Komunitas Bike to Work Akan Gelar Aksi, Protes Road Bike Boleh Lintasi JLNT

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas Bike to Work (B2W) berencana menggelar aksi untuk memprotes kebijakan yang membolehkan pesepeda road bike melintasi jalan layang non-tol (JLNT) Tanah Abang-Kampung Melayu.

Ketua Tim Advokasi B2W Indonesia Fahmi Saimima menjelaskan, rencana aksi ini dilandasi rasa keprihatinan atas kebijakan Pemprov DKI yang dinilai diskriminatif dan melanggar aturan.

"Kebijakan pesepeda road bike boleh melintas JLNT ini sudah jelas melanggar aturan dan juga diskriminatif, bisa melahirkan konflik sosial. Oleh karena itu, kami berencana menggelar aksi black day sebagai bentuk keprihatinan," kata Fahmi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (11/6/2021) pagi.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Tambah Jalur Road Bike jika JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang Padat

Aksi tersebut akan digelar pada Minggu (13/6/2021) di ujung JLNT yang mengarah ke Mal Kota Kasablanka.

Aksi akan digelar pada pukul 06.00-07.00 WIB, bersamaan dengan waktu pesepeda road bike dibolehkan melintasi JLNT.

Fahmi mengatakan, dalam menggelar aksi ini, pihaknya bekerja sama dengan Koalisi Pejalan Kaki dan Road Safety Association.

Pihaknya juga mengajak seluruh pengguna jalan, baik pesepeda, pengguna kendaraan bermotor, dan pejalan kaki untuk ikut bergabung dalam aksi ini.

"Kami juga sebelumnya sudah sering menggelar aksi seperti ini apabila ada kebijakan yang melanggar hukum dan merugikan pengguna jalan," kata Fahmi.

Baca juga: BERITA FOTO: Ketika Jalur Sepeda Terabaikan Saat Uji Coba Road Bike di Jalan Sudirman-Thamrin

Fahmi menegaskan, kebijakan pesepeda road bike boleh melintas JLNT jelas melanggar aturan karena sejak awal jalur itu dilarang dipakai untuk kendaraan roda dua, termasuk sepeda motor.

Bahkan, sejak JLNT itu selesai dibangun pada 2017, sudah dipasang rambu larangan melintas bagi sepeda motor maupun sepeda kayuh.

Menurut Fahmi, seharusnya aparat penegak hukum menerapkan aturan itu, bukan justru membuat aturan baru yang bertentangan.

"Tujuan kami mengingatkan pembuat kebijakan untuk mengedepankan asas keadilan dan taat hukum. Rambunya sudah ada yang berarti turunan dari UU. Law enforcement harus konsisten," tambah Fahmi.