesepeda. Jika memakai alasan kecepatan laju sepeda, mengapa pemerintah hanya merujuk satu jenis sepeda?

Apakah semua pesepeda road bike selalu kencang? Tidak!

Pantauan Kompas.com saat uji coba di JLNT, banyak pesepeda road bike yang gowes dengan kecepatan tidak sampai 20 km/jam. Sebagian gowes santai sambil ngobrol dengan pesepeda lain.

Tidak sedikit pula pesepeda road bike yang berhenti di atas jalan layang untuk sekadar foto-foto.

Sebaliknya, banyak pesepeda selain road bike yang melaju di atas 20 km/jam.

Petugas sama sekali tidak memantau kecepatan pesepeda selama di atas jembatan layang. Petugas hanya berjaga-jaga di setiap akses masuk.

Sikap petugas tersebut yang dinilai diskriminasi. Pemprov DKI dinilai pro-kalangan menengah ke atas lantaran kebanyakan harga road bike relatif mahal.

Pertanyaan lain di kalangan pesepeda, bagaimana spesifikasi road bike versi pemerintah? Pasalnya, banyak pesepeda yang melakukan modifikasi sepedanya.

Lalu, apa dasar hukum aparat mengusir pesepeda selain road bike dari jalur JLNT? Pemprov DKI hingga kini belum membuat aturan khusus terkait kebijakan tersebut.