Kompas.com - 10/06/2021, 11:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa Rizieq Shihab menilai tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terkait kasus tes usap di RS Ummi Bogor tidak masuk akal.

Hal itu diutarakan Rizieq saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (10/6/2021).

Rizieq percaya, kasus tes usap di RS Ummi yang menjeratnya merupakan kasus politik, dibungkus dan dikemas dengan kasus hukum.

"Apalagi setelah saya mendengar dan mambaca tuntutan JPU yang menjatuhkan saya dengan tuntutan penjara enam tahun. Tuntutan tersebut tidak masuk diakal dan berada jauh di luar nalar, bahkan terlalu sadis dan tidak bermoral," kata Rizieq.

Baca juga: Bacakan Pleidoi, Rizieq Bandingkan Tuntutan Jaksa Terhadapnya yang Lebih Berat daripada Djoko Tjandra

Rizieq menilai, kasus tes usap di RS Ummi yang menjeratnya adalah kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes), bukan kasus kejahatan.

"Sehingga cukup diterapkan sanksi administrasi, bukan sanksi hukum pidana penjara," kata mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu.

Rizieq juga menyinggung soal Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, halaman 7 dan 8.

"Jadi jelas dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tersebut bahwa pelanggaran prokes hanya diterapkan hukum administrasi, bukan hukum pidana penjara," tutur Rizieq.

Baca juga: Sidang Kasus RS Ummi: Tuntutan 6 Tahun Penjara bagi Rizieq Shihab hingga Terdakwa Dianggap Tak Sopan

Adapun jaksa menuntut Rizieq Shihab dengan hukuman enam tahun penjara dalam kasus tes usap di RS Ummi.

Tuntutan itu dibacakan JPU dari ruang sidang utama PN Jakarta Timur, Kamis pekan lalu.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizieq bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq selama enam tahun penjara," kata jaksa.

Hukuman itu dipotong masa tahanan yang telah dijalani Rizieq selama proses hukum berjalan.

Rizieq diyakini bersalah dan melanggar dakwaan primer, yakni Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Metro Jaya Kerahkan Pasukan Basmalah ke Tengah Aksi Demo di Gedung DPR

Polda Metro Jaya Kerahkan Pasukan Basmalah ke Tengah Aksi Demo di Gedung DPR

Megapolitan
Demo di DPR, Buruh Sebut BLT BBM Hanya Pemanis, Bukan Solusi

Demo di DPR, Buruh Sebut BLT BBM Hanya Pemanis, Bukan Solusi

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Sebut Kalijodo Kembali Jadi Tempat Prostitusi dan Hiburan Malam

Ketua DPRD DKI Sebut Kalijodo Kembali Jadi Tempat Prostitusi dan Hiburan Malam

Megapolitan
Sudin KPKP Jakarta Pusat Temukan Ikan Asin Berformalin dan Daging Busuk di Sejumlah Pasar Tradisional Pasar

Sudin KPKP Jakarta Pusat Temukan Ikan Asin Berformalin dan Daging Busuk di Sejumlah Pasar Tradisional Pasar

Megapolitan
Ratusan Warga Korban Kebakaran di Menteng Butuh Bantuan Obat-obatan dan Kebutuhan Balita

Ratusan Warga Korban Kebakaran di Menteng Butuh Bantuan Obat-obatan dan Kebutuhan Balita

Megapolitan
Kisah Warga Menteng Berjibaku Padamkan Api Sebelum Damkar Datang, Tangan dan Kaki Alami Luka Bakar

Kisah Warga Menteng Berjibaku Padamkan Api Sebelum Damkar Datang, Tangan dan Kaki Alami Luka Bakar

Megapolitan
Harga BBM Naik, Masih Banyak yang Isi Bensin di SPBU Pertamina karena Alasan Ini...

Harga BBM Naik, Masih Banyak yang Isi Bensin di SPBU Pertamina karena Alasan Ini...

Megapolitan
Jual Ponsel dengan 'Sistem Cash on Delivery', Warga Cengkareng Justru Dibacok Calon Pembeli

Jual Ponsel dengan "Sistem Cash on Delivery", Warga Cengkareng Justru Dibacok Calon Pembeli

Megapolitan
Massa Buruh dan Petani Gelar Demo di DPR, Ini Tuntutan yang Disuarakan

Massa Buruh dan Petani Gelar Demo di DPR, Ini Tuntutan yang Disuarakan

Megapolitan
Usulkan Pulau G Jadi Ruang Terbuka Hijau, Pakar: Untuk Perbaikan Kualitas Lingkungan Pesisir Utara Jakarta

Usulkan Pulau G Jadi Ruang Terbuka Hijau, Pakar: Untuk Perbaikan Kualitas Lingkungan Pesisir Utara Jakarta

Megapolitan
Anies Sebut Sempat Ada Kesenjangan Sosial di CFD, Mengaku Kini Sudah Teratasi

Anies Sebut Sempat Ada Kesenjangan Sosial di CFD, Mengaku Kini Sudah Teratasi

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Kota Tangerang: Bertambah 27 Kasus Baru, Pasien Dirawat Kini 815

UPDATE Covid-19 di Kota Tangerang: Bertambah 27 Kasus Baru, Pasien Dirawat Kini 815

Megapolitan
Penampakan Puing-puing Trotoar di Jalan Margonda Raya di Depok yang Berserakan...

Penampakan Puing-puing Trotoar di Jalan Margonda Raya di Depok yang Berserakan...

Megapolitan
Pulau G Bakal Diarahkan Jadi Permukiman, Pakar: Sebaiknya Dibatalkan Karena Bermasalah Sejak Awal

Pulau G Bakal Diarahkan Jadi Permukiman, Pakar: Sebaiknya Dibatalkan Karena Bermasalah Sejak Awal

Megapolitan
Granat Asap dan Ratusan Amunisi Lain yang Ditemukan di Pondok Gede Diamankan Tim Gegana

Granat Asap dan Ratusan Amunisi Lain yang Ditemukan di Pondok Gede Diamankan Tim Gegana

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.