Kompas.com - 10/06/2021, 10:47 WIB
Ilustrasi tilang Foto: PolriIlustrasi tilang

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri telah membuat aturan baru penindakan tilang pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem poin.

Aturan itu telah ditentukan dalam Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM yang diterbitkan pada Februari 2021.

Pada Pasal 33 poin 2, penandaan dilakukan dengan memberikan poin untuk setiap pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Baca juga: Soal Sanksi Sistem Poin hingga Pencabutan SIM, Polda Metro Tunggu Korlantas Polri

Adapun pelanggaraan dan kecelakaan lalu lintas memiliki sanksi poin yang berbeda-beda.

Dalam Pasal 33 ayat 2 huruf a disebutkan, poin untuk pelanggaran lalu lintas yakni 5, 3, dan 1 poin.

Sementara itu, poin kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 2 huruf b, yakni 12, 10, dan 5 poin.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pengenaan poin merujuk pada pelanggaran atas pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Baca juga: Polri Sebut Aturan Pencabutan SIM bagi Pengemudi yang Langgar Lalu Lintas Belum Diberlakukan

Poin pelanggar lalu lintas

Berikut poin-poin yang diberikan kepada pengendara, sesuai dengan pelanggaran lalu lintas:

Pemberian poin 5

  • Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan tidak memiliki SIM.
  • Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang dipengaruhi sesuatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi.
  • Tidak mematuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
  • Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
  • Melanggar aturan perintah atau melanggar yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas.
  • Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti.
  • Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah.
  • Mengemudikan kendaraan bermotor pada pelintasan antara kereta api dan jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain.
  • Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf B.

Baca juga: Informasi Lengkap Vaksinasi Covid-19 Warga Usia 18 Tahun ke Atas di Jakarta: Syarat, Lokasi, dan Jenis Vaksin

Pemberian poin 3

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 15 Juni: 383 Pasien Covid-19 Masih Dirawat dan Diisolasi di Tangsel

Update 15 Juni: 383 Pasien Covid-19 Masih Dirawat dan Diisolasi di Tangsel

Megapolitan
Operasional RSU Serpong Utara Terhambat Anggaran, Pemkot Tangsel Ajukan Dana Bantuan

Operasional RSU Serpong Utara Terhambat Anggaran, Pemkot Tangsel Ajukan Dana Bantuan

Megapolitan
Tak Ada Palang di Rel Kereta, Mobil Tabrak KRL di Duri Kosambi

Tak Ada Palang di Rel Kereta, Mobil Tabrak KRL di Duri Kosambi

Megapolitan
Kejar Target Herd Immunity dari Jokowi, Pemprov DKI Harus Permudah Vaksinasi

Kejar Target Herd Immunity dari Jokowi, Pemprov DKI Harus Permudah Vaksinasi

Megapolitan
Kasus Covid-19 Tinggi, Wagub DKI: Uji Coba Belajar Tatap Muka Tetap Jalan

Kasus Covid-19 Tinggi, Wagub DKI: Uji Coba Belajar Tatap Muka Tetap Jalan

Megapolitan
Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid di RS Kota Bogor Capai 49 Persen

Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid di RS Kota Bogor Capai 49 Persen

Megapolitan
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Tangsel Batal jika Kasus Covid-19 Masih Melonjak Awal Juli

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Tangsel Batal jika Kasus Covid-19 Masih Melonjak Awal Juli

Megapolitan
Update 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Sebanyak 19.244

Update 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Sebanyak 19.244

Megapolitan
Tergelincir, Pemotor Tewas Terlindas Truk Molen di Graha Raya Tangsel

Tergelincir, Pemotor Tewas Terlindas Truk Molen di Graha Raya Tangsel

Megapolitan
Anies Raih Penghargaan Nurwasita Tantra 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup

Anies Raih Penghargaan Nurwasita Tantra 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup

Megapolitan
Jadi Tempat Isolasi Terkendali, Graha Wisata TMII Sediakan 3 Petugas Kesehatan Setiap Hari

Jadi Tempat Isolasi Terkendali, Graha Wisata TMII Sediakan 3 Petugas Kesehatan Setiap Hari

Megapolitan
STAN Belum Terima Surat Gugatan Terkait Keputusan Drop Out 69 Mahasiswa

STAN Belum Terima Surat Gugatan Terkait Keputusan Drop Out 69 Mahasiswa

Megapolitan
Jabar Siaga 1 Covid-19, Kota Bogor Tambah Kapasitas Tempat Tidur Pasien

Jabar Siaga 1 Covid-19, Kota Bogor Tambah Kapasitas Tempat Tidur Pasien

Megapolitan
787 CPDB Jakarta yang Tidak Lapor Diri Akan Masuk Daftar Hitam

787 CPDB Jakarta yang Tidak Lapor Diri Akan Masuk Daftar Hitam

Megapolitan
Wagub DKI: Presiden Jokowi Minta Penggunaan Masker di Jakarta Ditingkatkan, Prokes Diperketat

Wagub DKI: Presiden Jokowi Minta Penggunaan Masker di Jakarta Ditingkatkan, Prokes Diperketat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X