Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/06/2021, 23:09 WIB
Muhammad Naufal,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Saeroji mengkritisi jumlah SMP Negeri yang jauh lebih sedikit daripada SD Negeri di Kota Tangerang.

Dilansir dari situs web https://dapo.kemdikbud.go.id, ada 36 SMP Negeri yang tersebar di 13 kecamatan.

Angka tersebut jomplang dengan 339 SD Negeri di Kota Tangerang.

"SMP itu belum mencukupi dengan jumlah siswa SD yang keluaran tahun ini. Tiap tahun juga kan. Bahkan, SMP Negeri itu baru bisa menampung 30 persen dari jumlah siswa yang keluar dari SD," papar Saeroji melalui sambungan telepon, Kami (10/6/2021).

Baca juga: Jumlah Pendaftar PPDB Jakarta Jalur Prestasi Sudah Melebihi Daya Tampung

Permasalahan kedua, kata dia, terlalu banyak SMP Negeri di Kota Tangerang yang berlokasi di Kecamatan Tangerang.

Dari data yang dihimpun, ada delapan SMP Negeri di kecamatan itu. Sedangkan jumlah SMP Negeri di kecamatan lain jauh lebih sedikit.

Menurut Saeroji, banyak pertumbuhan penduduk atau jumlah siswa yang memasuki jenjang SMP dan bukan warga Kecamatan Tangerang.

Masalah itu bakal memengaruhi proses jalur zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 yang dalam waktu dekat dilaksanakan.

"Dengan sistem zonasi pasti banyak yang bermasalah. Tahun kemarin sudah banyak bermasalah. Ada daerah yang tidak masuk ke zonasi," paparnya.

Baca juga: Cerita Orangtua Murid Tak Bisa Daftar PPDB Jalur Perpidahan karena Suami Karyawan Swasta

"Jangan sampai seorang anak yang dekat dengan sekolah negeri dengan bebas dia tidak bayar apa-apa, padahal dari segi ekonomi, dia lebih daripada siswa yang miskin yang memang jauh dari zonasi," sambung Saeroji.

Oleh karena itu, Komisi II DPRD Kota Tangerang meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang membangun SMP Negeri di daerah yang memiliki pertumbuhan masyarakat tinggi.

Menurut Saeroji, Pemkot Tangerang wajib melakukan kajian terlebih dahulu sebelum membangun SMP Negeri.

"Paling tidak, ada hak yang sama dari seorang siswa (untuk) mendapat pendidikan dari sekolah yang dikelola pemerintah di sekolah negeri di tiap wilayah," paparnya.

Selain persoalan jumlah SMP Negeri, Saeroji menegaskan, Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang juga harus lebih inovatif terhadap isu pendidikan di wilayahnya sendiri.

"Harus punya inovasi. Kalau dari tahun ke tahun begitu-begitu aja, nambahin intensif aja, semua orang bisa. Jangankan inovasi baru, PPDB aja bermasalah terus, yang lainnya gimana?" urai dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rumah Mewah di Ciracas Dibobol Maling, Isi Brankas Senilai Rp 150 Juta Raib

Rumah Mewah di Ciracas Dibobol Maling, Isi Brankas Senilai Rp 150 Juta Raib

Megapolitan
Jadwal Mundur, Uji Coba Lima Angkot Listrik di Bogor Dimulai Awal April

Jadwal Mundur, Uji Coba Lima Angkot Listrik di Bogor Dimulai Awal April

Megapolitan
Rumah Kos di Jagakarsa Jadi Tempat Produksi Tembakau Sintetis Selama 3 Bulan

Rumah Kos di Jagakarsa Jadi Tempat Produksi Tembakau Sintetis Selama 3 Bulan

Megapolitan
Meski Jadi Korban Main Hakim Sendiri, Pengemudi Ford Ecosport yang Mabuk Tetap Ditilang

Meski Jadi Korban Main Hakim Sendiri, Pengemudi Ford Ecosport yang Mabuk Tetap Ditilang

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 18 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 18 Maret 2024

Megapolitan
Paling Banyak karena Tak Pakai Sabuk, 14.510 Pengendara Ditilang Selama Operasi Keselamatan Jaya 2024

Paling Banyak karena Tak Pakai Sabuk, 14.510 Pengendara Ditilang Selama Operasi Keselamatan Jaya 2024

Megapolitan
Tarif Tol Jakarta-Pemalang untuk Mudik 2024

Tarif Tol Jakarta-Pemalang untuk Mudik 2024

Megapolitan
Kasus Meterai Palsu Ratusan Juta Rupiah di Bekasi, Bagaimana Cara Membedakan Asli dan Palsu?

Kasus Meterai Palsu Ratusan Juta Rupiah di Bekasi, Bagaimana Cara Membedakan Asli dan Palsu?

Megapolitan
Penggerebekan Tempat Produksi Tembakau Sintetis di Rumah Kos Jagakarsa Berawal dari Pengguna yang Tertangkap

Penggerebekan Tempat Produksi Tembakau Sintetis di Rumah Kos Jagakarsa Berawal dari Pengguna yang Tertangkap

Megapolitan
Gerebek Kos-kosan di Jagakarsa, Polisi Sita 500 Gram Tembakau Sintetis

Gerebek Kos-kosan di Jagakarsa, Polisi Sita 500 Gram Tembakau Sintetis

Megapolitan
Mengenal Sosok Eks Danjen Kopassus Soenarko yang Demo di KPU, Pernah Dituduh Makar pada Masa Pilpres 2019

Mengenal Sosok Eks Danjen Kopassus Soenarko yang Demo di KPU, Pernah Dituduh Makar pada Masa Pilpres 2019

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jabodetabek 19 Maret 2024

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jabodetabek 19 Maret 2024

Megapolitan
Polsek Pesanggrahan Gerebek Tempat Produksi Tembakau Sintetis di Sebuah Rumah Kos

Polsek Pesanggrahan Gerebek Tempat Produksi Tembakau Sintetis di Sebuah Rumah Kos

Megapolitan
Tarif Penyeberangan Pelabuhan Merak-Bakauheni 2024

Tarif Penyeberangan Pelabuhan Merak-Bakauheni 2024

Megapolitan
Ingat Kematian, Titik Balik Tamin Menemukan Jalan Kebaikan sampai Jadi Marbut Masjid

Ingat Kematian, Titik Balik Tamin Menemukan Jalan Kebaikan sampai Jadi Marbut Masjid

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com