Ragam Permasalahan Depok, dari Ketimpangan Pembangunan hingga Tingginya Angka Pengangguran

JAKARTA, KOMPAS.com - Baru-baru ini Depok kembali menjadi sorotan karena kesenjangan pembangunan yang terjadi.

Pemerintah Kota Depok berencana untuk merevitalisasi trotoar di Jalan Margonda Raya. Untuk kesekian kalinya, daerah Margonda menjadi fokus pembangunan.

Hal ini membuat warga Depok meradang. Mereka menuntuk pemerintah kota mulai memikirkan pembangunan infrastruktur di wilayah lain yang belum terjamah.

"Mau sampai kapan membangun Margonda doang? Sekalian saja diperpanjang (trotoarnya), jangan cuma dibagusin, tapi tempatnya di situ lagi, di situ lagi," ujar Tri, warga Kampung Parung Belimbing, Selasa (8/6/2021).

Paradigma pembangunan Margonda-sentris di Depok sudah sering bahan cemoohan dan kritik berbagai pihak. Namun, hal ini ternyata tidak terjadi begitu saja.

Baca juga: Warga Depok kepada Pemimpinnya: Mau sampai Kapan Bangun Margonda Doang?

Pendapatan rendah berujung ketimpangan

Pakar kebijakan publik sekaligus pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Lisman Manurung, menyebutkan bahwa rendahnya pendapatan per kapita di Depok berkontribusi pada ketimpangan pembangunan di sana.

"Perbandingan antara APBD-nya, per kapita di Depok itu Rp 1 juta per orang, di DKI Rp 7 juta per orang, jadi jomplang," ujar Lisman, seperti disiarkan akun YouTube Harian Kompas.

"Artinya semua pembiayaan fasilitas publik itu jomplang 7 kali lipat. Jadi kalau di Jakarta dibangun 7 kilometer jalan, di Depok cuma kebagian sekian meter".

Lisman menambahkan, keterbatasan biaya untuk mengembangkan infrastruktur membuat kepadatan penduduk juga tidak merata.

Di Depok, kebanyakan orang bermukim di sepanjang jalan utama. Sementara, sejumlah wilayah di kota tersebut bahkan tidak memiliki akses jalan raya.

Baca juga: Rencana Jalur Sepeda di Atas Trotoar Margonda, Warga Depok: Nanti Juga Jadi Tempat Parkir

Tingkat pengangguran yang tinggi

Rendahnya APBD per kapita di Depok juga berdampak pada kesejahteraan warga. Banyak warga Depok tidak mendapatkan pendidikan memadai hingga akhirnya harus menganggur.

Data Badan Pusat Statistik Tahun 2019 menunjukkan, angka pengangguran di Depok ada di angka 6,11 persen, melebihi angka pengangguran nasional sebesar 5,28 persen.

Lisman mengatakan, cukup sulit untuk mengubah Depok menjadi kota industri untuk meningkatkan pendapatan, karena kota tersebut jauh dari pelabuhan dan tidak memiliki lapangan terbang.

"Dari segi kebijakan memang tidak diperuntukkan untuk jadi kota industri," ujarnya.

Sehingga Lisman mengusulkan agar Depok fokus pada pengembangan perguruan tinggi dan pusat-pusat pengembangan produktivitas berbasis sumber daya demi menaikkan pendapatan per kapitanya.