Kompas.com - 18/06/2021, 14:39 WIB
Ilustrasi desain kantor pasca-pandemi SHUTTERSTOCKIlustrasi desain kantor pasca-pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan akan memberikan sanksi kepada perkantoran yang nekat mempekerjakan karyawan melebihi batas ketentuan work from office (WFO) di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

Seperti diketahui dalam PPKM berbasis mikro kali ini, perkantoran yang berada di luar zona merah penularan Covid-19 wajib menerapkan WFO 50 persen, dan untuk perkantoran di dalam zona merah harus menerapkan WFO 25 persen.

"Jadi (sanksi berjenjang dari) teguran, penutupan sementara, denda administrasi Rp 50 juta, kelipatan, begitu ada kelipatan masih begitu (ada pelanggaran) baru kita usulkan kepada PTSP untuk dicabut izinnya," kata Andri dalam rekaman suara, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Jakarta Sedang Tidak Baik-baik Saja, Ini Sebaran Zona Merah di DKI

Andri mengatakan, Disnakertrans DKI Jakarta akan melakukan pemantauan lebih ketat di zona merah penyebaran Covid-19 yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Perkantoran dalam zona merah tersebut, kata Andri, akan diwajibkan untuk dilakukan vaksinasi yang sudah dibuka oleh Pemprov DKI Jakarta melalui sentra vaksin.

"Apabila di zona (merah) tersebut ada perusahaan atau perkantoran yang karyawannya belum tervaksin, sekarang sudah kita buka nih sentra vaksin kita bisa titipkan," kata Andri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apabila karyawan atau perusahaan menolak untuk dilakukan vaksinasi, maka akan diberikan sanksi untuk penolaknya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Anies Minta Warga Jakarta Habiskan Akhir Pekan di Rumah Saja

Setelah diminta untuk vaksin, setiap kantor di wilayah zona merah juga akan diwajibkan untuk menerapkan WFO 25 persen.

Jika tidak dijalankan, maka akan ada sanksi tertulis di awal, kemudian berjenjang ke sanksi penutupan apabila tidak dijalankan.

Dia mengatakan untuk saat ini belum menemukan kasus yang mengharuskan Disnakertrans DKI Jakarta melayangkan sanksi denda Rp 50 juta atau penutupan izin untuk perkantoran.

Andri meminta agar masyarakat mau berperan aktif melaporkan perkantoran yang dinilai melanggar ketentuan yang ada di masa PPKM berbasis mikro.

"Belum, makanya di samping kita melakukan monitoring secara acak dan terjadwal melalui petugas di lapangan, kita minta masukan dari media untuk melaporkan kepada kami apabila terjadi pelanggaran dari perusahaan tempat bekerja," kata dia.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Masuk 10 Besar Kampus Terbaik di Asia Tenggara Versi Webometrics 2021

UI Masuk 10 Besar Kampus Terbaik di Asia Tenggara Versi Webometrics 2021

Megapolitan
Gelar Pesta Ulang Tahun Saat PPKM, Seleb TikTok Berurusan dengan Polisi

Gelar Pesta Ulang Tahun Saat PPKM, Seleb TikTok Berurusan dengan Polisi

Megapolitan
Cemburu Berujung Maut, Suami Hantam Kepala Istrinya dengan Linggis hingga Tewas

Cemburu Berujung Maut, Suami Hantam Kepala Istrinya dengan Linggis hingga Tewas

Megapolitan
Viral Bansos Tunai Dikutip untuk Servis Ambulans Lingkungan, Ketua RW di Depok Kembalikan Seluruh Pungutan

Viral Bansos Tunai Dikutip untuk Servis Ambulans Lingkungan, Ketua RW di Depok Kembalikan Seluruh Pungutan

Megapolitan
Fakta Mensos Risma Terima Aduan Pungli Bansos Saat Sidak ke Kota Tangerang

Fakta Mensos Risma Terima Aduan Pungli Bansos Saat Sidak ke Kota Tangerang

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Bansos Beras Disalurkan kepada 1 Juta KK di DKI

Mulai Hari Ini, Bansos Beras Disalurkan kepada 1 Juta KK di DKI

Megapolitan
Viral Potongan BST untuk Bensin Ambulans di Depok, Ini Klarifikasi Ketua RW

Viral Potongan BST untuk Bensin Ambulans di Depok, Ini Klarifikasi Ketua RW

Megapolitan
Senjakala Pasar Tanah Abang: Pengunjung Sepi, Kios Diobral Murah

Senjakala Pasar Tanah Abang: Pengunjung Sepi, Kios Diobral Murah

Megapolitan
UPDATE 28 Juli: Tambah 350 Kasus di Kota Tangerang, 6.796 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 28 Juli: Tambah 350 Kasus di Kota Tangerang, 6.796 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 28 Juli: Pasien Covid-19 di Depok Turun Drastis, tapi Kasus Kematian Tinggi

UPDATE 28 Juli: Pasien Covid-19 di Depok Turun Drastis, tapi Kasus Kematian Tinggi

Megapolitan
Pemkot Jaktim Cari Cara Selesaikan Banjir akibat Luapan PHB Sulaeman di Cipinang Melayu

Pemkot Jaktim Cari Cara Selesaikan Banjir akibat Luapan PHB Sulaeman di Cipinang Melayu

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jabodetabek Bebas Hujan, Suhu Udara Cukup Tinggi

Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jabodetabek Bebas Hujan, Suhu Udara Cukup Tinggi

Megapolitan
Kecamatan Pulogadung Siapkan 7 Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Kecamatan Pulogadung Siapkan 7 Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI: Pelanggan Pangkas Rambut Wajib Miliki Sertifikat Vaksin

Pemprov DKI: Pelanggan Pangkas Rambut Wajib Miliki Sertifikat Vaksin

Megapolitan
Daftar Terbaru Hotel untuk Isolasi Mandiri Berbayar di Jakarta

Daftar Terbaru Hotel untuk Isolasi Mandiri Berbayar di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X