Kompas.com - 22/06/2021, 15:28 WIB
Tangkapan kamera jarak pandang udara Jakarta di kawasan Monas, Jakarta Pusat Rabu (17/2/2021) pukul 09.02 WIB KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOTangkapan kamera jarak pandang udara Jakarta di kawasan Monas, Jakarta Pusat Rabu (17/2/2021) pukul 09.02 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono mengatakan kebijakan pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB harus mempertimbangkan kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta.

"Sebenarnya lockdown (pengetatan pembatasan sosial berskala besar/PSBB) dan tidak ini satu opsi yang harus dipilih. Tapi kalau kita melihat sekarang juga kita harus realistis mengantisipasi penanganan Covid-19 ini," kata Nasruddin saat dihubungi melalui telepon, Selasa (22/6/2021).

Nasrudin menjelaskan, saat ini Pemprov DKI Jakarta baru merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta sebesar 28,27 persen, padahal saat ini sudah berjalan setengah tahun.

Bahkan jumlah belanja daerah DKI Jakarta lebih besar daripada realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta secara keseluruhan.

Baca juga: Prediksi 218.000 Kasus Aktif di Jakarta dan Desakan Pengetatan PSBB

"Saat ini saya sudah sampaikan, realisasi 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 13 triliun, total pendapatan 19 triliun. PAD (dan) pendapatan transfer dan lain-lain. Belanjanya ini sudah mencapai Rp 20-an triliun," ucap Nasruddin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun belanja Provinsi DKI Jakarta yang melebihi realisasi pendapatan tersebut sudah termasuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga (BTT) untuk dan belanja transfer.

Nasruddin menjelaskan, BTT tahun ini senilai Rp 2,1 triliun merupakan tumpuan pembiayaan penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Anggaran ini jauh lebih kecil dibandingkan anggaran BTT tahun 2020 yang diubah melalui revisi APBD DKI Jakarta yang semula Rp 84 miliar menjadi 5,5 triliun.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Komandan RS Wisma Atlet Minta Anies Perketat PSBB

"Di tahun 2021 ini BTT itu Rp 2,1 triliun. Kita harapkan antisipasi itu kondisi pandemi di-handle dengan dana tidak terduga. Kalau tahun lalu sampai Rp 5,5 triliun. kita berharap sebenarnya krisis ini cepat teratasi karena BTT kita tahun ini yang jelas lebih rendah daripada BTT tahun lalu," ucap dia.

Karena jumlah realisasi belanja lebih besar daripada jumlah pendapatan, Nasruddin mengatakan DKI Jakarta akan melakukan refocusing anggaran misalnya pemotongan tunjangan pegawai seperti yang dilakukan tahun lalu.

Selain itu, kata dia, Pemprov DKI Jakarta akan membuka kolaborasi bersama pihak swasta untuk menggelar program-program yang memungkinkan untuk dilakukan kerjasama.

"Juga skema-skema lain yang dilakukan untuk pendanaan alternatif," tutur Nasruddin.

Desakan perketat PSBB

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai, sudah waktunya Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat untuk seluruh wilayah DKI Jakarta.

Dia mengatakan, kebijakan tersebut bisa diambil dari pertimbangan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

"Kendalikan penularan Covid-19 melalui pembatasan aktivitas masyarakat secara ketat dengan memberlakukan PSBB," kata dia.

Dorongan untuk memperketat kembali PSBB juga datang dari para pengusaha.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan pengusaha akan menerima apabila diambil kebijakan pengetatan.

"Jika pemerintah menerapkan PPKM atau PSBB bahkan lockdown, lockdown, pengusaha pasrah dan akan menerima keputusan tersebut," kata Sarman.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Balik Patung Jakob Oetama yang Sederhana, Pena Berharga  dan Penyertaan Tuhan

Di Balik Patung Jakob Oetama yang Sederhana, Pena Berharga dan Penyertaan Tuhan

Megapolitan
Ada Temuan Pelanggaran Prokes, SDN 05 Jagakarsa Belum Gelar PTM hingga Saat Ini

Ada Temuan Pelanggaran Prokes, SDN 05 Jagakarsa Belum Gelar PTM hingga Saat Ini

Megapolitan
UPDATE 27 September: Bertambah 7 Kasus Covid-19 dan 25 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 27 September: Bertambah 7 Kasus Covid-19 dan 25 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Sebut Rapat Bamus Interpelasi Disetujui Tujuh Fraksi

Ketua DPRD DKI Sebut Rapat Bamus Interpelasi Disetujui Tujuh Fraksi

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 di Depok Capai 1 Juta Penduduk, Masih Kurang 600.000 dari Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 di Depok Capai 1 Juta Penduduk, Masih Kurang 600.000 dari Target

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Viani Limardi Bantah Gelembungkan Dana Reses yang Dituduhkan PSI

Anggota DPRD DKI Viani Limardi Bantah Gelembungkan Dana Reses yang Dituduhkan PSI

Megapolitan
Januari-September, DLH Temukan 7 TPS Ilegal di Kota Tangerang

Januari-September, DLH Temukan 7 TPS Ilegal di Kota Tangerang

Megapolitan
Seorang Tukang Bangunan Tewas Tersengat Listrik di Duren Sawit

Seorang Tukang Bangunan Tewas Tersengat Listrik di Duren Sawit

Megapolitan
Korban Pelecehan KPI Minta Perlindungan LPSK agar Tak Dilaporkan Balik

Korban Pelecehan KPI Minta Perlindungan LPSK agar Tak Dilaporkan Balik

Megapolitan
Demo di Depan Gedung KPK Berakhir, Polisi dan Mahasiswa Punguti Sampah

Demo di Depan Gedung KPK Berakhir, Polisi dan Mahasiswa Punguti Sampah

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Viani Limardi Mengaku Belum Terima Surat Pemecatannya sebagai Kader PSI

Anggota DPRD DKI Viani Limardi Mengaku Belum Terima Surat Pemecatannya sebagai Kader PSI

Megapolitan
Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti di Kembangan, Pihak Penyedia Jasa Keamanan Turut Diperiksa

Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti di Kembangan, Pihak Penyedia Jasa Keamanan Turut Diperiksa

Megapolitan
Dipanggil terkait Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti, Ketua RW di Kembangan Tak Hadir

Dipanggil terkait Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti, Ketua RW di Kembangan Tak Hadir

Megapolitan
Awasi Aktivitas di 6 TPS Liar yang Disegel, DLH Kota Tangerang Gandeng Satpol PP

Awasi Aktivitas di 6 TPS Liar yang Disegel, DLH Kota Tangerang Gandeng Satpol PP

Megapolitan
Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver di Tangsel, Polisi Diminta Ikut Aktif Cegah Eksploitasi Anak

Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver di Tangsel, Polisi Diminta Ikut Aktif Cegah Eksploitasi Anak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.