Kompas.com - 22/06/2021, 15:28 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono mengatakan kebijakan pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB harus mempertimbangkan kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta.

"Sebenarnya lockdown (pengetatan pembatasan sosial berskala besar/PSBB) dan tidak ini satu opsi yang harus dipilih. Tapi kalau kita melihat sekarang juga kita harus realistis mengantisipasi penanganan Covid-19 ini," kata Nasruddin saat dihubungi melalui telepon, Selasa (22/6/2021).

Nasrudin menjelaskan, saat ini Pemprov DKI Jakarta baru merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta sebesar 28,27 persen, padahal saat ini sudah berjalan setengah tahun.

Bahkan jumlah belanja daerah DKI Jakarta lebih besar daripada realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta secara keseluruhan.

Baca juga: Prediksi 218.000 Kasus Aktif di Jakarta dan Desakan Pengetatan PSBB

"Saat ini saya sudah sampaikan, realisasi 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 13 triliun, total pendapatan 19 triliun. PAD (dan) pendapatan transfer dan lain-lain. Belanjanya ini sudah mencapai Rp 20-an triliun," ucap Nasruddin.

Adapun belanja Provinsi DKI Jakarta yang melebihi realisasi pendapatan tersebut sudah termasuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga (BTT) untuk dan belanja transfer.

Nasruddin menjelaskan, BTT tahun ini senilai Rp 2,1 triliun merupakan tumpuan pembiayaan penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Anggaran ini jauh lebih kecil dibandingkan anggaran BTT tahun 2020 yang diubah melalui revisi APBD DKI Jakarta yang semula Rp 84 miliar menjadi 5,5 triliun.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Komandan RS Wisma Atlet Minta Anies Perketat PSBB

"Di tahun 2021 ini BTT itu Rp 2,1 triliun. Kita harapkan antisipasi itu kondisi pandemi di-handle dengan dana tidak terduga. Kalau tahun lalu sampai Rp 5,5 triliun. kita berharap sebenarnya krisis ini cepat teratasi karena BTT kita tahun ini yang jelas lebih rendah daripada BTT tahun lalu," ucap dia.

Karena jumlah realisasi belanja lebih besar daripada jumlah pendapatan, Nasruddin mengatakan DKI Jakarta akan melakukan refocusing anggaran misalnya pemotongan tunjangan pegawai seperti yang dilakukan tahun lalu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah PMK, Peternak Sapi di Depok Semprotkan Disinfektan hingga 'Lockdown' Kandang

Cegah PMK, Peternak Sapi di Depok Semprotkan Disinfektan hingga "Lockdown" Kandang

Megapolitan
Ini Alasan Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Ini Alasan Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Megapolitan
Oknum Polisi Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan, Warga: Kami Ketakutan...

Oknum Polisi Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan, Warga: Kami Ketakutan...

Megapolitan
Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Megapolitan
Antisipasi PMK, Berikut Syarat Masuk Hewan Ternak ke Banten

Antisipasi PMK, Berikut Syarat Masuk Hewan Ternak ke Banten

Megapolitan
Antisipasi PMK, Pemprov Banten Minta Pemkab-Pemkot Data dan Awasi Hewan Ternak

Antisipasi PMK, Pemprov Banten Minta Pemkab-Pemkot Data dan Awasi Hewan Ternak

Megapolitan
Polisi Lacak Penyebar Video Hoaks Perampokan di Kalideres

Polisi Lacak Penyebar Video Hoaks Perampokan di Kalideres

Megapolitan
Kapasitas KRL Jadi 80 Persen, Jumlah Penumpang Belum Naik Signifikan

Kapasitas KRL Jadi 80 Persen, Jumlah Penumpang Belum Naik Signifikan

Megapolitan
Diduga Tersambar Petir, Bangunan Khas Minangkabau di Kebon Jeruk Kebakaran

Diduga Tersambar Petir, Bangunan Khas Minangkabau di Kebon Jeruk Kebakaran

Megapolitan
Pemprov Banten Minta Bupati-Wali Kota Bentuk Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK

Pemprov Banten Minta Bupati-Wali Kota Bentuk Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK

Megapolitan
Kolong Flyover Taman Cibodas Tergenang 70 Sentimeter, Akses Pengendara Terputus

Kolong Flyover Taman Cibodas Tergenang 70 Sentimeter, Akses Pengendara Terputus

Megapolitan
Antisipasi Penumpukan Penumpang, KAI Commuter Terapkan Penyekatan di Stasiun

Antisipasi Penumpukan Penumpang, KAI Commuter Terapkan Penyekatan di Stasiun

Megapolitan
Antisipasi Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Dinkes Kota Bekasi Berencana Bentuk Komite Ahli

Antisipasi Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Dinkes Kota Bekasi Berencana Bentuk Komite Ahli

Megapolitan
Reaksi Beragam Warga terkait Kebijakan Lepas Masker...

Reaksi Beragam Warga terkait Kebijakan Lepas Masker...

Megapolitan
Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Bantah Tudingan Mafia Impor Barang yang Dituduhkan Eks Pejabatnya

Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Bantah Tudingan Mafia Impor Barang yang Dituduhkan Eks Pejabatnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.