Kompas.com - 18/06/2021, 11:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus positif harian Covid-19 di Jakarta meningkat tajam pada Kamis (17/6/2021), dengan 4.144 kasus.

Sebelumnya, kasus positif harian hanya menyentuh angka 1.000 hingga 2.000 kasus dalam sehari.

Kasus aktif per Kamis kemarin adalah sebanyak 22.388. Hal ini membuat rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Ibu Kota kewalahan.

Sebanyak 84 persen tempat tidur isolasi, dari total kapasitas 8.524, dan 74 persen tempat tidur ICU, dari kapasitas 1.186, sudah terisi.

Baca juga: Virus Corona Varian Delta Dikhawatirkan Lebih Mudah Menyerang Anak-anak

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, mengingatkan masyarakat mengenai situasi Jakarta yang ia sebut sedang "tidak baik-baik saja".

"Jumlah orang yang antre masuk rumah sakit makin meningkat. Untuk itu mari jaga diri," ujar Fadil pada Kamis kemarin.

Secara kumulatif, kasus positif di DKI Jakarta hingga Kamis (17/6/2021) adalah 458.815 kasus, 428.764 di antaranya sembuh dan 7.713 meninggal dunia.

Sementara 22.388 pasien masih menjalani perawatan ataupun isolasi, seperti dilansir dari corona.jakarta.go.id.

Baca juga: Tren Kasus Positif Covid-19 pada Anak-anak Meningkat, Balita Ikut Jadi Korban

Zona merah

Terdapat dua wilayah di DKI Jakarta yang saat ini berada di zona merah, atau masuk ke dalam Wilayah Pengendalian Ketat (WPK).

Kedua wilayah tersebut adalah:

1. RT 013/RW 009 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Terdapat sembilan kasus aktif yang tersebar di tujuh rumah di wilayah tersebut.

2. RT 006/RW 004 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Terdapat 19 kasus aktif yang tersebar di enam rumah di wilayah tersebut.

Wilayah yang masuk ke dalam kategori WPK, sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2000, harus mendapatkan perlakuan khusus.

Baca juga: Covid-19 di Jakarta Meledak Lagi, Ada 4.144 Kasus Baru Hari Ini, Kedua Tertinggi sejak Pandemi

Pergub tersebut mengatur bahwa setiap wilayah yang berstatus WPK akan dipantau dan diawasi secara ketat.

Di wilayah tersebut, juga harus dilakukan screening Covid-19 dan penelusuran kontak erat para pasien positif Covid-19.

Pemerintah berhak memberlakukan sanksi, terutama sanksi sosial, terhadap warga di WPK yang melanggar ketentuan isolasi/ karantina mandiri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Megapolitan
Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Megapolitan
Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Megapolitan
Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Megapolitan
Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Megapolitan
Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Megapolitan
Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Megapolitan
Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Megapolitan
Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Megapolitan
Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Megapolitan
6 Penghuni Indekos di Tambora Tewas Terbakar, Polisi Masih Identifikasi Korban

6 Penghuni Indekos di Tambora Tewas Terbakar, Polisi Masih Identifikasi Korban

Megapolitan
Ada Kedai Kopi di Halte Harmoni, Pembeli dan Penumpang Transjakarta Berdempetan, Antrean Mengular

Ada Kedai Kopi di Halte Harmoni, Pembeli dan Penumpang Transjakarta Berdempetan, Antrean Mengular

Megapolitan
Klaim Peminat Rusunawa Tinggi, Pemprov DKI: Waiting List-nya Banyak

Klaim Peminat Rusunawa Tinggi, Pemprov DKI: Waiting List-nya Banyak

Megapolitan
Wagub DKI Akan Minta PT Transjakarta Evaluasi Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Wagub DKI Akan Minta PT Transjakarta Evaluasi Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.