Kompas.com - 10/06/2021, 18:05 WIB
Ilustrasi polusi kendaraan, asap mobil SHUTTERSTOCK/ssuaphotosIlustrasi polusi kendaraan, asap mobil
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali menunda sidang putusan gugatan warga negara terkait pencemaran udara di Ibu Kota. Sidang putusan tersebut harusnya dijadwalkan berlangsung Kamis (10/6/2021) ini.

Namun dalam sidang yang berlangsung tak sampai lima menit hari ini, Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri menyatakan sidang ditunda lantaran majelis masih memerlukan waktu untuk mempelajari dan merundingkan putusan.

Ayu Ezra Tiara, kuasa hukum dari 30 penggugat, menyatakan kecewa terhadap penundaan itu.

“Ini merupakan bukti nyata dari buruknya manajemen waktu proses peradilan dan pelanggaran terhadap asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” kata Ayu saat dihubungi, Kamis.

Baca juga: Penggugat Kecewa, Hakim Kembali Tunda Sidang Putusan soal Polusi Udara Jakarta

Sebelumnya, penundaan sidang dengan agenda yang sama juga dilakukan pada 20 Mei lalu. Saat itu, hakim beralasan masih menunggu soft file kesimpulan dari pihak tergugat.

Menurut Ayu, pembacaan putusan yang tertunda hingga dua kali ini bukanlah hal yang wajar.

Ayu beranggapan, dengan ditundanya pembacaan putusan itu, maka majelis hakim secara tidak langsung juga menunda pemenuhan hak masyarakat untuk dapat menghirup udara bersih.

Ayu berharap majelis hakim PN Jakarta Pusat tak lagi mengulur waktu. Apalagi, gugatan itu juga sudah diajukan sejak 4 Juli 2019, atau hampir dua tahun silam.

"Kami sangat berharap ke depannya majelis hakim tidak lagi mengulur-ulur waktu agar ada kepastian bagi para pencari keadilan," ujarnya.

Gugatan soal polusi udara Jakarta itu diajukan oleh 30 warga yang tergabung dalam Koalisi Ibu Kota ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 Juli 2019. Mereka menggugat tujuh pihak, yaitu Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

Baca juga: Polusi Udara di Jakarta Diyakini Jadi Pemicu Tingginya Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19

Penggugat meminta para tergugat untuk bisa mengendalikan pencemaran udara di kawasan Ibu Kota dan sekitarnya. Di antaranya dengan menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang di dalamnya mengatur perihal pengendalian pencemaran udara lintas batas provinsi.

Para tergugata juga diminta untuk mengetatkan Baku Mutu Udara Ambien Nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelurahan Sunter Agung Buka Posko Pendaftaran DTKS Tahap Dua

Kelurahan Sunter Agung Buka Posko Pendaftaran DTKS Tahap Dua

Megapolitan
Muri Beri Penghargaan Kebun Raya Bogor Tepat di hari Ultah ke-205

Muri Beri Penghargaan Kebun Raya Bogor Tepat di hari Ultah ke-205

Megapolitan
Masyarakat Boleh Lepas Masker di Tempat Terbuka, Epidemiolog: Jangan Sampai Jadi Euforia

Masyarakat Boleh Lepas Masker di Tempat Terbuka, Epidemiolog: Jangan Sampai Jadi Euforia

Megapolitan
Masyarakat Boleh Lepas Masker di Tempat Terbuka, Epidemiolog: Aturannya Membingungkan

Masyarakat Boleh Lepas Masker di Tempat Terbuka, Epidemiolog: Aturannya Membingungkan

Megapolitan
Disayangkan, Fraksi Demokrat-PPP Tak Ikut Interpelasi Wali Kota Depok Terkait KDS

Disayangkan, Fraksi Demokrat-PPP Tak Ikut Interpelasi Wali Kota Depok Terkait KDS

Megapolitan
Karyawan Perum Perhutani Tolak SK Menteri LHK, Berharap Hutan di Jawa Tak Dikelola Perorangan

Karyawan Perum Perhutani Tolak SK Menteri LHK, Berharap Hutan di Jawa Tak Dikelola Perorangan

Megapolitan
Cegah Penularan Hepatitis Akut Misterius, Ini Saran Dinkes DKI

Cegah Penularan Hepatitis Akut Misterius, Ini Saran Dinkes DKI

Megapolitan
Berlatih Budi Daya Anggur dan Melon demi Menambah Penghasilan...

Berlatih Budi Daya Anggur dan Melon demi Menambah Penghasilan...

Megapolitan
Jokowi Bolehkan Lepas Masker, Warga: Belum Endemi tapi Prokes Dilonggarkan Sebebas Itu, Kontradiktif

Jokowi Bolehkan Lepas Masker, Warga: Belum Endemi tapi Prokes Dilonggarkan Sebebas Itu, Kontradiktif

Megapolitan
Kasus Kekerasan Anak di Serpong Tangsel Terungkap Saat Ibu Korban Mengecek Ponsel Anaknya

Kasus Kekerasan Anak di Serpong Tangsel Terungkap Saat Ibu Korban Mengecek Ponsel Anaknya

Megapolitan
Masyarakat Boleh Lepas Masker di Luar Ruangan, Satpol PP Jakpus Hapus Razia Tertib Masker

Masyarakat Boleh Lepas Masker di Luar Ruangan, Satpol PP Jakpus Hapus Razia Tertib Masker

Megapolitan
Seorang Pria di Cilincing Dibacok Temannya Saat Sedang Nongkrong Bareng Sambil Minum Miras

Seorang Pria di Cilincing Dibacok Temannya Saat Sedang Nongkrong Bareng Sambil Minum Miras

Megapolitan
Hari Pertama Penutupan Pelintasan Rel di Jalan Dewi Sartika, Volume Kendaraan Saat Jam Kerja Padat

Hari Pertama Penutupan Pelintasan Rel di Jalan Dewi Sartika, Volume Kendaraan Saat Jam Kerja Padat

Megapolitan
Jokowi Bolehkan Warga Lepas Masker, Pemkot Bekasi Akan Percepat Vaksinasi Booster

Jokowi Bolehkan Warga Lepas Masker, Pemkot Bekasi Akan Percepat Vaksinasi Booster

Megapolitan
Polisi Sebut Berkas Dea 'OnlyFans' Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan

Polisi Sebut Berkas Dea 'OnlyFans' Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.