Ulang Tahun Ke-494 Jakarta dan Kontroversi Para Gubernurnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap gubernur DKI Jakarta punya jejak membangun kota. Jejak-jejak mereka menjadi bagian dari perjalanan panjang sejarah Jakarta yang telah genap berusia 494 tahun pada Selasa (22/6/2021) ini.

Meski bertujuan membangun kota jadi lebih baik, tak jarang kebijakan yang diambil para gubernur menuai kontroversi.

Ali Sadikin, gubernur Jakarta periode 1966-1977, dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan banyak kebijakannya yang kontroversial.

Bang Ali membolehkan perjudian di Ibu Kota. Ia kemudian memungut pajak dari judi untuk membangun Jakarta. Orang yang tidak menyukai kebijakan itu menyebut Ali sebagai gubernur maksiat.

"Orang yang tidak suka pada kebijaksanaan saya itu menyebut saya 'Gubernur Judi' atau malahan 'Gubernur Maksiat'," tutur Ali dalam buku "Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977" karya Ramadhan KH.

Baca juga: Kisah Ali Sadikin, Tak Gembira Ditunjuk Jadi Gubernur Jakarta, tapi Raih Magsaysay Award

Kebijakan Ali yang tak kalah kontroversial adalah melokalisasi pekerja seks di Kramat Tunggak, Jakarta Utara. Lokalisasi Kramat Tunggak akhirnya ditutup Gubernur Sutiyoso atas tuntutan masyarakat sekitar yang resah dengan keberadaan tempat itu.

Bang Ali juga melarang pembuatan becak baru di Ibu Kota. Pemprov DKI saat itu mengintensifkan operasi becak karena banyak tukang becak yang melanggar peraturan lalu lintas dan bertindak sesukanya.

Kebijakan Ali yang ini dilanjutkan oleh Gubernur Wiyogo Atmodarminto.

Bang Wi, sapaan Wiyogo, yang rajin menyambangi kelurahan-kelurahan tiap akhir pekan itu gerah melihat becak berkeliaran di Ibu Kota.

Kendaraan bertenaga manusia itu bukan saja dinilai ikut andil memacetkan lalu lintas, tetapi juga dianggap sebagai praktik pengisapan manusia atas manusia. "Itu bentuk exploitation de l’homme par l’homme," kata Wiyogo berulang kali.

Baca juga: Mengapa 22 Juni Ditetapkan Sebagai HUT Jakarta?

Wiyogo akhirnya melarang becak beroperasi di Ibu Kota. Operasi penertiban becak yang digencarkan saat itu diprotes karena dianggap menghilangkan hak rakyat kecil mencari nafkah.

Tetapi, Bang Wi tentu saja tak asal menertibkan tukang becak. Para pengayuh becak diberi pelatihan keterampilan sehingga mereka bisa bekerja jadi sopir, mekanik, atau kerja di bengkel.

Kebijakan lain Wiyogo yang tak kalah kontroversial adalah rayonisasi bajaj. Kebijakan itu ditentang ribuan sopir bajaj. Para sopir bajaj protes dan menurunkan penumpang mereka dengan kasar, bahkan menendang dan memukul.

Wiyogo, yang memimpin Jakarta pada 1987-1992, juga menuai banyak kritik karena berulang kali melakukan penggusuran. Ia menggusur apa pun yang menghambat pembangunan Jakarta.

Penggusuran yang dilakukan Wiyogo membuat berang banyak orang dan menyebabkan menteri dalam negeri kala itu berniat memanggilnya.

Baca juga: Kontroversi Pajak Judi Ali Sadikin dan Manfaatnya bagi Pembangunan Kota

Selain Wiyogo, Gubernur Joko Widodo juga melakukan penggusuran, salah satunya penggusuran warga untuk normalisasi Waduk Pluit. Warga kemudian direlokasi ke rumah susun.

Penggusuran juga banyak dilakukan penerus Jokowi, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Penggusuran era Ahok yang tentu saja menuai kontroversi di antaranya penggusuran Kampung Pulo, Kalijodo, Pasar Ikan, dan Kampung Akuarium.

Gubernur lainnya yang kerap dikritik adalah Sutiyoso. Langkahnya mewujudkan transjakarta sebagai moda transportasi massal di Ibu Kota menemui jalan terjal. Proyek transjakarta saat itu dianggap proyek plinplan dan main-main.

Baca juga: Lokalisasi Kramat Tunggak: Dibuat Ali Sadikin, Diruntuhkan Sutiyoso

Bang Yos, sapaan Sutiyoso, juga menuai banyak kritik ketika ketika memagar Taman Monas. Kebijakannya memagar ruang terbuka hijau dianggap mengada-ada dan menghamburkan uang rakyat. Aksi demonstrasi pun tak terhindarkan.

Meski dikritik, Bang Yos tetap merealisasikan pemagaran kawasan Monas.

"Saya berani bertaruh, lebih nyaman kalau itu (Monas) dipagar. Masyarakat dijadikan enak, bukan disengsarakan. Orang-orang itu negative thinking. Apa mereka bisa mengamankan Monas dari pencoleng, pedagang kaki lima, dan pekerja seks?" ujar Sutiyoso (Kompas edisi 8 Mei 2002).

Bang Yos saat itu menjamin, kawasan Monas akan aman setelah dipagari, bebas dari preman, pekerja seks komersial, dan pedagang kaki lima.

Gubernur Anies Baswedan yang menjabat sejak 2017 juga tak kalah kontroversial. Ia membangun kembali Kampung Akuarium yang digusur Ahok.

Baca juga: Gubernur DKI Jakarta dan Kontroversinya: Riwayat Penggusuran pada Era Gubernur Wiyogo, Jokowi, dan Ahok

Anies dan wakilnya, Sandiaga Uno, juga dikritik banyak pihak tatkala menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, untuk lokasi pedagang kaki lima berjualan. Mereka mengizinkan PKL berjualan di sana untuk sementara waktu, selama Skybridge Tanah Abang dibangun. Setelah skybridge rampung, para pedagang dipindahkan ke sana.

Anies juga jadi sorotan ketika memperkenalkan istilah naturalisasi sungai sebagai pengganti normalisasi.

Anies sampai silang pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono soal itu, meski akhirnya mereka sepakat bahwa baik normalisasi maupun naturalisasi intinya sama-sama melebarkan sungai.

Baca juga: KALEIDOSKOP 2020: Kebijakan Kontroversi Anies, dari Revitalisasi Monas hingga PPDB

Kebijakan kontroversial Anies yang lain adalah revitalisasi Monas. Sejumlah pohon di kawasan Monas ditebang demi proyek tersebut. Sejumlah pihak bahkan mengaitkan revitalisasi Monas dengan pagelaran Formula E di Jakarta.

Kompas.com akan menyajikan berita-berita kebijakan gubernur Jakarta yang kontroversial tersebut selengkapnya dalam liputan khusus "Gubernur DKI Jakarta dan Kontroversinya".

Simak selengkapnya di Kompas.com mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan.