Gubernur DKI Jakarta dan Kontroversinya: Riwayat Penggusuran pada Era Gubernur Wiyogo, Jokowi, dan Ahok

Suasana tegang dan ramai pun mendahului peristiwa itu dan nyaris mengakibatkan pembongkaran gagal total. Sejumlah petugas keamanan dari Kodim Jakarta Pusat dan Polres Jakarta Pusat terpaksa dikerahkan sehingga pelaksanaan pembongkaran akhirnya berjalan mulus.

Selain Blok B, bangunan tambahan di depan Blok A Pasar Induk Tekstil Tanah Abang juga harus dibongkar dengan alasan sama.

Pemda DKI di bawah kepemimpinan Wiyogo juga membongkar gedung Pasar Pulogadung yang sedang dibangun berlantai dua karena menyalahi aturan.

Kompas juga berulang kali memberitakan rencana pembongkaran sebagian bangunan perluasan Hotel Interhouse di Melawai, Jakarta Selatan, karena menyalahi aturan IMB.

Pembongkaran itu mulai direalisasikan pada Juni 1988 (Kompas, 30 Maret 1989).

Berikutnya, Wiyogo memerintahkan pemilik SPBU di Mampang Prapatan untuk membongkar sendiri bangunannya (Kompas, 2 Februari 1989).

Wiyogo juga memerintahkan aparatnya untuk membongkar 21 bangunan yang didirikan PT MII di Pulau Macan, Kepulauan Seribu, karena adanya pelanggaran (Kompas, 28 Desember 1989).

Ia juga memerintahkan aparatnya, kali ini untuk membongkar Hotel Sofyan di Jalan Cut Mutia, Jakarta Pusat, karena bengunan itu dibangun tanpa mematuhi IMB. Sebelum dibongkar paksa, pemilik Hotel Sofyan membongkar sendiri bangunannya (Kompas, 5 Juni 1991). 

Penggusuran Era Jokowi

Jauh setelah era Bang Wi yang menimbulkan beberapa kontroversial hadir Joko Widodo (Jokowi) Gubernur yang hanya menjabat 2 tahun di DKI Jakarta sebelum melenggang menjadi orang nomor 1 di Indonesia.

Dalam jabatan singkatnya tersebut tidak sedikit warga yang tergusur untuk pembangunan di DKI Jakarta. Pendekatan yang dilakukan oleh Jokowi membuat sebagian warga merasa tidak berkeberatan untuk meninggalkan rumahnya.

Seperti penggusuran Kampung Deret yang saat ini di huni oleh lebih kurang 400 kepala keluarga tinggal di 350 bangunan di kawasan tersebut. Kampung Deret ini dibangun pada saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI.

Baca juga: Jokowi Tersenyum Puas di Kampung Deret Petogogan

Dulunya, permukiman ini kumuh, tak tertata. Jarak satu rumah ke rumah lain sangat sempit. Bahkan, jalan hanya bisa dilalui dua orang, itu pun dengan jarak yang sangat pas-pasan. Rumah warga juga dibangun menggunakan tripleks dan kayu.

Seluruh permukiman telah tertata rapi. Jalan juga telah diperluas. Bahkan, semua warga diberi uang untuk merenovasi rumahnya sehingga menjadi layak huni. Ketua RT 12, Wahid, menjelaskan, warga RT 12 sangat menghargai pembangunan Kampung Deret serta pendekatan yang dilakukan Jokowi.

Apa yang dilakukan Jokowi dengan membangun Kampung Deret lebih manusiawi dibanding harus menggusur dan memindahkan mereka ke rusunawa.

"Saya lebih senang kampung deret dibanding di rusun. Di sana harus bayar, lapangan pekerjaan enggak ada, jauh, kami kan nelayan harus dekat dengan laut," ujar Wahid saat ditemui Kompas.com di Kampung Deret, Selasa (4/10/2016).

Pendekatan yang dilakukan oleh Jokowi juga dilanjutkan kala menertibkan waduk Ria Rio di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur. Di mana sebagian warga Waduk Ria Rio, mengerahkan organisasi kemasyarakatan untuk mencegah aparat pemerintah membongkar rumah.

"Sudah enggak musim kayak-kayak gitu," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Kompas.com, Jumat (6/9/2013).

Pria asal Solo ini menilai aksi tersebut tidak berdasar sebab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bermaksud menggusur permukiman warga. Jokowi meyakinkan bahwa Pemprov DKI akan menggeser tempat tinggal warga ke rusunawa.

"Untuk apa begitu-begitu, kita enggak ngapa-ngapain. Siapa yang gusur? Orang mereka dipindahin ke dalam rusun semuanya kok," kata Jokowi.

Penggusuran Waduk Pluit

Dalam buku "Gara-Gara Ahok: Dari Kegaduhan ke Kegaduhan", (Ismantoro Dwi Yuwono; 2017) menceritakan tentang penyebab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penggusuran di kawasan Waduk Pluit.

Semakin berjubelnya rumah-rumah kumuh di sekitar Waduk Pluit dan tumpukan sampah membuat fungsi resapan air hujan dan pengendali banjir hilang. Waduk yang dahulu memiliki luas 80 hektare pada 2013 menyusut hingga 20 hektare atau tersisa 60 hektare akibat didirikan rumah atau bangunan ilegal oleh warga.

Menyaksikan pemandangan Waduk Pluit yang kumuh dan dipenuhi oleh sampah tersebut, “Itu kesalahan Pemerintah yang membiarkan permukiman liar tumbuh selama 30 tahun. Kami (Jokowi-Ahok) akan bereskan, mengembalikan fungsi waduk seperti semula,” ujar Ahok.

Baca juga: Ahok: Tanpa Waduk Pluit, Jakarta Termasuk Istana Bisa Tenggelam

Warga pemukiman Waduk Pluit yang menempati wilayah tersebut direlokasi dalam rumusan kebijakan Jokowi-Ahok yang dilakukan dengan mengganti permukiman dengan rumah susun dan mendapatkan pembagian uang ganti rugi sebesar Rp 3.000.000 per meter persegi.

Dalam penertiban kawasan ini, kala itu Pemprov DKI Jakarta turut melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hingga Brimob.

Kekecewaan terhadap kepemimpinan Jokowi yang melakukan penggusuran dengan melibatkan aparat Brigade Mobil.

Pelibatan aparat kepolisian itu dianggap melampaui kapasitasnya sebagai aparat yang siap di medan pertempuran.