Kapolri Setuju Jalur Sepeda Permanen Dibongkar, Wagub DKI: Masih Dikaji dan Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com  - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi isu pembongkaran jalur sepeda permanen di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin.

Isu ini menyeruak menyusul pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat dengan Komisi III DPR RI hari ini.

Listyo yang juga ketua PB ISSI, induk olahraga balap sepeda, itu berujar bahwa Polri akan mencari formula terbaik, termasuk melakukan studi banding ke beberapa negara terdekat.

"Terkait jalur sepeda semuanya masih dalam proses uji coba pengkajian, Pak Gubernur belum mengeluarkan keputusan," ucap Riza dikutip Tribun Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Baca juga: Waspada Varian Baru Covid-19 di Jakarta, Lebih Berbahaya dan Lebih Menular

Nasib jalur sepeda permanen yang sudah menelan anggaran miliaran rupiah itu disebut masih dikaji agar tidak ada pengguna jalan yang merasa dirugikan.

Riza tidak secara spesifik menyebutkan rencana ke depan soal nasib jalur sepeda permanen itu.

"Prinsipnya Pemprov DKI akan memberikan pelayanan terbaik bagi semua pihak, bagi pesepeda road bike, non-road bike, pejalan kaki, pengguna sepeda motor, pengguna kendaraan pribadi, apalagi pengguna kendaraan umum," ujar politikus Gerindra itu.

"Kami akan berikan pelayanan terbaik, kebijakan yang diambil pasti mengacu pada kepentingan masyarakat yang lebih luas," ungkapnya.

Baca juga: Ditangkap karena Konsumsi Ganja, Anji: Saya Minta Maaf, Doakan Bisa Kembali Berkarya

Riza menambahkan, apabila pembahasan sudah matang, kelak Pemprov DKI Jakarta akan mengumumkan kebijakan yang dihasilkan soal jalur sepeda permanen.

"Jadi sekali lagi, semuanya masih dalam proses pembahasan, diskusi, evaluasi, uji coba, dan lainnya," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Listyo dalam rapat dengan Komisi III DPR RI juga mengaku akan membahas ide pembongkaran jalur sepeda permanen itu ke para pemangku kepentingan.

Harapannya, keberadaan jalur sepeda nantinya tidak akan mengganggu kendaraan-kendaraan lain dan pengguna jalan lainnya.

"Ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, dengan Pemerintah Daerah DKI. Para kapolda di seluruh wilayah juga melakukan yang sama," kata Listyo.

Baca juga: Kapolri Setuju Jalur Sepeda Permanen di Jakarta Dibongkar, Akan Cari Formula yang Pas

"Sehingga kemudian jalur sepeda bagi masyarakat tetap ada, jamnya dibatasi, sehingga tidak mengganggu para pengguna atau moda-moda yang lain yang memanfaatkan jalur tersebut," kata dia.

Adapun hal ini disampaikan Listyo merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang mengusulkan agar jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin dibongkar.

Sahroni berpendapat, keberadaan jalur sepeda tersebut dapat menciptakan diskriminasi antara pengguna sepeda road bike, sepeda seli, maupun pengguna jalan lainnya.

"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini, untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang. Bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut. Bilamana ada risiko ditanggung masing-masing di jalan yang ada di Sudirman-Thamrin," ujar politikus Partai Nasdem itu.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul "Reaksi Wagub DKI Saat Kapolri Setuju Bongkar Jalur Sepeda Permanen di Sudirman-Thamrin". (Tribun Jakarta/Dionisius Arya Bima Suci)